|
NASIONAL
Minggu, 04 Maret 2012
|
JAKARTA -
Indonesia Police Watch (IPW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK)csegera mencermati proyek pengadaan alat utama sistem persenjataan
(alutsista) TNI dari APBN 2012. Sebab, pos anggaran tahun ini untuk
pengadaan alutsista dipatok sebesar Rp57 trliun.
Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, menyatakan bahwa dalam pengadaan enam pesawat tempur Sukhoi SU-30MK2 misalnya, terjadi beberapa kejanggalan. Neta mengaku mengantongi tiga kejanggalan.
Pertama adalah harga pesawat buatan Rusia itu yang terlalu mahal. "Vietnam membeli 53 juta US Dollar prunit Sukhoi lengkap, sementara RI memmbeli 78,3 juta US Dollar tanpa persenjataan," kata Neta, Minggu (4/2), di Jakarta.
Kejanggalan kedua, lanjut Neta, adalah proses pembelian Sukhoi, Meski diklaim pemerintah bahwa pembelian itu melalui mekanisme antarpemerintah (government to government/G to G) tapi faktanya ada pihak ketiga sebagai supplier.
"Ketiga, keanehan-keanehan dalam pmbelian Sukhoi berpotensi mark up sebesar 100 sampai 140 juta US dolar (Rp900 miliar sampai Rp1,2 trilun)," katanyà.
Untuk itu IPW mendesak KPK segera menurunkan Tim Pencegahan dan Tim Investigasi dalam proyek Sukhoi agar potensi korupsinya dapat dicegah. "Perhatian KPK terhadap proyek Sukhoi sangat diperlukan agar ke depan proyek-proyek Alutsista dapat diawasi dengan ketat," ujarnya.
Sebab, kata Neta, untuk 2011-2014 pengadaan Alutsista TNI mendapat kredit komersial sebesar 695 juta US Dollar dan State Credit dari Rusia sebesar 362,3 juta US Dollar.
"Dana-dana kredit ini harus diselamatkan dari para koruptor. Sebab, ada pihak tertentu monopoli proyek-proyek alutsista dan kini sudah mendapatkan tujuh proyek, mulai pengadaan tank, pesawat tempur, kapal perang, kapal layar dan lain-lain," katanya seraya menambahkan bahwa IPW siap memberikan data tentang kejanggalan proyek Alutsista ke KPK.(boy/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar