Marzuki: Jika terbukti, anggota DPR harus dibui

Minggu, 02 Maret 2014

JAKARTA. Ketua DPR Marzuki Alie angkat bicara mengenai kabar anggota dan pimpinan Komisi VII DPR mendapatkan uang dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurut Marzuki, bila terbukti maka mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. "Ya harus masuk penjara, ya kalau terbukti KPK urusannya, bukan Marzuki Alie. Pokoknya kalau itu terbukti, ya silahkan saja KPK harus tindak lanjut," kata Marzuki, Minggu (2/3/2014). Marzuki enggan berkomentar terlalu jauh mengenai informasi tersebut. Ia mengatakan menyerahkan semuanya kepada proses hukum. "Saya enggak mau komentari, masalah penegak hukum. Masalah hukum yaa gak usah kita intervensi lah. Dalam keterangannya di sidang Tipikor Jakarta, Selasa (25/2/2014), kemarin, Mantan Kepala Biro Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Didi Dwi Sutrisno mengaku pernah diminta Sekretaris Jenderal (Sekjen) ESDM saat itu, Waryono Karno, agar menyiapkan dana untuk pimpinan hingga semua anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Uang sekitar 140 ribu dolar AS itu menurut pengakuan Didi berasal dari seseorang bernama Hardiyono dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Uang itu dibagikan kepada empat pimpinan Komisi VII, 43 anggota Komisi VII, sekretariat Komisi VII, dan sisanya untuk perjalanan dinas Komisi VII. Didi pun menyiapkan amplop tersebut dengan sejumlah kode. Untuk anggota komisi dan sekretariat masing-masing mendapat 2.500 dollar AS, sedangkan untuk pimpinan Komisi VII sebesar 7.500 dollar AS. "Setelah itu kami masukkan ke dalam amplop-amplop berinisialkan pimpinan P, untuk anggota A, dan sekretariat S," terangnya. Adapun pimpinan Komisi VII adalah Sutan Bhatoegana. Dalam kasus ini, Sutan disebut menerima uang dari Rudi melalui anggota Komisi VII DPR Tri Yulianto. Rudi pun mengakui memberikan uang 200.000 dollar AS kepada Tri untuk Sutan sebagai tunjangan hari raya (THR). Rudi saat itu menjabat Kepala SKK Migas. Uang itu merupakan bagian yang diterima Rudi dari bos Kernel Oil Widodo Ratanachaitong. Rudi mengaku memberikan uang yang dimasukkan dalam tas ransel hitam kepada Tri di toko buah All Fresh, Jakarta, pada 26 Juli 2013. (Ferdinand Waskita) Editor: Dikky Setiawan SUMBER: TRIBUNNEWS.COM

Angeline Sondakh

APBN biayai operasional parpol

MEDAN – Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW (Indonesian Corruption Watch), Apung Widadi   mengatakan dari sembilan partai politik yang mendapatkan subisidi dana dari APBN, tiga parpol diantaranya tidak menganggarkan untuk biaya pendidikan partai politik.

Tiga parpol yang tidak menganggarkan dana subsidi APBN untuk kepentingan pendidikan politik itu yakni Partai Golkar, PDIP dan PPP.Data yang diperoleh ICW, dana yang diperoleh PDIP dari APBN mencapai Rp1,574 miliar, Partai Golkar mencapai Rp1,623 miliar, PPP mencapai Rp598 juta, Partai Demokrat sebesar Rp2,338 miliar, PKS sebesar Rp886 juta, PAN sebesar Rp677 juta, PKB sebesar Rp556 juta, Partai Gerindra sebesar Rp517 juta dan Partai Hanura sebesar Rp501 juta.

Berdasarkan pasal 22 Permendagri No 24 Tahun 2009, bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai penunjang kegiatan partai politik dan operasional sekretariat parpol. Namun ketiga partai politik tersebut lebih banyak menghabiskan subsidi dari APBN itu untuk membayar staff sekretariat dan operasional sekretariat.

“Hal tersebut dinilai melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 24 Tahun 2009 tentang pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik,” kata Apung.

Menurut Apung, pengeluaran terbesar Partai Golkar, PKS, PDIP dan PAN digunakan untuk biaya telepon, sementara Demokrat untuk rapat internal sekretariat, PKB untuk biaya pemeliharaan data dan arsip serta pengeluaran terbesar PPP dan Gerindra untuk gaji pegawai.

“Tetapi, PKS, PAN, PKB, Partai Gerindra, dan Demokrat masih menyisihkan subsidi APBN tersebut untuk pendidikan politik. Porsinya pun masih terhitung sedikit. Sementara Partai Hanura tidak menyerahkan laporan penggunaan subsidi APBN itu kepada publik,” imbuh Apung.

Di tempat yang sama, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan mengatakan, berdasarkan Permendagri itu seharusnya dana APBN digunakan untuk kepentingan partai politik, bukan sebagian besar digunakan untuk operasional sekretariat. Ia pun mendukung PAN yang telah menganggarkan subsidi APBN untuk pendidikan partai. PAN menganggarkan dana untuk pendidikan politik paling besar dibandingkan partai lainnya, kata Dahlan.


Sementara itu, Dahlan juga menyayangkan sikap Partai Hanura yang tidak menyerahkan laporan penggunaan dana APBN kepada publik, dalam hal ini ICW.

Editor: ANGGRAINI LUBIS

PKS - Koalisi, Putus Sudah

Hubungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Koalisi putus sudah. Rapat pimpinan Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, memutuskan bahwa PKS telah melanggar kontrak dan code of conduct. Ini merupakan buntut dari sikap mbalelo PKS sebagai bagian dari Setgab Koalisi --yang beranggotakan enam partai, yakni Demokrat, PKS, PAN, PKB, PPP, dan Golkar. PKS, dalam Sidang Paripurna DPR yang membahas usulan pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada akhir pekan lalu, memilih berseberangan dengan Setgab Koalisi yang mendukung usulan pemerintah tersebut.


Apakah PKS dikeluarkan dari Koalisi? "Tidak ada istilah dikeluarkan. Memang semua sudah berakhir," jelas Syarief Hasan, Sekretaris Setgab Koalisi, kepada wartawan, seusai pertemuan pimpinan parpol Koalisi (minus PKS) dengan Presiden Yudhoyono, di Puri Cikeas, Bogor, yang berakhir pukul 22.30 WIB, Selasa (3/4). Pertemuan itu dihadiri, antara lain Anas Urbaningrum (PD), Aburizal Bakrie (Golkar), Hatta Rajasa (PAN), Suryadharma Ali (PPP), dan Muhaimin Iskandar (PKB). Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq tidak diundang dalam pertemuan tersebut.

Inti dari rapat tersebut, PKS secara otomatis dianggap mengundurkan diri. Syarief menjelaskan, di kontrak Koalisi dinyatakan bahwa kebijakan pemerintah yang strategis wajib dilaksanakan anggota Setgab Koalisi. "Kalau ada anggota Koalisi Setgab itu berseberangan, maka anggota koalisi itu harus mengundurkan diri. Keikutsertaannya dalam koalisi ini akan berakhir. Code of conduct-nya demikian," jelas Syarief, yang menjabat Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah itu.

PKS sendiri, berani mengambil sikap berseberangan dengan pemerintah, tentu memiliki alasan tersendiri. Menurut Luthfi Hasan Ishaaq, sebagaimana dikutip kader PKS yang duduk di Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Refrizal, sudah cukup PKS menjadi teman yang baik dan sudah tuntas tugas dalam menjaga musyarakah (maksudnya, Koalisi). "PKS harus lebih mengedepankan kesejahteraan rakyat di atas semuanya," ujar Refrizal, mengutip Luthfi.

Cerainya PKS dengan Koalisi ini, tentu membawa dampak terhadap menteri-menteri asal PKS dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Apakah mereka akan dicopot? Sejauh ini Presiden Yudhoyono belum menyatakan secara tegas akan melakukan perombakan (reshuffle) kabinet, meski desakan ke arah sana sudah mengemuka.

Namun politisi PKS, Zulkieflimansyah, sudah memperhitungkannya. "Bisa jadi berimbas ke kedudukan menteri, apalagi kementerian yang dijabat kader PKS merupakan kementerian yang strategis, seperti Menkominfo dan Menteri Pertanian. Itu banyak yang mau," ungkapnya kepada reporter Gatranews, Iwan Setiawan, Selasa, di Jakarta. Meski demikian, Zul, sapaan akrab anggota Komisi VII DPR itu memperkirakan, semua menteri asal PKS tidak akan mempermasalahkannya. "Saya kira semua berpendapat sama, nggak masalah," ujarnya.

Salah seorang menteri dari PKS, Menteri Pertanian Suswono, menyatakan kesiapannya untuk di-reshuffle, terkait sikap PKS yang tidak sejalan dengan Koalisi dalam menyikapi kebijakan menaikkan harga BBM. "Dari dulu pertama kali diangkat jadi menteri, maka saya harus siap juga direshuffle," kata Suswono, usai menghadiri acara "One Day No Rice" di Balai Kota Depok, Selasa.

Akankah diceraikannya PKS dari Koalisi ini berdampak pada kursi Koalisi di DPR? Seorang politisi Partai Amanat Nasional menyatakan keyakinannya, bahwa Koalisi akan tetap kuat, pasca-hengkangnya PKS dari Koalisi. "Saya rasa tidak ada masalah, tetap kuat. Memang berkurang kursi di DPR, tapi tetap mayoritas," kata Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR, kepada wartawan, Senin, di Jakarta.

Konsekuensi berkurangnya parpol anggota Koalisi, adalah bertambahnya parpol oposisi pemerintah. Mudah-mudahan ini akan membawa angin segar bagi kehidupan politik negeri ini. [TMA, Ant]

Bersatulah Mahasiswa dan Buruh

Pidato Presiden tadi malam pukul 21.30 wib yang diharapkan akan menjawab pertanyaan public, apakah kenaikkan BBM dibatalkan demi daya tahan rakyat yang telah jauh merosot sejak tersiarnya berita kenaikkan harga BBM dan meningkatnya harga2 kebutuhan pokok tidak terjawab . Presiden malah menghargai dan memahami keputusan DPR yang hanya menunda kenaikkan BBM. Sekarang baik DPR ( legislative) maupun Pemerintah (excecutif) dimata mahasiswa dan buruh dan rakyat kecil makin jauh merosot . Pidato Presiden tersebut tidak menyentuh hal yang subtansil bagi keperluan rakyat. Pidato tersebut terasa hambar dan hanya diplomasi politis pencitraan saja. Dan juga kejadian keributan disidang DPR yang disiarkan tv one menampakkan sebagian besar anggota DPR memang tidak pantas lagi disebut wakil rakyat . Mereka hanya mewakili kepentingan partainya bukan wakil rakyat . Bersatulah Mahasiswa dan buruh serta rakyat kecil . Perjuangan baru dimulai .Tuhan akan menyertaimu .

Mahasiswa Buruh Tolak DPR

                                                         kompasiana.com



Keputusan sidang paripurna DPR RI yang menunda kenaikkan harga BBM ditolak oleh Buruh dan Mahasiswa .Klausul tambahan dalam APBNP 2012 yang memberi peluang kepada pemerintah agar dapat menaikkan dan menurunkan harga BBM bila harga minyak mentah Indonesia mengalami kenaikan atau turun rata-rata 15 persen dalam waktu 6 bulan ,dianggap oleh mahasiswa dan buruh adalah keputusan yang melanggar konstitusi. Menurut seorang korlap demonstrasi buruh , mereka akan tetap melakukan unjuk rasa sampai Pemerintah memenuhi tuntutan mereka membatalkan kenaikkan harga BBM tanpa embel2 apapun .

Voting, Ini Dua Opsi Kenaikan Harga BBM

 Sabtu, 31 Maret 2012
JAKARTA, KOMPAS.com - Paripurna DPR RI menempuh jalan pemungutan suara (voting) secara terbuka untuk memutuskan penghapusan pasal 7 ayat 6 UU No.22 Tahun 2011 tentang APBN 2011 terkait penentuan kenaikan harga BBM. Ketua DPR RI Marzuki Alie yang memimpin sidang paripurna DPR RI, Jumat (30/3/2012) malam, mengetuk palu untuk mengesahkan mekanisme voting dalam pengambilan keputusan.
Dalam mekanisme ini, anggota fraksi akan memilih dua opsi yang akhirnya diputuskan setelah lobi berlangsung sekitar 5 jam sejak tadi sore. Opsi ini juga diciutkan setelah Fraksi Demokrat menyesuaikan opsi persyaratan tanpa mengubah sikap serta Fraksi PKS mencabut pernyataan sikapnya yang semula.
"Opsi pertama adalah Pasal 7 ayat 6 tetap, tidak berubah. Artinya tak ada kenaikan BBM. Pemerintah diperintahkan untuk tidak menaikkan harga BBM," ungkap Marzuki.
"Opsi kedua, pasal 7 ayat 6 tak berubah ditambah ayat 6 a yang berbunyi dalam hal harga minyak mentah rata-rata Indonesia dalam kurun waktu berjalan yaitu 6 bulan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen, maka pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya," lanjutnya kemudian.
Marzuki tampak kesulitan untuk memulai jalannya mekanisme voting karena masih mendapat pertentangan dari anggota sidang paripurna. Pertentangan ini menyangkut opsi yang dipilih melalui voting. Namun, karena opsi sudah tercetak dan Marzuki merasa opsinya sudah jelas, proses voting pun dilanjutkan.

"Politik Anggaran Berbasis Gender"

Dear Bloggers,
Tulisan ini merupakan garis besar dari paparan saya pada seminar "Politik Anggaran Berbasis Gender" minggu lalu (20/10/11). Saya sangat menyadari bahwa peranan perempuan sangat penting dalam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya saja, tidak semua agenda, rencana dan pelaksanaan program-program pembangunan selalu ?ramah? terhadap kaum perempuan. Karena itu, mayoritas perempuan seringkali cenderung berdiri di tepi arena pembangunan. Istilah kesetaraan gender menjadi kabur karena terkubur oleh banyak aturan, kaidah atau alasan yang terkadang prematur dan membentur hak-hak kaum perempuan. Padahal gender sesungguhnya bukan bicara soal perbedaan jenis kelamin, melainkan lebih menekankan kepada fungsi antara laki-laki dan perempuan, yang dalam relasi antara keduanya memiliki hak yang sama. Sebagai anggota DPR saya juga memahami akan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Dengan fungsi-fungsi tersebut DPR memiliki kewenangan untuk ikut memikirkan dan memperjuangkan anggaran bagi fungsi gender di Indonesia. Hal tersebut sangat diperlukan untuk merubah mindset yang ada, jika perpektif gender yang ada selama ini masih dipandang sebagai bagian umum dari warga negara, maka selayaknya fungsi gender harus mulai diubah untuk diperhatikan lebih spesifik, mengingat perempuan merupakan agen dan aset pembangunan yang potensial. Adapun tujuan dan manfaat menerapkan anggaran fungsi gender adalah untuk memelihara hak-hak perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender sebagai bagian dari pembangunan. Serta agar perempuan bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan sehingga bisa membantu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Penganggaran Gender merujuk pada anggaran yang menyebabkan anggaran responsif gender. Istilah anggaran responsif gender, anggaran sensitif gender , dan anggaran perempuan dan gender sering digunakan secara bergantian. Hal ini terkait dengan perencanaan, persetujuan, pelaksanaan, monitoring, analisa dan audit anggaran dengan cara yang sensitif gender dengan melibatkan analisis pengeluaran dan pendapatan pada perempuan dan anak perempuan dibandingkan dengan pada pria dan anak laki-laki (Payal Jain, 2008). Bagaimana sebenarnya alternatif yang disarankan dan dilakukan untuk mewujudkan anggaran fungsi gender? Guna mencapai tujuan anggaran bagi fungsi gender yang efektif, dapat ditempuh melalui alur alternatif sesuai dengan tiga fungsi yang dimimiliki oleh DPR, yaitu : 1. Legislasi, dengan mendorong adanya data dan persentase mengenai tingkat kebutuhan dan permasalahan perempuan dari masing2 kementrian; mendorong lahirnya kebijakan yang pro gender (seperti anggaran 20% pendidikan) sampai kepada jenjang implementasi APBD di berbagai daerah; 2. Anggaran: data untuk penyusunan program dan alokasi anggaran; 3. Monitoring dan Evaluasi Sehingga bloggers, dapat disimpulkan bahwa : Diperlukan satu kesepakatan POLITIK untuk mendorong terciptanya 'anggaran fungsi gender' yang sifatnya dan formulanya seperti anggaran fungsi pendidikan. Dibutuhkan komitmen POLITIK untuk meningkatkan anggaran berbasis gender. Legal standing yang kuat dan mengikat sebagai jalan bagi lahirnya alokasi fungsi gender dan terciptanya peningkatan anggaran berbasis gender. Tingkat presentase dan publikasi data dari masing-masing sektor sangat dibutuhkan untuk monitoring dan evaluasi, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah . Mari selalu dukung perempuan Indonesia bisa berjaya agar dapat membangun bangsa !! Bravo Perempuan Indonesia Salam, ASM

Categories: politik, dpr, tokoh

Hati Nurani.Yang Berseberangan

                                            
 June 12, 2011
  
                                                    Hati Nurani Yang Berseberangan

Kita kaget bangat dan seolah olah tak percaya apa yang didengar maupun apa yang dilihat. Metro TV menayangkan keterangan Pers  menteri Keuangan Agus Martowardojo bahwa Pemerintah akan melakukan pembelian pesawat boeing baru untuk pesawat kepresidenan seharga -/+ Rp.450 milyar. Dan bulan didepan sudah harus membayar uang muka sebesar Rp.200 milyar. " Pesawat itu penting dan perlu untuk kepresidenan "katanya." Dan itu lebih murah dari pada kita menyewa " lanjutnya . Kita tak percaya kok seorang menteri keuangan kalah berhitung dengan pedagang kakilima sekalipun. Mana mungkin membeli pesawat akan jatuhnya lebih murah dari pada menyewanya. Seharusnya seorang menteri harusnya berbicara lebih profesionil.Tapi ada beberapa pendapat , itu hanya akal2-an mereka agar disenangi atasan. Maksudmu menjilat ? Ialah kalau ngak masa dia ngomong begitu. Inilah yang tidak perlu lagi dilakukan di zaman reformasi ini. Kita perlu orang yang profesionil , yang mengerti suasana batin rakyat kita. Kita harus punya rasa simpati kepada rakyat yang lagi susah.  Tidak perlu mengambur-ngamburkan uang untuk keperluan yang tidak mendesak. Jangan kayak orang iri hatian. Karena Legislatif mau membangun gedung mewah DPR  dengan biaya mencapai 1 trilyun ,maka esekutif juga tidak mau ketinggalan beli pesawat seharga Rp.450 milyar.  Sungguh  malang benar negeri ini punya pimpinan yang tak berhati nurani.
 

Marantau - Presiden Minta Koalisi Amankan APBN-P 2012

BOGOR--MICOM: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minta Sekretaris Gabungan (Setgab) mengamankan kepentingan pemerintah dalam pengajuan APBN P 2012. Presiden menegaskan penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam APBNP tidak hanya untuk kepentingan fiskal.

"Tentu kebijakan pemerintah dalam APBNP 2012 harus diamankan supaya lebih baik dalam prosesnya dan pelaksanaannya," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, usai menggelar pertemuan dengan pimpinan puncak partai koalisi di kediamannya, Puri Cikeas, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/3) malam.

Ia menyatakan pemerintah memberikan penjelasan kepada seluruh pimpinan puncak partai koalisi tentang dinamika perekonomian terkini, termasuk pembukaan opsi penaikan BBM dalam APBNP 2012.

Presiden merasa selama ini opsi penaikan BBM dituding hanya untuk menyelamatkan fiskal dan APBN. Ia menyanggah bahwa pandangan ini salah.

Menurutnya, opsi ini dibuka justru untuk menyelamatkan kehidupan ekonomi nasional. Penaikan harga minyak dunia harus mendapatkan reaksi dari pemerintah.

"Walaupun penyelamatan fiskal dan APBN itu penting, ini untuk menyelamatakan ekonomi nasional," jelasnya.

Ia menyatakan pemerintah sudah memperhitungkan dampak bagi kesejahteraan rakyat. Pemerintah sendiri tengah mempersiapkan program antisipasi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pucuk pimpinan partai koalisi yang hadir dalam pertemuan ini antara lain Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq, Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Sekjen PPP Romahurmuziy, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar, dan Sekretaris Setgab Syariefuddin Hasan.

Sedangkan, pemerintah diwakili Wakil Presiden Boediono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, dan Menteri ESDM Jero Wacik.

Dalam pertemuan ini, pemerintah sendiri juga meminta pucuk pimpinan partai koalisi untuk memberikan pandangannya.

Selama ini partai koalisi yang masih menolak opsi penaikan BBM adalah PKS. Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq mengungkapkan menyerahkan seluruhnya pada mekanisme UU.

Pertemuan ini belum menghasilkan keputusan.

"Kita lihat nanti. Ini hanya sosialisasi, belum memutuskan. Sekarang saya tidak mau berkomentar," jelasnya.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengaku bahwa opsi penaikan BBM ini merupakan pilihan terberat. (Yoi/OL-10)

Marantau - SURVEI LSI: Partai Nasdem Bisa Jadi Pesaing Kuat dalam Pemilu

 Senin, 12/3/2012 | JIBI/SOLOPOS/Antara
JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) memrediksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) akan menjadi pesaing terberat bagi partai-partai politik papan tengah dalam Pemilu 2014 nanti.
Menurut Direktur LSI Dodi Ambardi, di Jakarta, Senin (12/3/2012), prediksi tersebut didasarkan pada hasil survei yang dilakukannya terhadap tingkat popularitas dan elektabilitas parpol di masyarakat. “Kalau dihitung secara pesimis dengan margin of error 2 persen, NasDem setidaknya sudah mampu mendapat suara nasional 3,9 persen. Tapi kalau NasDem optimis, suara yang bisa diraih bisa mencapai 7,9 persen,” kata Dodi Ambardi.
Lebih lanjut dia mengemukakan bahwa apabila mengacu pada pengalaman sejumlah partai politik yang eksis sekarang ini, seperti Partai Demokrat (PD) dan PKS, kedua parpol itu juga mengalami fase yang sama ketika pertama kali didirikan menjelang pemilu. Tingkat elektabilitas PD dan PKS pada saat pertama kali didirikan menjelang Pemilu 2004, masing-masing adalah 3 dan 4 persen dan itu pun waktunya hanya sekitar 6 bulan sebelum Pemilu 2004 dilaksanakan.
Sementara untuk Partai NasDem ini, ia menambahkan, telah mampu meraih kisaran pesimis berdasarkan survei sebesar 3,9 persen dan jangka waktu menjelang pemilu 2014 masih dua tahun lagi. “Jadi setidaknya NasDem sudah berada di partai papan tengah, padahal pengesahan dari KPU terhadap partai ini pun belum dilakukan,” ujarnya.
Berdasarkan beberapa survei LSI sebelumnya, menurut Dodi, pada 2010 dukungan NasDem baru sebesar 0,3 persen, 2011 sekitar 1,3 persen, dan pada awal Februari 2012 sebesar 1,6 persen. “Sementara ini dukungan terhadap NasDem belum banyak menggangu partai-partai yang sudah punya wakil di DPR. Nasdem sejauh ini kelihatannya baru mengumpulkan suara dari pendukung partai-partai lain yang tidak lolos ke DPR dan yang selama ini terlihat kurang aktif,” ujarnya.
Terpisah, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Hanura Yuddy Chrisnandi mengemukakan hasil survei LSI terbaru mengarah ke kepentingan tertentu, terutama pihak yang bertindak selaku sponsor. “Menengarai bahwa survei yang dilakukan dengan metode tatap muka berkecenderungan hasilnya diarahkan untuk kepentingan tertentu, khususnya yang mensponsori survei tersebut,” katanya, Senin.
Ia mengatakan bahwa publikasi hasil survei yang begitu marak akhir-akhir ini jelas untuk meningkatkan popularitas partai atau figur tertentu yang tidak sadar mendiskreditkan partai atau figur lain yang tidak berkontribusi dalam kegiatan survei tersebut. “Tentu ini merugikan secara psikologis bagi partai-partai seperti Hanura,” katanya.
Yuddy mengutarakan bahwa hasil survei yang komersial seperti itu tidak sepenuhnya menggambarkan realitas politik yang sesungguhnya. “Namun, kami bersyukur tanpa harus mengeluarkan biaya, turut disurvei,” kata mantan anggota Komisi I DPR RI itu. Setidaknya, menurut dia, Hanura memiliki titik tolak untuk meningkatkan kinerja konsolidasi lebih giat lagi untuk membuktikan bahwa hasil survei tersebut tidak berlaku bagi Hanura pada masa mendatang.

Editor: Bambang Aris Sasongko | Dalam Nasional

Marantau - SBY Didesak Pecat Anas dan Angie

Posted on 19 February 2012

Mengunjungi Jakarta: Kisruh Partai Demokrat kian tajam. Setelah Ketua Umum Anas Urbaningrum mengabaikan keputusan Dewan Kehormatan untuk memecat Wakil Sekjen Angelina Sondakh, kini muncul desakan agar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memecat Anas dan Angelina.

Salah satu pendiri Partai Demokrat Hencky Luntungan di Jakarta kemarin mengatakan SBY selaku Ketua Dewan Pembina harus segera memerintahkan Sekretaris Dewan Pembina TB Silalahi memecat Anas dan Angelina (Angie).

"Demokrat didirikan tidak untuk dirusak oleh pendatang baru. Susah kita dirikan partai ini," tegas Hencky.

Angie telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Wisma Atlet. Selain Angie, Muhammad Nazaruddin telah pula menjadi terdakwa kasus yang sama. Berbeda dengan Nazaruddin yang langsung dipecat sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat, DPP hingga kini belum juga memecat Angie. Padahal, Dewan Kehormatan telah memberi tenggat satu minggu sejak 11 Februari agar Anas memecat Angie. Nama Anas juga disebut dalam sidang sebagai salah satu penerima dana Wisma Atlet.

Menurut Hencky, dalam kondisi Demokrat yang sudah hancur oleh kader pendatang baru, SBY harus memilih menyelamatkan partai dan mengabaikan prosedur. Kader yang sudah tersangka seperti Angie harus dipecat.

Dia mengklaim hampir 90% pendiri Demokrat setuju Yudhoyono memecat Anas dan Angie. "Anas itu kader baru yang menghancurkan partai," ujarnya. ''Mempertahankan Angie sama saja membiarkan Demokrat hancur.''

Pendiri Demokrat lainnya, Vence Rumangkang, meminta Anas agar tidak membangkang terhadap keputusan Dewan Kehormatan. "Angie harus dipecat karena sudah diusulkan Dewan Kehormatan," ujarnya kemarin.

Sekretaris Dewan Kehormatan, TB Silalahi, belum mau diwawancarai lagi terkait rekomendasi pemecatan Angie. Saat dihubungi kemarin, staf TB Silalahi meminta Media Indonesia menghubungi lagi karena Silalahi sedang menghadiri Musyawarah Cabang Demokrat Tapanuli, Sumatra Utara.

Meski ada tenggat untuk memecat Angie, DPP belum juga menggelar rapat. Anas malah rajin berkeliling ke daerah. Kemarin dia dan Sekjen Edi Baskoro berada di Bangka Belitung menghadiri kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Zulkarnaen Karim-Dharmansyah. Sebelumnya, Jumat (17/2) dia berada di Lampung. (*/RF/X-4)

Angelina Sondakh Mengaku Tak Pernah Ancam Bunuh Rosa

Indra Subagja - detikNews

Jumat, 09/03/2012Jakarta Angelina Sondakh menegaskan tidak pernah pernah punya niatan membunuh Mindo Rosalina Manulang. Putri Indonesia 2001 yang biasa disapa Angie ini meminta agar namanya tidak dikait-kaitkan dengan ancaman pembunuhan atas Rosa.

"Saya sangat terkejut dengan kabar ini, sungguh di luar nalar dan nilai kemanusiaan hingga sedemikian teganya menfitnah seperti itu," kata Angie seperi ditirukan sahabatnya yang juga pengurus Divisi Komunikasi PD, Kahfi Siregar, Jumat (9/3/2012).

Seperti dituturkan Kahfi, Angie mengaku terpukul soal adanya kabar ancaman pembunuhan Rosa. Angie mengaku mesti melindungi anak-anaknya dari kabar seperti itu.

"Saya sangat terpukul, sebagai ibu saya harus melindungi keluarga dan anak-anak saya dari fitnah-fitnah seperti ini yang sangat berpotensi menganggu rasa aman anak-anak saya dan keluarga. Saya mohon ke semua pihak untuk tidak menyebarkan fitnah yang menghancurkan karakter saya dan keluarga saya," jelasnya.

Seperti dikutip Harian Kompas, Kamis (8/3) Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto tegas menyebut ada 4 kelompok yang hendak membunuh Rosa. 3 Kelompok yakni AU, AS, dan Mnz. Satu kelompok lagi yakni orang dekat Mindo.

Siapa identitas yang disebut Bambang itu AU, AS, dan Mnz masih misterius. Namun diduga nama-nama itu tidak jauh dari para politisi yang memang kerap disebut-sebut dalam kasus Wisma Atlet. Maklum, Rosa dalam persidangan beberapa kali kerap menyebut keterlibatan sejumlah pihak.

(ndr/nrl)