"Politik Anggaran Berbasis Gender"

Dear Bloggers,
Tulisan ini merupakan garis besar dari paparan saya pada seminar "Politik Anggaran Berbasis Gender" minggu lalu (20/10/11). Saya sangat menyadari bahwa peranan perempuan sangat penting dalam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya saja, tidak semua agenda, rencana dan pelaksanaan program-program pembangunan selalu ?ramah? terhadap kaum perempuan. Karena itu, mayoritas perempuan seringkali cenderung berdiri di tepi arena pembangunan. Istilah kesetaraan gender menjadi kabur karena terkubur oleh banyak aturan, kaidah atau alasan yang terkadang prematur dan membentur hak-hak kaum perempuan. Padahal gender sesungguhnya bukan bicara soal perbedaan jenis kelamin, melainkan lebih menekankan kepada fungsi antara laki-laki dan perempuan, yang dalam relasi antara keduanya memiliki hak yang sama. Sebagai anggota DPR saya juga memahami akan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Dengan fungsi-fungsi tersebut DPR memiliki kewenangan untuk ikut memikirkan dan memperjuangkan anggaran bagi fungsi gender di Indonesia. Hal tersebut sangat diperlukan untuk merubah mindset yang ada, jika perpektif gender yang ada selama ini masih dipandang sebagai bagian umum dari warga negara, maka selayaknya fungsi gender harus mulai diubah untuk diperhatikan lebih spesifik, mengingat perempuan merupakan agen dan aset pembangunan yang potensial. Adapun tujuan dan manfaat menerapkan anggaran fungsi gender adalah untuk memelihara hak-hak perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender sebagai bagian dari pembangunan. Serta agar perempuan bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan sehingga bisa membantu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Penganggaran Gender merujuk pada anggaran yang menyebabkan anggaran responsif gender. Istilah anggaran responsif gender, anggaran sensitif gender , dan anggaran perempuan dan gender sering digunakan secara bergantian. Hal ini terkait dengan perencanaan, persetujuan, pelaksanaan, monitoring, analisa dan audit anggaran dengan cara yang sensitif gender dengan melibatkan analisis pengeluaran dan pendapatan pada perempuan dan anak perempuan dibandingkan dengan pada pria dan anak laki-laki (Payal Jain, 2008). Bagaimana sebenarnya alternatif yang disarankan dan dilakukan untuk mewujudkan anggaran fungsi gender? Guna mencapai tujuan anggaran bagi fungsi gender yang efektif, dapat ditempuh melalui alur alternatif sesuai dengan tiga fungsi yang dimimiliki oleh DPR, yaitu : 1. Legislasi, dengan mendorong adanya data dan persentase mengenai tingkat kebutuhan dan permasalahan perempuan dari masing2 kementrian; mendorong lahirnya kebijakan yang pro gender (seperti anggaran 20% pendidikan) sampai kepada jenjang implementasi APBD di berbagai daerah; 2. Anggaran: data untuk penyusunan program dan alokasi anggaran; 3. Monitoring dan Evaluasi Sehingga bloggers, dapat disimpulkan bahwa : Diperlukan satu kesepakatan POLITIK untuk mendorong terciptanya 'anggaran fungsi gender' yang sifatnya dan formulanya seperti anggaran fungsi pendidikan. Dibutuhkan komitmen POLITIK untuk meningkatkan anggaran berbasis gender. Legal standing yang kuat dan mengikat sebagai jalan bagi lahirnya alokasi fungsi gender dan terciptanya peningkatan anggaran berbasis gender. Tingkat presentase dan publikasi data dari masing-masing sektor sangat dibutuhkan untuk monitoring dan evaluasi, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah . Mari selalu dukung perempuan Indonesia bisa berjaya agar dapat membangun bangsa !! Bravo Perempuan Indonesia Salam, ASM

Categories: politik, dpr, tokoh

Angelina Sondakh Resmi Diberhentikan

Partai Demokrat telah menggelar rapat pleno pada hari Kamis (23/2) lalu sebagai tindak lanjut rekomendasi Dewan Kehormatan partai untuk memberhentikan kader yang bermasalah. Dari rapat yang dipimpin oleh Ketua Umum PD Anas Urbaningrum tersebut, akhirnya diputuskan bahwa Angelina Sondakh dipecat dari jabatannya sebagai wakil sekretaris jenderal Partai Demokrat.

“DPP memutuskan menindaklanjuti rekomendasi DK (Dewan Kehormatan) untuk memberhentikan Angelina Sondakh sebagai pengurus DPP Partai Demokrat,” kata Andi Nurpati selaku juru bicara Partai Demokrat.

Dengan keputusan rapat tersebut, Angelina Sondakh otomatis sudah tidak aktif lagi dalam Demokrat. Walau begitu Andi mengakui bahwa belum ada surat keputusan pemecatan bagi Angie.

“(Surat pemecatan) segera akan dikeluarkan,” kata Andi menambahkan.

Selain Angie, kader partai lain yang juga diberhentikan adalah Sudewo. Sudewo sendiri adalah Sekretaris Divisi Pembinaan dan Organisasi Partai Demokrat yang dipecat karena melakukan pelanggaran Ad/ART.
Andi Nurpati lalu menuturkan bahwa sampai saat ini belum ada keputusan tentang siapa yang akan mengganti posisi Angie dan Sudewo di Demokrtat. Menurut Andi, partai sendiri masih mencari-cari seseorang yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut.

“Segera diputuskan penggantinya. Kita tunggu saja, pimpinan harus diberi waktu kesempatan mencari figur yang tepat,” ujarnya.

Goa Jepang di Bukit Tinggi

Goa Jepang di Bukit Tinggi

Profil Keteladanan Bung Hatta

Perjalanan almarhum Mohammad Hatta memperlihatkan sosok yang menghayati “kerisihan” pada godaan uang dan kekuasaan, bahkan sampai tingkat yang sedikit “keterlaluan” untuk ukuran masa kini di negeri kita. Pria yang dilahirkan di Batuhampar, 12 Agustus 1902 ini, sejak muda memegang prinsip kejujuran. Maka tak heran jika ia selalu dipercaya menjadi bendahara oleh teman-temannya. Jabatan bendahara Jong Sumatran Bond (JSB) cabang kota Padang pernah ia pegang ketika belajar di MULO (Meer Uitgebreid Lagere School) atau SMP berbahasa Belanda. Jabatan yang mengandalkan kejujuran dan ketelitian itu, ia teruskan ketika ia harus hijrah ke Batavia untuk melanjutkan sekolah di Prins Hendrik School (Sekolah Menengah Dagang).
Minatnya pada bidang ekonomi, dan juga koperasi, terus terlihat melalui berbagai karangan dan buku. Karenanya, pada tanggal 17 Juli 1953 dalam Kongres Koperasi Indonesia dirinya diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Perhatiannya pada unsur keadilan dalam ekonomi, selain dalam fokusnya pada koperasi, juga terasa dalam kehidupan sehari-hari – dan ciri inilah yang secara konsisten diperlihatkan, hal yang langka di antara para tokoh Indonesia terutama setelah jaman semakin ‘maju.’

27 November 1956, Bung Hatta memperoleh gelar kehormatan akademis yaitu Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta.

Banyak Universitas memberikan gelar Honoris Causa padanya. Selama ia menjabat wakil Presiden (1950-1956) dirinya tetap aktif memberikan ceramah-ceramah di pelbagai lembaga pendidikan tinggi. Pada 1 Desember 1956, Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden pertama. Sejak itulah, praktis ia menjadi warga negara biasa. Beberapa tawaran perusahaan Belanda untuk menjadikan dirinya komisaris ia tolak. Alasannya, sangat sederhana. Seperti alasan orang Jawa, ewuh pakewuh. “Apa kata rakyat nanti..” Hatta tidak mau mengambil tawaran itu karena “malu” dinilai hanya mencari pangkat dan jabatan saja. Ia juga tidak mau dinilai rakyat sebagai orang yang hanya mementingkan diri sendiri dengan tidak mau memperhatikan perkembangan negeri ini. Sikap jujur dan sederhana ia tunjukkan dengan menolak kenaikan uang pensiun yang tidak lagi mampu membiayai keluarganya (dengan istri dan tiga orang anaknya). Bahkan ia juga menolak diberi rumah tambahan yang lebih besar karena takut tak mampu membiayai ongkos perawatan rumah tersebut. Bahkan, World Bank ketika itu pernah menawarkan kedudukan pada Hatta, namun ia tolak. Penolakan itu juga sempat mengecewakan anak-anaknya. Halida, anak bungsunya, mengatakan bahwa ia ingin kuliah ke luar negeri. Namun, keinginan itu tertunda lantaran penolakan Hatta atas posisi yang ditawarkan World Bank.

Bersama Bung Karno

Sikap jujur dan sederhana ia tunjukkan dengan menolak kenaikan uang pensiun yang tidak lagi mampu membiayai keluarganya (dengan istri dan tiga orang anaknya). Bahkan ia juga menolak diberi rumah tambahan yang lebih besar karena takut tak mampu membiayai ongkos perawatan rumah tersebut. Bahkan, World Bank ketika itu pernah menawarkan kedudukan pada Hatta, namun ia tolak.

Pada tahun 1965 Hatta “dipaksa” melihat kesedihan yang mendalam dengan jatuhnya ribuan korban pada peristiwa 30 September. Ketika itu, Hatta berharap ada pengadilan yang digelar untuk Soekarno supaya jangan ada tuduhan-tuduhan terhadapnya tanpa tanggung jawab. Pengadilan ini, menurut Hatta, kelak menjadi pelajaran berharga bagi penguasa selanjutnya di Indonesia. Di sini tampak sikap tokoh Indonesia yang juga langka dalam hal niat membatasi korupsi kekuasaan, sikap yang tampaknya tidak “menurun” pada para penguasa negeri ini, mengingat resistensi yang tinggi terhadap gagasan dan upaya membawa petinggi ke pengadilan.

Berbagai buku dan sumber lain tentang Bung Hatta menunjukkan harapannya yang besar di awal masa pemerintahan Soeharto. Namun juga tampak kekhawatirannya pada perkembangan peran militer dengan jargon dwifungsinya. Hatta juga menekankan perlunya sikap dan cara pihak sipil berpolitik dengan lebih bertanggung jawab.

Soeharto

Kekecewaan pada pemerintahaan Soeharto semakin membesar, tatkala ia menyaksikan peristiwa Malari (Peristiwa Limabelas Januari 1974) dan penyelesaiannya yang menandakan menguatnya pemerintahan yang otoriter. Rancangan Pembangunan Lima Tahun (Pelita) Orde Baru dinilai Hatta tidak memajukan dan meningkatkan kemampuan rakyat.. Namun meski berbeda pendapat dari para penasehat ekonomi utama pemerintahan Soeharto seperti Wijojo, Hatta tetap memberi masukan pada para pembuat keputusan, antara lain dalam bentuk surat antara lain pada Gubernur Bank Indonesia, Radius Prawiro, Emil Salim sebagai Deputi Ketua Bapenas, Frans Seda yang menjabat Menteri Keuangan, Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan yang dijabat Hamengku Buwono IX. Salah satu pesannya adalah keprihatinannya pada arah kebijakan ekonomi yang ditempuh, yang tidak memperhatikan nasib rakyat.

Pada tahun 1970 Hatta diangkat sebagai Penasehat Presiden Soeharto dan Penasehat Komisi IV, yang diketuai oleh Wiloto. Pengangkatan ini dimaksudkan untuk melakukan pemberantasan korupsi. Kasus yang mendapatkan saran Hatta antara lain adalah yang menyangkut Pertamina – yang isinya masih belum diketahui secara publik. Rupanya dari bahan-bahan yang ada Hatta telah menangkap gelagat bahwa korupsi sudah menjadi budaya. Seingat Halida, ayahnya tak pernah menerima “tamu khusus”, setiap tamu yang akan datang ke rumahnya selalu ditanya maksud dan tujuannya terlebih dahulu. Hatta lebih sering menerima tamunya di kantor, karena itu “filter” seperti inilah yang membedakan ayahnya dengan banyak pejabat di Indonesia

Emil Salim pernah mengatakan, saat ini tipe kepemimpinan Bung Hatta sangat dibutuhkan. Karena hanya dirinya yang memiliki ciri kepemimpinan berupa penyerahan diri secara total, jujur dan bersih, berkomitmen penuh pada perbaikan nasib dan tingkat hidup rakyat kecil, menegakkan dan menjalankan secara konsekuen nilai-nilai demokrasi kerakyatan, serta mengutamakan rasio ketimbang emosi dan karena itu gandrung pada usaha pendidikan rakyat ketimbang agitasi membangkitkan emosi rakyat .

Kecemasan Bung Hatta pada gelagat korupsi ternyata menjadi kecemasan generasi-generasi berikutnya; korupsi menjadi sumber penyakit bangsa ini, sampai kita mendapat predikat salah satu bangsa terkorup di dunia. Sosok Bung Hatta layak menjadi inspirasi kita, agar kita tidak putus harapan akan adanya pejabat yang dapat konsisten menjalankan sumpah jabatannya serta mandat yang dipercayakan rakyat padanya.

*Sumber : Deliar Noor, Hati Nurani Bangsa - Tokoh Indonesia, dari Makam Bung Hatta - Seratus Tahun Bung Hatta - Berbagai sumber media - Wawancara Halida N.Hatta Jusuf - Wawancara Meuthia Hatta.

Contoh Keteladanan

Bung Hatta dan Kisah Sepatu Bally

Salah satu kisah mengugah dari Bung Hatta yang dikenang masyakarat adalah kisah tentang sepatu Bally. Pada tahun 1950-an, Bally adalah merek sepatu bermutu tinggi yang berharga mahal. Bung Hatta, ketika masih menjabat sebagai wakil presiden, berniat membelinya. Untuk itulah, maka dia menyimpan guntingan iklan yang memuat alamat penjualnya.

The Bally Shoe, dari Swiss berdiri sejak 1851

Setelah itu, dia pun berusaha menabung agar bisa membeli sepatu idaman tersebut. Namun, apa yang terjadi? Ternyata uang tabungan tidak pernah mencukupi untuk membeli sepatu Bally. Ini tak lain karena uangnya selalu terambil untuk keperluan rumah tangga atau untuk membantu orang-orang yang datang kepadanya guna meminta pertolongan. Alhasil, keinginan Bung Hatta untuk membeli sepasang sepatu Bally tak pernah kesampaian hingga akhir hayatnya. Bahkan, yang lebih mengharukan, ternyata hingga wafat, guntingan iklan sepatu Ball tersebut masih tersimpan dengan baik.

Andai saja Bung Hatta mau memanfaatkan posisinya saat itu, sebenarnya sangatlah mudah baginya untuk memperoleh sepatu Bally, misalnya dengan meminta tolong para duta besar atau pengusaha yang menjadi kenalannya. Barangkali bukan hanya sepatu merek Bally yang mampu dibelinya. Bisa saja ia memiliki saham di pabrik sepatu dan berganti-ganti sepatu baru setiap hari. Tetapi, ia tidak melakukan semua itu. Ia hanya menyelipkan potongan iklan sepatu Bally yang tidak terbelinya hingga akhir hayat. Bila dilihat pada kondisi sekarang, seharusnya masa lalu juga demikian, tentu hal ini merupakan sebuah tragedi.

Seorang mantan wakil presiden, orang yang menandatangani proklamasi kemerdekaan, orang yang memimpin delegasi perundingan dengan Belanda –negara yang pernah menjajahnya—hingga Belanda mau mengakui kedaulatan Indonesia, ternyata tidak mampu hanya untuk sekadar membeli sepasang sepatu bermerek terkenal. Meski memiliki jasa besar bagi kemerdekaan negeri ini, Bung Hatta sama sekali tidak ingin meminta sesuatu untuk kepentingan sendiri dari orang lain atau negara.

Menurut Jacob Utama, Pemimpin Umum Harian Kompas, segala yang dilakukan Bung Hatta sudah mencerminkan bahwa dia tidak hanya jujur, namun juga uncorruptable, tidak terkorupsikan. Kejujuran hatinya membuat dia tidak rela untuk menodainya dengan melakukan tindak korupsi. Mungkin banyak masyarakat berkomentar, “Iya, lha wong sepatu Bally harganya-kan selangit.”

Bung Hatta & Isteri

Namun lagi-lagi itulah, ternyata bukan hanya sepasang sepatu itu yang tidak mampu dibeli Hatta. Barang lain yang juga tak mampu dibelinya adalah mesin jahit yang juga sudah lama didambakan sang istri. Wah, mengapa bisa begitu? Ya, tak lain karena setelah mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden, 1 Desember 1956, uang pensiun yang diterimanya sangat kecil. Bahkan saking kecilnya, sampai-sampai hampir sama dengan Dali, sopirnya yang digaji pemerintah. Dalam kondisi seperti ini, keuangan keluarga Bung Hatta memang sangat kritis.

Kisah Bung Hatta dan Mesin Jahit. Sewaktu Bung Hatta masih menjadi orang nomor dua di Republik ini, ternyata untuk membeli sebuah mesin jahit pun tidak bisa dilakukan begitu saja. Istri beliau - Rahmi Hatta- harus menabung sedikit demi sedikit dengan cara menyisihkan sebagian dari penghasilan yang diberikan Bung Hatta.

Namun rencana membeli terpaksa ditunda, karena tiba-tiba saja pemerintah waktu itu mengeluarkan kebijakan sanering (pemotongan nilai uang) dari Rp 100 menjadi Rp 1. Akibatnya, nilai tabungan yang sudah dikumpulkan Rahmi menurun dan makin tidak cukup untuk membeli mesin jahit.

Karena ikut terkena dampak adanya keputusan sanering tersebut, Rahmi kemudian bertanya pada suaminya kenapa tidak segera memberi tahu akan ada sanering. Dengan kalem Bung Hatta menjawab, itu rahasia negara jadi tidak boleh diberitahukan, sekalipun kepada keluarga sendiri.

Sampai-sampai, pernah suatu saat Bung Hatta kaget melihat tagihan listrik, gas, air, dan telepon yang harus dibayarnya, karena mencekik leher. Menghadapi keadaan itu, Bung Hatta tidak putus asa. Dia semakin rajin menulis untuk menambah penghasilannya. Baginya, biarpun hasilnya sedikit, yang penting diperoleh dengan cara yang halal. Itu sebabnya, mengapa Bung Hatta mengembalikan sisa uang yang diberikan pemerintah untuk berobat ke Swedia. Itu dilakukan, karena sepulang dari Swedia Bung Hatta mendapati bahwa uang tersebut masih bersisa, dan dia merasa itu bukan haknya.

Sungguh mengagumkan. Apa yang dilakukan Bung Hatta adalah karena dia ingin menjaga nama baik. Bukan hanya dirinya sendiri, tetapi nama baik bangsa dan negara. Dalam konteks itu pula, maka Bung Hatta pun tidak berusaha bekerja di berbagai perusahaan meski sebenarnya sangat memungkinkan. Dalam pandangannya, jika dia bekerja pada perusahaan, maka citra seorang mantan wakil presiden akan runtuh. Juga, jika dia menjadi seorang konsultan, maka sebenarnya dirinya sedang terjebak ke dalam bias persaingan usaha yang sarat dengan kepentingan.

Pemikiran yang luar biasa itulah yang dijalankan oleh Bung Hatta. Bung Hatta lebih memilih hidup sederhana demi menjaga nama baik bangsa Indonesia. Bung Hatta telah mengorbankan dirinya bagi negeri ini. Bung Hatta begitu hati-hati menggunakan kekuasaan.

Biodata dari Mohammad Hatta

Nama : Dr. Mohammad Hatta (Bung Hatta)
Lahir : Bukittinggi, 12 Agustus 1902
Wafat : Jakarta, 14 Maret 1980
Istri : (Alm.) Rahmi Rachim
Anak : Meutia Farida, Gemala, Halida Nuriah

Gelar Pahlawan :

• Bapak Koperasi Indonesia pada 17 Juli 1953
• Pahlawan Proklamator RI tahun 1986

Pendidikan :

•  Europese Largere School (ELS) di Bukittinggi (1916)
•  Meer Uirgebreid Lagere School (MULO) di Padang (1919)
•  Handel Middlebare School (Sekolah Menengah Dagang), Jakarta (1921)
•  Gelar Drs dari Nederland Handelshogeschool, Rotterdam, Belanda (1932)

Karir :

• Bendahara Jong Sumatranen Bond, Padang (1916-1919)
• Bendahara Jong Sumatranen Bond, Jakarta (1920-1921)
• Ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda (1925-1930)
• Wakil delegasi Indonesia dalam gerakan Liga Melawan Imperialisme dan Penjajahan, Berlin (1927-1931)
• Ketua Panitia (PNI Baru) Pendidikan Nasional Indonesia (1934-1935)
• Kepala Kantor Penasihat pada pemerintah Bala Tentara Jepang (April 1942)
• Anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (Mei 1945)
• Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (7 Agustus 1945)
• Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia (17 Agustus 1945)
• Wakil Presiden Republik Indonesia pertama (18 Agustus 1945)
• Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan (Januari 1948 - Desember 1949)
• Ketua Delegasi Indonesia pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag dan menerima penyerahan kedaulatan dari Ratu Juliana (1949)
• Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Kabinet Republik Indonesia Serikat (Desember 1949 - Agustus 1950)
• Dosen di Sesko Angkatan Darat, Bandung (1951-1961)
• Dosen di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1954-1959)
• Penasihat Presiden dan Penasihat Komisi IV tentang masalah korupsi (1969)
• Ketua Panitia Lima yang bertugas memberikan perumusan penafsiran mengenai Pancasila (1975)

Alamat Rumah Keluarga: Jalan Diponegoro 57, Jakarta Pusat.

Foto-foto Bersama Keluarga

 

 

 

 

Sang isteri, Siti Rahmiati Hatta

*mixing: chillinaris

Mengapa Presiden SBY, Dianggap Lamban Menyelesaikan Masalah Papua?

Oleh : Socratez Sofyan Yoman (*)

Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia,  Dr. Hj. Susilo Bambang Yudoyono, pada 16 Agustus 2008, SBY menyatakan: “Kebijakan pemerintah yang bersifat persuasif, proaktif, dan berimbang, ternyata mampu meyakinkan berbagai pihak, bahwa kekerasan, bukanlah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah”. Pidato kenegaraan SBY, 16 Agustus 2010  “Pemerintah dengan seksama terus mempelajari dinamika yang ada di Papua, dan akan terus menjalin komunikasi yang konstruktif dalam pembangunan Papua yang lebih baik”.  Pidato kenegaraan SBY pada 16 Agustus 2011, SBY mengatakan:  “ Menata Papua dengan hati, adalah kunci dari semua langkah untuk menyukseskan pembangunan Papua”.

Dalam pidato-pidato Presiden dapat disampaikan dengan jelas, terang, tegas, dan juga dapat dikatakan jujur. Dalam penyelesaian setiap permasalahan bangsa harus diselesaikan dengan kebijakan dan pendekatan pemerintah yang bersifat persuasif, proaktif dan berimbang dan bahwa kekerasan, bukanlah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah. Presiden juga menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan masalah Papua dengan menjalin komunikasi yang konstruktif. Dan pidato terbaru  dari semua yang disampaikan selama ini adalah “menata Papua dengan hati,adalah kunci dari semua langkah untuk menyukseskan pembangunan Papua”.

Menganalisis dari pesan-pesan moral, etis dan politik yang disampaikan Presiden melalui pidato-pidato kenegaraan yang dikutip di atas,  dapat disimpulkan bahwa SBY sebenarnya mengetahui akar masalah dan keinginan rakyat Papua. SBY juga sudah yakin bahwa masalah Papua sesungguhnya memiliki konteks sejarah masa lalu yang berbeda dari daerah-daerah lain di Indonesia. SBY sebagai seorang mantan militer dan pernah menjabat sebagai Menkopolhukham mengetahui dengan benar, teliti dan saksama tentang akar masalah Papua. SBY bukan saja seorang mantan militer tetapi seorang cendikiawan, pemikir dan mempunyai pertimbangan-pertimbangan jauh dan mendalam sebelum melangkah dan bertindak. SBY juga seorang demokrat yang tidak menghendaki melukai dan mencederai nurani sesama manusia.  SBY memang dinilai dari lawan-lawannya (rivalnya) bahwa SBY adalah sosok yang lamban dan tidak konsisten dalam perkataan dan tindakan. Tapi, yang jelas dan pasti: SBY tidak mau disalahkan dan juga tidak mau diadili oleh rakyat Indonesia apabila keputusan yang diambilnya dapat merugikan posisi Indonesia tentang masalah Papua.  

Sosok SBY  hampir sama dengan seorang cendikiawan, intelektual dan teknokrat, B.J.Habibie adalah mantan Presiden RI yang ke-3 dan Abdulrahman Wahid adalah presiden RI ke-4. Habibie adalah seorang Muslim cerdas, jujur dan berpandangan luas.  Gus Dur adalah seorang sosok manusia yang melihat setiap masalah bangsa dengan mata hati dan mati iman. Gus Dur adalah seorang humanis, moderat dan demokrat.  Dalam pidato-pidato kenegaraan dari Habibie, Gus Dur dan SBY lebih mengedepankan etika moral dan rasa keadilan dan kemanusiaan.    

Dalam dunia terus berubah dan mengglobal ini, Presiden SBY melihat dan mengikuti setiap dinamika dan tekanan politik tentang status politik dan sejarah diintegrasikan Papua ke dalam Indonesia. Hampir setiap tahun, Presiden SBY, menerima surat dari berbagai penjuru dunia tentang persoalan ketidakadilan, kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh aparat keamanan, TNI dan POLRI di Tanah Papua. SBY pernah menyatakan penyesalannya kepada publik tentang peristiwa kekerasan Negara yang dilakukan oleh anggota TNI yang membunuh pendeta  Kindeman Gire dan menyiksa warga sipil yang lain  di Puncak Jaya: ” hanya karena kejadian kecil yang dilakukan satu bintara dan dua tamtama saya harus menjelaskan pada dunia, PBB, Eropa dan Amerika Serikat” (sumber: Antara, 22 Juni 2011).  Yang lebih berat dan serius adalah kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam era Otonomi Khusus dan lebih khusus lagi adalah peristiwa tanggal 19 Oktober 2011.

Presiden SBY dapat mengetahui bahwa solidaritas masyarakat Internasional menekan Pemerintah Indonesia untuk membuka ruang dialog untuk menyelesaikan masalah Papua.  Pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negeri, Ibu Hillary R. Clinton, dan dengan terbuka telah disampaikan untuk mendukung dialog damai antara Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua. Anggota Kongres Amerika, anggota Parlemen Inggris, Anggota Parlemen Uni Eropa, Anggota Parlemen Australia, dan Selandia Baru, Amnesty Internasional, Survival Internasional, Human Rigths Watch,  Asian Human Rights Watch, dan Lembaga-lembaga kemanusiaan Internasional mendesak dan mendorong Pemerintah untuk berdialog dengan rakyat Indonesia.

Gereja-gereja juga menyampaikan suara kenabiaan untuk penyelamatan martabat umat manusia di Papua. Seperti World Communion of Reformed Chuches (WCRC) tanggal 20 Juni 2010 di Grand Rapids, Michigan USA menegaskan kembali dan mendukung  Rekomendasi General Council WCRC Accra, Ghana, tahun 2004 yang menyatakan mendukung proses Dailog Papua-Indonesia dalam rangka Penentuan Nasib Sendiri (right for Self-Determination) bagi rakyat Papua.

Bukan saja dari masyarakat internasional yang memberikan simpati dan membangun solidaritas, tapi para cendikiawan Indonesia juga menyatakan untuk mendukung Papua. Dr. George Junus Aditjondro, pada kesempatan peluncuran buku saya yang berjudul: West Papua: Persoalan Internasional di kantor Kontras Jakarta, 03 November 2011 menyatakan: “PEPERA 1969 di Papua Barat tidak benar dan dimenangkan oleh aparat keamanan Indonesia bukan pilihan rakyat Papua untuk tinggal dalam Indonesia.  Jadi, tak ada pilihan lain, Papua harus referendum. Karena hanya referendum yang dapat menentukan apakah orang Papua masih ingin menjadi bagian dari Indonesia atau tidak”.  Sementara seorang ahli hukum dan pengacara terkenal yang dimiliki Indonesia, Adnan Buyung, SH, sudah menyatakan rasa keprihatinan dan pesimismenya. “Tinggal soal waktu saja, kita senang atau tidak, mau atau tidak, kita akan kehilangan Papua karena kita gagal merebut hati orang Papua dan itu kesalahan bangsa sendiri dari awal” ( Sumber: detikNews, Rabu, 16 November 2011).  Senada Adnan dan George,  Prof. Dr. Budi Setyawan,M.S., ahli ekonomi Universitas Brawijaya Malang, pada 8 Novomber 2011 menyamapikan dalam kuliah, bahwa: “Pemerintah tidak akan membendung amukan massa rakyat Papua karena sudah lama mereka menjadi penonton di area P.T. Freeport Indonesia dan pemerintah sendiri tidak pernah membangun simpati dengan orang Papua sehingga mereka akan lebih mudah melepaskan diri dari NKRI”.  Sedangkan peniliti LIPI, Ibu Adriana Elisabeth menyatakan: “ Karena sejarah dan status politik Papua merupakan akar masalah mendasar sekaligus isu paling sensitif”.  

Memang, selama ini, kita di Indonesia tidak ada rasa keadilan dalam dunia pendidikan. Ketidakadilan itu terlihat dengan pelajaran sejarah perjuangan yang diajarkan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dan lebih khusus di Tanah Papua. Pelajaran tentang sejarah perjuangan bangsa, tokoh-tokoh, hanya ditonjolkan “Jawasentris” atau “Sumatrasentris, Sulawesisentris”, tapi menggelapkan sejarah suku-suku lain di Indonesia.  Dalam konteks Papua, sejarah dan pengalaman rakyat dan bangsa Papua benar-benar dihancurkan, digelapkan, dihapuskan dengan berbagai bentuk kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan kekuatan aparat keamanan sejak 1960-an sampai tahun 2011.

Dalam spirit ini,  hemat saya, sebenarnya Presiden SBY bisa saja mengambil keputusan politik tentang masa depan Papua. Tetapi sebagai seorang demokrat dan intelektual militer mempunyai pertimbangan tentang dampak-dampak positif dan negatif. Pendapat saya, sebenarnya SBY memberikan ruang kepada setiap pejabat dan seluruh rakyat Indonesia untuk belajar sejarah diintegrasikannya Papua ke dalam wilayah Indonesia. Sikap dan pertimbangan SBY adalah biarlah rakyat Indonesia sendiri yang memberikan kesimpulan dan keputusan tentang masa depan Papua. Artinya, kalau kebenaran sejarah rakyat dan bangsa Papua Barat menyatakan bahwa Papua bukan bagian dari wilayah Indonesia, maka pada saat itu seluruh rakyat Indonesia menyatakan: Selamat Jalan Kawan-Kawanku dari Papua. Dan mari kita duduk bersama-sama dalam meja-meja perundingan sebagai masing-masing bangsa yang berdaulat dan bekerja sama dalam bidang politik, ekonomi dan keamanan.

Dalam hal ini, yang jelas dan pasti: SBY tidak akan lolos dari penghakiman, caci-maki, penghinaan dan ancaman dari rakyat Indonesia. Pada akhirnya, saya mau katakan: SBY sebenarnya tahu. Tapi, SBY seorang manusia yang cerdas dan arsitek dalam menghitung dan mempertimbangkan emosi dan pikiran rakyat Indonesia.  Karena itu, dalam pidato kenegaraan, SBY dengan elegan dan bermartabat menyatakan, penyelesaian masalah Papua harus dengan kebijakan: (1)  bersifat yang bersifat persuasif, proaktif, dan berimbang, ternyata mampu meyakinkan berbagai pihak, bahwa kekerasan, bukanlah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah; (2) terus menjalin komunikasi yang konstruktif dalam pembangunan Papua yang lebih baik; dan (3)  Menata Papua dengan hati, adalah kunci dari semua langkah untuk menyukseskan pembangunan Papua”.  Harapan saya, seluruh rakyat Indonesia dapat mengerti dan menangkap pesan-psan dalam pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden SBY tentang masalah Papua.***
* Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua

KISAH 2 PUTRI PRESIDEN SBY "

Budhieclalucetia Soekarnoissejatiampemati

Kisah ini bermula pada tahun 1968, saat seorang anak tentara bernama Susilo Bambang Yudhoyono, yang akrab dipanggil Sus oleh teman dan keluarganya, lulusan SMA Negri Pacitan Jawa Timur.

Sus yang sekarang lebih akrab dipanggil SBY kemudian melanjutkan kuliah disalah satu universitas negri di kota Surabaya.

Di Surabaya inilah SBY menimba ilmu, dan sebagaimana remaja pada umumnya, banyak berkenalan dengan berbagai wanita. Diantaranya para wanita terdapat seorang wanita berdarah campuran Jawa-Philipina yang bernama Ida, mereka memadu kasih dan berikrar untuk setia sehidup-semati.

Dan pada tahun itu pula mereka melangsungkan pernikahan disebuah kantor catatan sipil diJakarta.

Dampak pernikahan tersebut, kuliah Sus pun terganggu dan berantakan, apalagi saat itu Sus belum memperoleh penghasilan tetap. Seiring perjalanan mahligai rumah-tangganya, Sus dan Ida dikaruniai 2 orang puteri dari perkawinan tersebut,yang bernama Adinda dan Devi.

Beban hidup pun semakin terasa beratnya. Kemudian mereka pindah ke Malang, Sus melanjutkan pendidikannya, dengan kuliah di-Pendidikan Guru SLP (PGSLP).

~ Masuk Akabri meninggalkan anak dan istri.

Pada tahun 1970 Sus (SBY) mencoba peruntungan nasibnya dengan berniat memperbaiki masa depannya dengan mengikuti seleksi menjadi kadet Akabri, sekaligus melanjutkan cita-cita masa kecilnya serta memenuhi harapan ayahanda nya. Namun apa daya, salah satu persyaratan adalah calon Kadet / Taruna Akabri tidak diperbolehkan beristri (status lajang). Sus pun meminta pengertian istrinya, Ida agar ihklas untuk 'Menyembunyikan status perkawinan mereka' demi kelancarannya mengenyam pendidikan agar di Akabri.

Alhasil, SBY akhirnya diterima masuk dan terdaftar di Akabri.

Bak gayung bersambut SBY rupanya menjadi perhatian sebagaian besar pada pendidik.

Selain tampan, SBY ternyata adalah Taruna yang cerdas dan pandai mengambil hati .

Tak disangka Gubernur Akabri saat itu (alm.Letjend TNI-AD. Sarwo Edi Wibowo) pun terpukau dengan kecerdasan dan ketampanannya. Hingga tak jarang SBY dan kawan-kawan Tarunanya kerapkali bertandang dan melapor segala sesuatu hal kerumah sang jenderal.

Tak terasa, SBY pun rupanya telah melupakan istri dan dua anaknya ketika salah satu putri sang jenderal menarik perhatiannya. Apalagi SBY segera mendapat 'lampu hijau' dan direstui untuk berpacaran dengan putri sang jenderal yang bernama Christiani yang kini akrab disapa Ani.

~ SBY menikah dengan ANI.

Selesai pendidikan AKABRI pada tahun 1973

SBY tercatat sebagai lulusan terbaik dengan pangkat Letnan Dua.

Dan setahun kemudian, tepatnya tahun 1974 SBY bertunangan dengan Ani yang dianggap sebagai "jalan Tuhan" yang harus dia tempuh kalau karir militernya mau lancar dan bersinar.

Tahun 1976 SBY pun akhirnya secara resmi menikahi Ani dengan 'Status Bujangan'.

Entah setan apa yang waktu itu menguasainya, sehingga istri dan kedua anaknya seolah dianggap tidak pernah ada.

Bahkan hingga ke 2 puteri nya membutuhkan tunjangan hidup mereka sehari-hari pun tidak pernah dimasukkan dalam daftar tanggungan keluarga anggota TNI-AD.

Selang beberapa tahun kemudian pada saat SBY dan Ani sudah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Agus Hari Murti, saat itulah keberanian SBY muncul untuk berterus terang tentang kebohongan nya selama ini pada Ani, dengan mengatakan bahwa sebelumnya dia sudah pernah menikah dan sudah punya 2 orang puteri.

Bak disambar petir di siang bolong Ani kaget, terkejut, marah, panik dan frustasi.

Bahkan mahligai rumah tangga nya pun, gonjang ganjing terancam bubar.

Namun turut campurnya peran fihak keluarga mereka yang segera turun tangan demi menyelamatkan karir dan rumah tangga, serta nama besar keluarga, SBY diharuskan segera menceraikan istri pertama.

SBY pun segera menceraikan Ida dan berjanji untuk bertanggung jawab soal kehidupan kedua puteri nya. Namun untuk mendapat santunan hidup sebagai jaminan masa depan itu Ida harus bersedia menerima kesepakatan bahwa mereka tidak akan menuntut status sebagai mantan istri dan anak-anak kandung SBY sampai kapanpun.

Ida pun kemudian menikah lagi dengan WNA Jerman dan bermukim di Jerman.

Sementara Dinda dan Devi tetap di Indonesia bersama keluarga ibunya yang tinggal diJakarta.

Dan waktu pun berjalan terus, sebagai tentara cerdas sekaligus menantu seorang jenderal saat itu, karir SBY pun semakin bersinar. Problema rumah tangga terlewati sudah, kebahagiaan rumah tangganya dengan Ani bahkan semakin bertambah dengan hadirnya anak laki-laki ke 2 yang diberi nama Edhi Baskoro.

~ Kekecewaan ADINDA dan DEVI

Tahun 1990 sewaktu SBY menjabat Kepala Staff Teritorial TNI-AD, Adinda memohon kepada SBY agar sebagai ayah bersedia menjadi wali nikahnya. Karena saat itu Adinda sendiri akan dipersunting seorang pria pujaannya yang bernama Danang, putera dari Ir. H. Lukman Hakim (mantan Kepala Divisi Produksi Pertamina).

SBY pun tak keberatan, bahkan pernikahan dilangsungkan dirumah dinas SBY diCilangkap secara sederhana.

Namun kebahagiaan Adinda mendadak sirna ketika SBY ternyata tetap tidak mau mengakuinya sebagai anak. Karena pada para tamu SBY mengaku bahwa Adinda adalah keponakannya. Adinda sangat terluka saat itu. Devi sang adik juga yang mendengar perkataan SBY pun sangat sedih.

Meski terikat janji sang bunda (Ida) bahwa mereka tidak akan menuntut status.

Namun tentulah Adinda dan Devi ingin mendapatkan kasih sayang seorang ayahanda.

Mengapa sang ayah (SBY) begitu tega memutar-balikkan fakta, dengan mengatakan mereka hanya keponakan ?

Adinda dan Devi pun akhirnya sadar, mereka bukan siapa-siapa, mereka sedih tak berdaya, namun hati nurani selalu bertanya, bukankah mereka juga anak yang sah ? Bukankah mereka juga berhak mendapatkan pengakuan sebagaimana layaknya seorang anak ?

Ironisnya, inisial mereka berdua, Adinda dan Devi, juga tak tertulis dalam riwayat hidup sang ayah (SBY), saat tampil mencalonkan diri sebagai Capres 2004.

Dan saat arsip dinas dan kenegaraan juga tak pernah mencantumkan nama mereka, Adinda dan Devi harus bisa menerima kenyataan tersebut. Namun pada saat hak azasi mereka terus dikucilkan secara tak wajar dari sebagaimana layaknya kepribadian seseorang yang kini jadi figur kepemimpinan sebuah bangsa.

Jelas saja, melahirkan protes yang selama ini terkubur dalam-dalam oleh 2 puteri yang kerap teraniaya .

Apalagi semua harta ayah mereka dikuasai atas nama ibu tirinya, ibu Ani, yang membuat mereka tidak bisa menerima lagi semua kenyataan ini.

~ ADINDA menggugat ayahnya

Janji untuk menjamin masa depan sebagai komitmen keluarga pasca perceraian ibunya. ternyata juga jarang mereka dapatkan. Akibatnya Adinda memberanikan diri menggugat ayahnya secara perdata dengan menyewa pengacara dalam pembagian harta gono gini.

Di pengadilan Adinda memenangkan perkara dan memperoleh dua rumah di Pondok-Indah dan menteng Jakarta pusat, kedua rumah tersebut tidak mereka tempati dan dkontrakkan saja hingga saat ini.

Saat ini Adinda hidup sebagai orang biasa yang jauh dari publitas media, tinggal bersama suami dan anak-anakya dikawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Adinda adalah alumni Universitas Trisakti dan bekerja sebagai konsultan pada sebuah perusahaan pertambangan. Suaminya Danang Bin H.Ir Lukman Hakim, pegawai di Kementerian Pertahanan sebagai Kepala Litbang. Mereka hidup rukun dan banyak dibimbing oleh pamannya Dr. Sofyan Sauri (adik dari Lukman Hakim). Sedangkan adiknya Devi tinggal di Amerika-Serikat namun tidak banyak diketahui aktifitasnya dan kehidupannya saat ini.

~ Janji Ibu ANI kepada ADINDA

Dan pada saat SBY membutuhkan dukungan pencitraan menjelang Pilpres 2004 dan 2009 ibu Ani sering kali menghubungi via telepon pada Adinda dan ibunya di Jerman, agar tidak usah mengungkap dan meributkan status mereka di dalam keluarga SBY. Karena Ani sangat kawatir jika masalah itu bisa mempengaruhi popularitas dan citra SBY, lebih -lebih saat menghadapi Pilpres.

Ibu Ani menjanjikan bahwa status mereka akan diselesaikan dan diungkap setelah SBY tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik-Indonesia. Mereka secara resmi akan dicantumkan dalam daftar keluarga SBY.

Maka untuk saat ini mereka disarankan untuk tetap bersabar sebelum dicantumkan sebagai anak kandung dalam daftar keluarga secara resmi.

~ TUTUP KASUS ITU , BERAPA PUN BIAYA NYA

SBY sangat sensitif dalam menanggapi setiap berita ataupun pernyataan dari beberapa sumber yang mengungkit masalah ini. Terhadap siapapun yang mempersoalkan hal tersebut. SBY langsung menugaskan TIM dan para intelnya untuk membungkam.

Masyarakat mungkin sudah lupa dengan pernyataan anggota DPR-RI Zainal Maarif yang sudah melaporkan kasus pernikahan SBY tersebut. Setelah didekati Zainal Maarif belakangan mencabut laporan dan meminta maaf. Dan aneh dia bahkan diangkat menjadi Kader Partai Demokrat dan mendapat fasilitas signifikan.

Demikian juga Jenderal TNI (purn) R.Hartono yang pernah mengungkap masalah pernikahan tersebut, ditaklukkannya dengan pendekatan-pendekatan material finansial dan ancaman pengungkapan rahasianya. TIM SBY juga sudah tak terhitung berapa kali melakukan operasi media dengan membungkam media massa dengan dana yang sangat besar.

Dibalik potret keluarga ideal Kepala Negara ternyata tersimpan kisah 'Penghianatan Cinta, Kasih dan Sayang'. Kebohongan yang dilakukan bukan hanya dilakukan terhadap keluarga, tetapi terhadap seluruh Rakyat, Korps TNI-AD, Bangsa dan Negara. Namun pengungkapan kebohongan dan penghianatan ini selalu harus berhadapan dengan kekuasaan, sebagian besar berhasil disumpal dengan uang dan kuasa, selebihnya tiarap karena juga akan diungkap balik rahasia dan kejahatannya.

Setelah "Drama Century" dan "Sinetron Nazaruddin" , akankah sepenggal kisah keluarga, yang pantas diindikasikan sebagai 'PETUALANG PENJAHAT KELAMIN' akan kah menjadi pelajaran bagi rakyat Indonesia ? ataukah hanya akan menjadi hiburan ala sinetron di tengah kesulitan hidup rakyat jelata ?

Salam Kejujuran Anak negeri,

SELANGKAH MAJU PANTANG TUK RAGU !

Oleh : " Rakyat Bersatu "Suka · · Ikuti Kiriman · Minggu pukul 14:43
4 orang menyukai ini.Advokat Dandi Karyana pa benar tuh? faktanya ada ga?14 jam yang lalu · SukaKusmanto Arema Budhie clalucetia, anda termasuk orang penyebar gosip yg penuh SUUDZ DZON yg diharamkan oleh agama, klo memang benar prasangkamu itu panggil aja media eletronik suruh meliput pernyataanmu itu, jadi manusia yg jentel jangan seperti MUSANG BERBULU DOMBA.sekitar sejam yang lalu melalui seluler · Suka