BOGOR--MICOM: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minta Sekretaris Gabungan (Setgab) mengamankan kepentingan pemerintah dalam pengajuan APBN P 2012. Presiden menegaskan penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam APBNP tidak hanya untuk kepentingan fiskal.
"Tentu kebijakan pemerintah dalam APBNP 2012 harus diamankan supaya lebih baik dalam prosesnya dan pelaksanaannya," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, usai menggelar pertemuan dengan pimpinan puncak partai koalisi di kediamannya, Puri Cikeas, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/3) malam.
Ia menyatakan pemerintah memberikan penjelasan kepada seluruh pimpinan puncak partai koalisi tentang dinamika perekonomian terkini, termasuk pembukaan opsi penaikan BBM dalam APBNP 2012.
Presiden merasa selama ini opsi penaikan BBM dituding hanya untuk menyelamatkan fiskal dan APBN. Ia menyanggah bahwa pandangan ini salah.
Menurutnya, opsi ini dibuka justru untuk menyelamatkan kehidupan ekonomi nasional. Penaikan harga minyak dunia harus mendapatkan reaksi dari pemerintah.
"Walaupun penyelamatan fiskal dan APBN itu penting, ini untuk menyelamatakan ekonomi nasional," jelasnya.
Ia menyatakan pemerintah sudah memperhitungkan dampak bagi kesejahteraan rakyat. Pemerintah sendiri tengah mempersiapkan program antisipasi terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pucuk pimpinan partai koalisi yang hadir dalam pertemuan ini antara lain Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq, Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Sekjen PPP Romahurmuziy, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar, dan Sekretaris Setgab Syariefuddin Hasan.
Sedangkan, pemerintah diwakili Wakil Presiden Boediono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, dan Menteri ESDM Jero Wacik.
Dalam pertemuan ini, pemerintah sendiri juga meminta pucuk pimpinan partai koalisi untuk memberikan pandangannya.
Selama ini partai koalisi yang masih menolak opsi penaikan BBM adalah PKS. Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq mengungkapkan menyerahkan seluruhnya pada mekanisme UU.
Pertemuan ini belum menghasilkan keputusan.
"Kita lihat nanti. Ini hanya sosialisasi, belum memutuskan. Sekarang saya tidak mau berkomentar," jelasnya.
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengaku bahwa opsi penaikan BBM ini merupakan pilihan terberat. (Yoi/OL-10)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar