Konferensi Meja Bundar

Catatan 19 Desember 1948

17 Agustus 1945  : Indonesia merdeka.

19 Agustus 1945 :

• Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sidang kedua memutuskan pembagian wilayah Republik Indonesia dalam delapan provinsi: Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan.
• Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak tercantum “wilayah negara Republik Indonesia”. Namun, para founding fathers menetapkan wilayah negara Indonesia adalah bekas Hindia Belanda. Penetapan ini mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939: Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939). Pulau-pulau di wilayah ini dipisahkan laut di sekelilingnya. Setiap pulau punya laut di sekelilingnya sejauh 3 mil dari garis pantai.

10 November 1946 : Perundingan Indonesia-Belanda digelar di Linggarjati, di kaki Gunung Ciremai, Cirebon. Belanda hanya mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura.

21 Juli 1947 : Agresi Militer Belanda I. Belanda menduduki sebagian wilayah Republik Indonesia dan membentuk Garis van Mook.

8 Desember 1947 : Perundingan di atas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat, USSRenville, mendesak Belanda mengembalikan daerah-daerah yang didudukinya ke Indonesia, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Riau, Sulawesi Selatan, Minahasa, Manado, Bali, Lombok, Timor, Sangihe Talaud, Maluku Utara, Maluku Selatan, dan Papua.

19 Desember 1948  : Belanda tak mengakui Perjanjian Renville dan menggelar Agresi Militer II di Yogyakarta.

Sejarah Kota Padang

Kota Padang adalah salah satu kota sekaligus merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini adalah pusat perekonomian, pendidikan, kesehatan dan pelabuhan di Sumatera Barat. Saat ini kota Padang sedang berbenah ke arah pembangunan kepariwisataan (2006).
Sejarah
Kota Padang berawal dari pemukiman di tepi air, tepatnya di muara Sungai Batang Arau ke Samudera Hindia. Pada waktu itu Padang merupakan sebuah perkampungan nelayan kecil. Penduduk pada waktu itu terdiri atas orang-orang Rupit dan Tirau (Non Minangkabau). Mereka bekerja sebagai nelayan mengarungi samudera dengan kapal-kapal kecil mereka yang disandarkan di bibir muara.
Pada abad ke–14 (1340-1375) Kota Padang dikenal sebagai kampung nelayan dengan sebutan Kampung Batung yang diperintah oleh Penghulu Delapan Suku. Tidak ada data yang pasti siapa yang memberi nama kota ini Padang. Yang jelas sejak kedatangan Bangsa Belanda ke kota ini, penduduknya sudah cukup banyak dengan bermukim disepanjang Sungai Batang Arau. Diperkirakan Kota Padang pada zaman dahulu berupa sebuah dataran atau padang yang sangat luas yang ditumbuhi semak-semak kecil, rumput-rumput, lalang, sikejut dan sebagainya. Oleh sebab itu orang-orang yang datang pertama kali memberi nama kota ini Padang.
Setelah berabad-abad dikuasai Kerajaan Pagarruyung (Minangkabau), pada abad ke-16 Daerah Pesisir Minangkabau termasuk Padang diserahkan oleh Besar Empat Balai (Majelis tertinggi di Kerajaan Minangkabau) kepada Kerajaan Aceh untuk membayar kesalahan raja Minangkabau pada raja Aceh. Pada abad ke-17 Kota Padang berhasil ditemukan VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie).
Karena memiliki muara yang bagus dan besar VOC pun tertarik untuk membangun pelabuhan yang besar di Padang. Pada tahun 1667 VOC mendapat izin dari penghulu “Orang Kayo Kaciak” mendirikan Loji pertamanya di Padang. Izin ini diberikan sebagai imbalan kepada VOC yang telah membantu penduduk setempat membebaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Aceh. Pendirian Loji ini memulai babak Penjajahan Barat di Kota Padang.
VOC lalu membangun Padang sebagai kota pelabuhan dan pemukiman baru. Kota Padang pun tumbuh menjadi kota bandar pelabuhan dan perdagangan yang ramai di pantai barat Sumatera. Bercongkolnya VOC di Kota Padang membuat masyarakat sekitar marah. Pada 7 Agustus 1669 merupakan puncak pergolakan masyarakat Pauh dan Koto Tangah melawan Belanda. Loji-loji Belanda di Muaro, Padang berhasil dikuasai. Peristiwa tersebut diabadikan sebagai tahun lahir Kota Padang. Namun kemudian pergolakan itu berhasil dilemahkan VOC.
Pada 31 Desember 1799 seluruh kekuasaan VOC diambil alih pemerintah Belanda dengan membentuk pemerintah kolonial. Kota Padang dijadikan pusat kedudukan Residen dan pusat pemerintahan wilayah Gouvernement Sumatra’s Westkust yang meliputi Sumatera Barat dan Tapanuli.
Pada 1 Maret 1906 lahir ordonansi yang menetapkan Padang sebagai daerah Cremente (STAL 1906 No.151) yang berlaku 1 April 1906. Pada 9 Maret 1950, Padang dikembalikan ke tangan RI yang merupakan negara bagian melalui SK. Presiden RI Serikat (RIS), No.111 tanggal 9 Maret 1950.
Surat Keputusan Gubernur Sumatera Tengah No. 65/GP-50, tanggal 15 Agustus 1950 menetapkan Pemerintahan Kota Padang sebagai suatu daerah otonom sementara menunggu penetapannya sesuai UU No. 225 tahun 1948. Saat itu kota Padang diperluas, kewedanaan Padang dihapus dan urusannya pindah ke Walikota Padang. Pada 29 Mei 1958. Gubernur Sumatera Barat melalui Surat Keputusan No. 1/g/PD/1958 secara de facto menetapkan kota Padang menjadi ibukota propinsi Sumatera Barat.
Tahun 1975 secara de jure Padang menjadi ibukota Sumatera Barat, yang ditandai dengan keluarnya UU No.5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Kotamadya Padang dijadikan daerah otonom dan wilayah administratif yang dikepalai oleh seorang walikota.

Makloemat

Perang di Aceh

Masa imperialisme modern (1873-1918)

Aceh adalah halaman hitam dalam sejarah Hindia Belanda. Perang di Aceh adalah perang terpanjang dan paling mahal Belanda di Indonesia telah dibuat. Ada 60.000 warga Aceh dan sisi Belanda untuk 12.000 tentara tewas: 2000 dalam pertempuran dan 10.000 karena penyakit tropis.

Dalam perjuangan saat kemerdekaan Aceh (penduduk sekarang berjuang untuk kemerdekaan dari Indonesia) memainkan perang lama antara Aceh dan Belanda sekarang dan masih memiliki peran. Jadi diduduki pada bulan Agustus 1999, Kedutaan Besar Belanda Achinese pemuda. Mereka menuntut agar Belanda Maret 26, 1873 pernyataan perang akan menarik diri. Dengan demikian, Belanda akan mengakui kemerdekaan Aceh. Dan pada bulan November 1999, pemimpin pemberontak Islam mengklaim bahwa Belanda masih perang di Aceh tidak pernah secara resmi dihentikan.

Independen
Aceh akhir abad ke-19 daerah independen di barat laut Sumatera, dipimpin oleh seorang sultan. Setelah pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869 daerah ini menjadi semakin penting. Kapal dagang Eropa berlayar dari saat tidak lagi bersama Sumatera (melalui Selat Sunda) tapi jalan (melalui Selat Malaka). Ini melewati kapal pada perjalanan bisnis mereka sekarang Aceh independen.

Masalah
Perubahan jalur perdagangan memberikan masalah diperlukan. Kapal-kapal itu diserang oleh perompak dari Aceh. Sultan mencoba melakukan sesuatu di sini, tetapi memiliki kekuasaan terlalu sedikit untuk benar-benar dapat menghentikan pembajakan. Hasilnya adalah bahwa hubungan antara Belanda dan Aceh independen memburuk. Belanda ingin otoritasnya lebih tepatnya mendirikan koloni untuk mendapatkan kontrol lebih besar atas produk bernilai ekonomis. Itu adalah era imperialisme modern dan revolusi industri.

Ketika Belanda juga menandatangani kesepakatan dengan Inggris di Sumatera, ketegangan meningkat. Belanda adalah karena kontrol kesepakatan atas Sumatera. Sementara Aceh masih merupakan kesultanan mandiri. Sultan karena itu mencari dukungan dari kekuatan asing lain ke Belanda di bawah tekanan. Ini Belanda menyimpulkan bahwa Aceh harus dipaksa tunduk.

Perang
Pada tanggal 26 Maret 1873 Belanda menyatakan perang Aceh dan meninggalkan Tentara Kerajaan Hindia Belanda KNIL pendek, dengan 3.000 pria ke Aceh. Pertempuran itu sulit, karena perang gerilya Aceh sengit. Perjuangan menjadi lebih akut oleh kenyataan bahwa orang Aceh muslim melihat perang sebagai "Perang Suci" melawan Belanda kafir di mata mereka.

Dari Heutsz

Hanya kedatangan Kapten Van Heutsz mengambil perang berubah selamanya. Dia melakukan perang kontra dengan Korps Polisi Militer. Itu adalah pendekatan yang keras dan cepat, yang banyak korban. Namun strategi baru telah "sukses" dan pada tahun 1903, setelah tiga puluh tahun perang, memberikan sultan menyerah. Sultan Aceh dan pemimpin lain terpaksa tanda "Ringkas Pernyataan". Hal ini menunjukkan mereka berada di bawah pemerintahan Belanda dan jika mereka tidak memiliki kontak dengan pencarian asing. Aceh menjadi bagian dari Hindia Belanda.

Tanggal berikut telah penting dalam perang Aceh:

November 17, 1869	Pembukaan Terusan Suez
20 Maret 1873	Belanda menyatakan perang Aceh
April 8, 1873	KNIL mendarat di Aceh
April 25, 1873	KNIL mundur
9 Desember 1873	Kedua invasi Aceh
1874	Penaklukan dari istana Sultan Aceh
1 851 - 1924	JB dari Heutsz
1904 - 1909	Gubernur Jenderal Heutsz
1903	Akhir perang di Aceh
1927	Heutsz mendapatkan penguburan kembali negara dari Royal Palace di Amsterdam
1928	Pembentukan Van Heutsz monumen di Amsterdam
1967	Dari pemboman peringatan pertama Heutsz
Agustus 1999	Anak muda Achinese diduduki Belanda Kedutaan Besar di Indonesia
November 1999	Demonstrasi kemerdekaan di Aceh