Kampanye Partai Nasdem Palembang

KAWAN LAMA: apel pancasila

KAWAN LAMA: apel pancasila

NasDem Incar 15 Persen Suara di Jawa Timur

SENIN, 31 MARET 2014 | 14:50 WIB

TEMPO.CO, Surabaya - Partai Nasional Demokrat menargetkan perolehan suara di Jawa Timur mencapai 15 persen dari 87 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur yang diperebutkan dalam Pemilihan Umum 2014. 

"Kami optimistis target tersebut diraih, apalagi kantong-kantong massa NasDem merata di sebelas daerah pemilihan Jawa Timur," kata Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat ditemui wartawan di Hotel JW Marriott Surabaya, Ahad, 30 Maret 2014.

Sebagai partai baru, Surya mengakui bahwa NasDem mempunyai obsesi besar untuk meraih hasil optimal dalam pemilu legislatif 2014. Partai ini harus berhadapan dengan para kompetitor yang memiliki jam terbang tinggi. 

Ada partai dengan ketua umum seorang presiden atau kepala pemerintah. Belum lagi prasarana dukungan lain seperti banyaknya menteri, gubernur, bupati/wali kota, dan anggota fraksi di kabupaten/kota yang terlibat langsung mengkampanyekan partai masing-masing. "Sedangkan NasDem tidak punya apa-apa. Tapi partai baru ini rupanya ada harapan di tengah lorong kegelapan, ada cahaya," ujarnya.

Berbalut gerakan "Restorasi untuk Indonesia", Surya ingin menawarkan sejumlah perubahan jika nantinya terpilih. Di antaranya melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945; memikirkan dan mengkaji ulang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah; serta memperkokoh kearifan lokal, budaya, dan adat istiadat.

Kehadiran Surya Paloh di Surabaya dalam rangka kampanye terbuka di Gelora 10 Nopember, Ahad, 30 Maret 2014. Ribuan simpatisan dari Jawa Timur menghadiri kampanye tersebut. Turut mendampingi Surya Paloh yaitu Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai NasDem Jawa Timur Laksamana (purnawirawan) Tedjo Edhy Purdjianto, Wakil Ketua NasDem Jawa Timur Mufti Mubarak, dan Ketua DPP NasDem pusat Bidang Agama dan Adat Hasan Aminuddin.

AGITA SUKMA LISTYANTI

Korupsi Sapi : Sengman utusan SBY ? ( bgn 1)

Suara Perempuan Indonesia.

lebih baik tidak menjadi siapa-siapa daripada bsrambisi menjadi pemimpin dengan alasan turun tangan memenuhi panggilan tugas mengabdi
kepada negara namun tidak tahunya hanya karena mendapatkan undangan untuk
berselingkuh dengan partai penguasa yang dikenal korup dan gagal guna mengikuti konvensi capresnya...

capres demokrat mengabdi negara dari
hongkong? bersama partai penguasa berarti anis
hanya akan melanggengkan kekuasaan mereka yang korup.
kita masih akan disuguhi parade wakil rakyat dr
dinasti cikeas, artis2 g jelas ( venna malinda, inggrid kansil,
komar dll) badut2 macam ruhut, sutan batughana, jero wacik, syarif hasan, marzuki ali
dkk )

Kita yang memiliki rasa keadilan dan mengecam
kecurangan tentunya tidak boleh mengaburkan
dan menghapus fakta bahwa Mereka mempunyai sejarah panjang dua periode di negeri ini, sehingga mereka tak mungkin begitu saja
melepas ‘kenikmatan
berkuasa ’ dengan legowo.

Mengingat kegagalannya dalam berkuasa, Sudah saatnya partai demokrat beserta kroninya kita tinggalkan.

Perbuatan menghindari mereka adalah keselamatan negeri yang sesungguhnya, itulah keselamatan hakiki. Tidak hanya selamat untuk
diri anda sendiri, tetapi
berusaha menolong rakyat selamat dari perbuatannya yang tidak baik

 — bersamaNursyahbani Katjasungkana dan 52 lainnya.

Cerita Amriki di PRRI dan CIA di Permesta

“Hatta… Kau benar,”katanya dalam bahasa Belanda. Hatta tidak merespon kata-kata itu. Ia hanya tepekur. Sedih. Dan tentunya itu bukan sebuah kepura-puraan.Waktu kemudian menjadi saksi, pertemuan dua sahabat yang mengantarkan kelahiran bayi bernama Indonesia itu, adalah pertemuan terakhir kalinya. Beberapa hari kemudian, tepatnya 21 Juni 1970 Soekarno pun pergi untuk selamanya.

Saat mendengar Soekarno meninggal, konon Hatta terdiam lama. Saya yakin, itu adalah sebentuk rasa kesedihan yang luar biasa bagi laki-laki sederhana tersebut. Ya, Hatta tak mungkin melenyapkan Soekarno dari benaknya. Sejak 1932, mereka berdua telah berteman dan bahu membahu berjuang mendirikan Indonesia sekaligus merawatnya.

1 Desember 1956.Wakil Presiden Mohammad Hatta, resmi melepaskan jabatannya. Surat pengunduran diri Hatta sebenarnya sudah dikirim jauh-jauh hari sebelum itu yaitu pada 20 Juli 1954. Dwi tunggal Soekarno-Hatta, mulai hari itu juga, resmi tanggal. Berpisah jalan.

Meski telah mengundurkan diri, namun banyak pihak yang menginginkan agar Hatta bisa kembali aktif di pemerintahan. Beberapa agenda dan pertemuan digelar untuk menjajaki kemungkinkan ke arah itu.

Pada bulan September 1957, atas prakarsa Perdana Menteri Ir Djuanda, digelar Musyawarah Nasional yang membahas kemungkinan rekonsiliasi antara Soekarno-Hatta. Beberapa anggota DPR juga mengajukan mosi mengenai pemulihan kerja sama antara Soekarno-Hatta. DPR sendiri kemudian menerima mosi tersebut dan menyepakati dibentuknya panitia Ad Hoc untuk mencari dan merumuskan bentuk kerja sama yang baru antara Soekarno-Hatta. Panitia tersebut resmi dibentuk pada 29 September 1957 dan dikenal sebagai Panitia Sembilan.

Pemimpin Besar Revolusi

Pemimpin dan Tokoh Bangsa

                   Mereka ketiganya telah meninggalkan kita , tapi itu tak berarti kita melupakan ajaran , cita 2 dan harapannya buat bangsa dan negara yang tercinta ini .  Generasi penerus harus melanjutkan , meneruskan cita2 harapannya . 

CINTA SEJATI SOEKARNO / SOEKARNO'S TRUE LOVE

Tamparan Menuju 2014

Rabu, 26 September 2012 | 

ShutterstockIlustrasi

Oleh Saldi Isra

Tanpa harus menunggu perhitungan akhir Komisi Pemilihan Umum Daerah, hasil pemilihan gubernur DKI Jakarta: pasangan calon Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Basuki) menang atas pasangan Fauzi Bowo- Nachrowi Ramli (Foke-Nara).
Bahkan, tak perlu waktu lama pula, Fauzi Bowo pun langsung memberikan ucapan selamat kepada Jokowi. Dalam batas penalaran yang wajar, hasil pemilihan gubernur DKI Jakarta seharusnya dimenangkan oleh pasangan Foke-Nara. Selain posisi Foke yang petahana gubernur DKI Jakarta, pasangan Foke-Nara didukung pula oleh koalisi Partai Demokrat, Golkar, Hanura, PAN, PKB, PBB, PMB, PKNU, PPP, dan PKS. Berdasarkan hasil pemilu anggota DPRD DKI Jakarta 2009, koalisi tambun (over-size) parpol pendukung Foke-Nara ini meraih lebih dari 73 persen suara pemilih.
Sementara itu, masih dalam batas penalaran yang wajar pula, harusnya duet Jokowi-Basuki tak masuk putaran kedua, apalagi memenangi pemilihan. Selain bukan petahana di DKI Jakarta, Jokowi-Basuki hanya didukung oleh PDI-P dan Gerindra dengan dukungan suara kurang dari 16 persen pemilih. Jikalau hanya melihat basis dukungan parpol, capaian Jokowi-Basuki dapat dinilai amat fenomenal.
Dari berbagai perspektif, kemenangan Jokowi-Basuki adalah bentuk kemenangan akal sehat dan sekaligus kehancuran pragmatisme parpol pendukung Foke-Nara. Dikatakan begitu, gejala umum yang berkembang beberapa waktu belakangan, parpol lebih mengandalkan dukungan uang dan kekuasaan daripada figur yang punya pemahaman kuat terhadap kebutuhan rakyat.
Merujuk bentangan fakta hasil pemilihan gubernur DKI, yang perlu dapat apresiasi adalah logika pemilih tak mau ditaklukkan oleh logika parpol. Bahkan, saat parpol berjalan dengan logikanya sendiri, berapa pun banyak dan besarnya koalisi dibangun, pemilih mampu membuktikan, daulat rakyat lebih mangkus dibandingkan daulat parpol.
Apabila diletakkan dalam konteks target yang hendak dicapai dari pemilu, kekalahan Foke-Nara harus dibaca sebagai bentuk hukuman nyata pemilih bagi parpol yang tak peduli dengan suara rakyat. Bahkan lebih jauh dari itu, hasil pemilihan gubernur DKI benar-benar menjadi tamparan hebat di tengah hegemoni parpol menuju Pemilu 2014.
Tetap sentralistik
Hadirnya pasangan Jokowi- Basuki memang terbilang unik. Selain pendatang baru di tengah belantara politik Jakarta, keduanya lebih tepat dikatakan sebagai eksperimen PDI-P dan Gerindra di tengah ”kerumunan” parpol yang sejak semula cenderung merapat ke Foke-Nara. Karena itu, tidak terlalu berlebihan pendapat politikus senior Partai Golkar, Zainal Bintang, hasil Pilkada DKI menunjukkan bulan madu politik pencitraan dan parpol yang hanya berorientasi pada kekuasaan sudah di ujung senja (Kompas, 22/9).
Sebetulnya, tawaran untuk memilih tokoh alternatif tidak hanya bersumber dari duet Jokowi-Basuki. Ketika putaran pertama, Faisal Basri-Biem Benjamin juga hadir sebagai calon alternatif. Dengan adanya calon alternatif yang tidak tunggal, keberhasilan pasangan Jokowi-Basuki membuktikan bahwa calon alternatif masih perlu dukungan mesin yang efektif untuk meraih dukungan pemilih. Tanpa itu, bukan tidak mungkin nasib yang menimpa Faisal-Biem akan berlaku pula kepada Jokowi-Basuki.
Terlepas dari keberhasilan pasangan racikan PDI-P dan Gerindra ini, apabila boleh sedikit menoleh ke belakang, hadirnya pasangan Jokowi-Basuki belum merupakan hasil dari sebuah proses internal parpol yang terbuka dan partisipatif. Dengan posisi itu, hadirnya duet Jokowi-Basuki tetap harus dipandang sebagai bentuk hegemoni parpol dengan proses yang sentralistik (top- down). Untungnya hasil pilihan hegemoni masih bisa diterima pemilih sebagai tokoh alternatif.
Sekiranya Jokowi-Basuki ditawarkan sebagai hasil dari sebuah proses yang terbuka dengan pola yang bottom-up, kehadirannya akan kelihatan lebih elegan dan orisinal. Banyak kalangan berpikir, dengan proses yang partisipatif, parpol dipaksa memiliki pola yang demokratis dalam mengajukan calon guna mengisi jabatan politik strategis, termasuk dalam pengisian jabatan kepala daerah. Tanpa sebuah pola yang baku, hegemoni parpol sulit dipangkas. Dalam proses pemilihan gubernur DKI, misalnya, parpol bisa menawarkan calon alternatif yang diterima rakyat. Namun, karena pola internal yang tidak baku dan tak terbuka, sangat mungkin di tempat lain terjadi perilaku yang sebaliknya.
Menuju 2014
Merupakan pilihan bijak sekiranya kita segera keluar dan meninggalkan euforia kemenangan duet Jokowi-Basuki. Menuju Pemilu 2014, terutama pemilihan presiden (dan wakil presiden), berharap kepada parpol untuk menghadirkan tokoh alternatif sangat mungkin seperti seekor burung pungguk merindukan bulan. Bagaimanapun, sejauh ini belum kelihatan partai membuka dan menyediakan ruang bagi calon alternatif.
Kalau ada yang berpandangan bahwa kemunculan Jokowi-Basuki membuka peluang munculnya kader potensial dari internal parpol yang selama ini terhalang hegemoni elite tertinggi parpol menuju Pemilu 2014, pandangan demikian akan segera terkoreksi. Melihat gejala saat ini, parpol lebih banyak memosisikan diri sebagai ”perahu” bagi elite tertinggi menuju 2014. Pola yang mapan terbangun, posisi sebagai elite tertinggi parpol menjadi semacam jalan bebas hambatan menuju posisi RI-1 atau RI-2.
Karena itu, kader potensial yang berasal dari internal parpol yang berpeluang jadi calon alternatif sulit muncul ke permukaan. Dalam hal ini, figur seperti Teras Narang dan Ganjar Pranowo (PDI-P), Jusuf Kalla dan Hajriyanto Tohari (Golkar), Yuddy Chrisnandi (Hanura), Lukman Hakim Saifuddin (PPP), Fadli Zon (Gerindra), serta puluhan nama lainnya tak mungkin menjadi figur alternatif. Mereka hanya mungkin hadir sekiranya parpol melakukan proses perekrutan yang bottom-up dan terbuka.
Kalau yang dari internal tidak mudah, tentunya calon alternatif dari luar parpol jauh lebih sulit. Merujuk aturan yang ada, kesulitan ini benar-benar jadi jalan buntu karena tak tersedianya ruang bagi calon perseorangan (yang bukan diajukan parpol) menjadi calon presiden. Karena itu, figur seperti Moh Mahfud MD, Anies Baswedan, Irman Gusman, Imam B Prasodjo, Teten Masduki, dan sederetan nama lain sulit hadir menjadi calon sebagai alternatif. Bahkan, kalau publik mendesak PDI-P dan Gerindra mengajukan Jokowi kembali sebagai calon alternatif menuju Pemilu 2014, kedua parpol ini pasti akan menolak.
Dalam batas-batas tertentu, hasil pemilihan gubernur DKI Jakarta memberi sedikit ”kemewahan” dalam panggung politik negeri ini. Namun, kemewahan akan munculnya calon alternatif dalam Pemilu 2014 hampir mustahil terjadi. Kemustahilan itu hanya mungkin meluruh kalau parpol mau dan mampu mengambil pelajaran dari tamparan yang hadir dari hasil pemilihan gubernur DKI.
Saldi Isra Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang; Anggota Badan Pekerja Forum Kebangsaan Gerakan Indonesia Memilih
 

Sumber :

Kompas Cetak

Editor :

Inggried Dwi Wedhaswary

Jokowi Digugat Rp343 Miliar

Bramantyo - Okezone

Rabu, 26 September 2012 13:12 wib wib

Jokowi (Foto: Okezone/Bramantyo)

SOLO - Sidang perdana gugatan dua warga Solo, Jawa Tengah, terhadap Joko Widodo (Jokowi) digelar di Pengadilan Negeri Surakarta. Dua warga tersebut menganggap Jokowi melanggar sumpah jabatan sebagai wali kota dan melakukan praktik wanprestasi. Jokowi digugat sebesar Rp343 miliar.

Pengacara penggugat, Hadi Fahrudin, menjelaskan, saat terpilih sebagai wali kota untuk periode kedua, Jokowi berjanji akan mengemban amanat rakyat Solo sampai habis masa jabatannya hingga 2015 mendatang.

“Saat kampanye dulu, Jokowi berjanji akan menjadi wali kota dan itu diucapkan saat kampanye di mana-mana. Selain itu, Jokowi juga sudah mengucapkan sumpah atau janji jabatan sebagai Wali Kota Solo di hadapan anggota DPRD dan masyarakat untuk menjaga amanat sampai habis masa jabatannya,” jelas Hadi, saat ditemui Okezone di PN Surakarta, Rabu (26/9/2012).

Menurut dia, dengan mengikuti pilgub DKI, Jokowi sama saja telah melecehkan masyarakat Solo. Padahal, saat pemilukada lalu, warga Solo mutlak mendukung Jokowi sehingga dia mampu mengumpulkan 248.243 suara atau sekira 90 persen.

“Itu kan sebagai wujud kecintaan warga Solo terhadap Jokowi, tapi kok ditinggalkan begitu saja,” ucap Hadi.

Sementara itu, salah seorang penggugat Jokowi, Paidi, mengatakan, gugatan itu dilayangkan karena dia tidak rela Jokowi menjadi Gubenur DKI Jakarta sebelum masa tugasnya sebagai wali kota berakhir.

“Kami tidak rela Jokowi jadi Gubenur DKI Jakarta kalau jabatan di Solo belum tuntas. Apalagi, Jokowi telah menikmati fasilitas yang dananya dari keringat warga Solo,” kata Paidi, usai sidang. Dia juga berharap PN Surakarta memutus perkara ini dengan adil.

Sementara itu, pengacara Jokowi, Suharso, meminta pihak pengadilan tidak melanjutkan persidangan. Pasalnya, gugatan yang dilayangkan tidak mendasar dan mengada-ada.

Dalam sidang perdana itu, pihak pengadilan memberi kesempatan dua pihak untuk melakukan mediasi.
(ton)

Intervensi Partai Pendukung Jokowi-Basuki, Bentuk Arogansi Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski KPU Provinsi DKI Jakarta belum mengeluarkan hasil penghitungan suara resmi pilkada DKI, dua partai politik pengusung pasakang Joko Widodo-Basuki Thajaja Purnama sudah mulai memasang ancang-ancang.
Kedua partai politik itu -PDI Perjuangan dan Gerindra- sudah mulai mengincar untuk ikut serta dalam penyusunan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Langkah kedua parpol ini menurut pakar psikologi Universitas Indonesia Hamdi Muluk bisa diartikan sebagai bentuk arogansi politik dan perlawanan terhadap publik.
"Untuk apa dua partai itu ikut cawe-cawe tentang siapa yang berhak duduk di jajaran SKPD. Kalau begitu, sama saja dengan gubernur lama nantinya," kata Hamdi, saat dihubungi, Selasa (25/9/2012).
Keberhasilan pasangan Jokowi-Basuki pada Pilkada DKI Jakarta 2012 ini seharusnya dilihat merupakan hasil kerja keras dan kinerja yang solid dari para relawan yang umumnya anak-anak muda yang rindu perubahan.
Ide-ide segar yang mampu membuat mata warga Jakarta melirik pasangan Jokowi-Basuki adalah jerih payah relawan. Tidak hanya itu, sosok sederhana dan terbuka pasangan Jokowi-Basuki juga meruntuhkan gambaran calon yang berasal dari partai politik selama ini.
Namun sikap partai pendukung yang kontribusinya tidak terlalu besar ini justru bisa menjadi blunder politik.
"Kemenangan Jokowi-Basuki lebih dominan ditentukan oleh masifnya relawan bekerja," ujar Hamdi.
"Klaim kedua partai dan intervensi di pemerintahan Jokowi-Basuki ini dapat mengancam kinerja pemerintahan baru," imbuhnya.
Untuk itu, Hamdi mengusulkan, agar Jokowi ketika resmi menjabat gubernur tetap konsekuen dan menjaga komitmen untuk transparan pada publik.
Dengan transparansi maka intervensi kedua parpol yang kemungkinan menghambat program yang sudah direncanakan bisa diketahui publik.
"Jika memang ada intervensi. Dua partai itu terancam berhadapan dengan publik yang dulu mendukung Jokowi-Basuki," tandasnya.
Pada Senin (24/9/2012) lalu, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra, Sanusi, mengungkapkan telah mengajukan sejumlah nama untuk ditempatkan dalam SKPD pada pemerintahan Jokowi-Basuki.
Namun pernyataan ini mendapat perlawanan keras dari sesama anggota DPRD DKI Jakarta yaitu Boy Sadikin dari Fraksi PDI P.
Boy menegaskan hal tersebut hanya pernyataan sepihak dari pihak Gerindra bukan keputusan dari tim sukses.
"Itu klaim sepihak dari Sanusi bukan dari timses. Timses saat ini masih menunggu keputusan KPU Provinsi," tegas Boy.

Editor :

Ervan Hardoko

Harry Tanoe Berurusan dengan KPK, Citra NasDem Terancam

 
Jakarta Harry Tanoe menjadi salah seorang yang diminta keterangannya oleh KPK dalam kasus dugaan suap pajak PT Bhakti Investama. Fakta tersebut bisa membuat masyarakat memandang negatif pengusaha yang baru terjun ke politik ini dan berdampak terhadap citra partai Nasional Demokrat.

"Menurut saya, perlahan tapi pasti, akan menuai pandangan kurang positif. Itu bisa dicegah kalau yang bersangkutan proaktif. Seperti kemarin menunda dari Senin ke Jumat, seharusnya itu jangan dilakukan," kata pengamat politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti, di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (23/6/2012).

Harry Tanoe sebelumnya dipanggil oleh KPK pada hari Senin (18/6), namun ia tidak hadir dengan alasan tidak menerima surat panggilan. Petinggi kelompok usaha MNC itu akhirnya berinisiatip datang ke Kantor KPK pada Jumat (22/6), namun KPK enggan memeriksanya sebab bukan jadwalnya.

Ray belum bisa melihat dampak hal tersebut terhadap partai NasDem. Namun menurutnya dampak bisa saja muncul seperti kasus-kasus yang menyelimuti beberapa mantan kader partai Demokrat.

"Kita lihat saja nanti, buktinya Demokrat kena. Ini akan mengganggu tapi tidak akan drastis betul, tapi sedikit banyak akan mengurangi pandangan positif publik ke NasDem. Apalagi mereka akan mendanai para caleg, ini yang akan dipertanyakan publik," ujar Ray.

Ray menyarankan agar pihak-pihak yang berurusan dengan KPK agar proaktif dalam menjalani proses hukum. Publik sudah antipati terhadap tokoh yang menolak berurusan dengan KPK dan memilik 'bernyanyi' di luar.

"Mereka harus proaktif. Sekarang ini jadi basi oleh publik, Anda membela diri berkoar-koar di luar tidak terlibat, tapi tidak berani mengikuti proses hukum, itu basi. Ketimbang diam saja di luar tapi mengikuti proses hukum, itu lebih baik," tutup Ray.

(edo/lh)

‘Konspirasi’ Mei 1998: Kisah Para ‘Brutus’ di Sekitar Jenderal Soeharto (1)

In Historia, Politik on May 20, 2012 at 6:22 PM

SEPERTI nasib Julius Caesar 15 Maret 44 SM, Jenderal Soeharto ‘kehilangan’ kekuasaan 21 Mei 1998 melalui rangkaian konspirasi dari mereka yang untuk sebagian adalah orang-orang yang pernah dibesarkan dan diikutkan dalam rezimnya. Meski, pengakhiran kekuasaan itu tidak ekstrim dalam wujud suatu drama pembunuhan.

INTREPRETASI PEMBUNUHAN JULIUS CAESAR, LUKISAN VINCENZO CAMUCCINI, 1798. “Situasi konspirasi terhadap Julius Caesar, lebih jelas dan lebih hitam-putih. Maka Marcus Antonius dan Lepidus bisa mengejar para konspiran yang lebih jelas apa dan siapanya. Sedangkan situasi menuju kejatuhan Soeharto dari kekuasaannya pada bulan Mei tahun 1998, lebih abu-abu. Tidak terlalu jelas, siapa mengkhianati siapa, dan siapa membela siapa. Anatomi konspirasinya serba samar-samar”. (Download Wikipedia)

Menjadi tepat juga ‘firasat’ yang tersirat dalam ucapan Siti Suhartinah Soeharto, ketika mengomentari kejatuhan Presiden Ferdinand Marcos di Filipina, dalam suatu wawancara dengan Sarwono Kusumaatmadja dan Rum Aly untuk ‘Media Karya’ 10 Maret 1986. Nyonya Tien waktu itu, dalam suatu percakapan ‘samping’ yang di luar konteks pertanyaan wawancara, kurang lebih menyiratkan ‘pikiran’ dan ‘pengetahuan’ pribadinya tentang keterlibatan ‘orang dalam’ sekitar Marcos sendiri dalam kejatuhan itu. “Kasian yaa…, tapi begitulah…., mau diapakan lagi”.Lalu Ibu Tien menyambung, ia telah meminta Pak Harto untuk tak lagi mencalonkan diri sebagai Presiden, dan untuk itu  sudah ada yang disiapkan, katanya sambil menoleh ke arah Sudharmono SH yang ikut mendampingi wawancara. Percakapan ‘samping’ itu tidak berlanjut. Sudharmono SH  pun diam saja.

Persamaan dan perbedaan. PERJALANAN Jenderal Soeharto menuju kekuasaan pun banyak kemiripannya dengan jenjang yang dilalui Caesar. Sepulang ke Roma dari ‘ekspedisi’ militer di Mesir, Julius Caesar mengalahkan Pompeius yang memiliki dukungan Senat. Sekaligus Julius mengungguli baik Pompeius maupun Senat, sehingga praktis ia menjadi penguasa tunggal. Tetapi pada sisi tertentu Julius Caesar adalah diktator yang menampilkan beberapa kebaikan. Ia menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi kalangan miskin. Administrasi negara yang lebih efisien dan efektif. Memberantas kaum lintah darat. Menegakkan hukum dengan ketat untuk memberantas kejahatan. Mencoba mengendalikan gaya komsumtif, sikap pamer dan boros dari kaum kaya. Mengekang hasrat pembangunan yang sekedar monumental, dan mengutamakan pembangunan jalan raya yang lebih dibutuhkan jazirah Italia.

Gerakan Mahasiswa = Gerakan Hati Nurani Bangsa

In Historia, Politik on June 17, 2012 at 2:14 AM

Hatta Albanik*

PERJUANGAN mahasiswa 1970-1974 itu memang menjadi ternoda oleh kecerobohan yang dilakukan para mahasiswa intra kampus di Jakarta yang terlalu banyak melibatkan tokoh-tokoh avonturir gerakan mahasiswa ekstra kampus. Di samping kurangnya sensitivitas terhadap kemungkinan begitu teganya suatu pemerintahan kekuasaan yang didukung secara populis dan demokratis serta selalu menyatakan diri memiliki partnershipdengan mahasiswa, memperlakukan anak bangsanya sendiri sebagai musuh yang harus ditumpas habis seperti mereka menumpas PKI dan Soekarno sebagai lawan politiknya.

GERAKAN MAHASISWA, TAHUN 1966. “Ada semacam kendala di kalangan petinggi-petinggi ABRI pada waktu itu untuk tidak menjatuhkan korban di antara para mahasiswa dan prajurit dengan bercermin pada bagaimana tindakan yang dilakukan terhadap pasukan pengamanan Soekarno (Resimen Tjakrabirawa) yang dianggap bertanggung jawab terhadap terbunuhnya demonstran mahasiswa Arif Rahman Hakim di depan Istana Merdeka di samping juga ada kekuatiran bahwa putera-puteri mereka sendiri mungkin juga berada di tengah-tengah para mahasiswa yang sedang menyalurkan aspirasi hati nurani rakyat”. (Repro PACE/MI)

Kewajiban bangsa Indonesia

Tiga Tokoh

tribunnews.com - http://www.tribunnews.com/
Prioritas tabloid - http://www.prioritasnews.com/
Asiaone.com - http://www.asiaone.com/A1Home/A1Home.html 
Budisan's Blog - http://budisansblog.blogspot.com/2012/06/

JK Mesra dengan Partai NasDem - Fajar Online

JK Mesra dengan Partai NasDem - Fajar Online

Panorama Biru

Perang dunia ke 2 - http://www.go2war2.nl/artikel/

Situs berita online  -  http://www.tempo.co/

Seputar Indonesia - http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/

Republika Online  -  http://www.republika.co.id/

wisata - http://thearoengbinangproject.com/ 

Suku Kerinci  - http://anggabhandel009.blogspot.com/2012/01/suku-kerinci.html 

Ke Jakarta Bukan Adu Nasib

JAKARTA-Cagub DKI Jakarta nomor urut 6, Alex Noerdin, membantah tudingan bahwa maksud mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur DKI untuk mengadu nasib. Sebab, dirinya mencalonkan diri memimpin Jakarta karena diminta untuk membenahi Jakarta dari segala masalah yang disandang ibu kota.

Hal itu ditegaskan Alex Noerdin menanggapi sindiran yang dilontarkan Cagub incumbent Fauzi Bowo pada program acara ’BBM Show’ di salah satu stasiun televisi swasta, Kamis (24/5).

Ketika itu, Foke yang menjawab pertanyaan peserta menjawab bahwa Jakarta memang seperti magnet yang mempunyai daya tarik tersendiri bagi rakyat Indonesia. Sehingga, mereka berbondong-bondong datang ke Jakarta untuk mengadu nasib. Bahkan, tambah Foke, saat ini kepala daerah pun ingin mengadu nasib di Jakarta. 

Pernyataan itu dibantah oleh Alex Noerdin. Menurut Alex, kedatanganya ke Jakarta karena dirinya diminta membenahi Jakarta dari segala problematika yang disandangnya dari mulai masalah banjir, kemacetan, keamanan dan masalah masalah sosial lainnya yang tak kunjung usai.  Dan kesanggupan ini, menurut Alex, bukan tanpa dasar. Tetapi karena pihaknya telah mempelajari segala permasalahan yang ada di Jakarta. Modalnya adalah pengalaman yang dimiliki Alex semenjak menjadi Bupati Muba hingga menjadi Gubernur Sumatera Selatan.

"Jadi saya bukan mau mengadu nasib tetapi diminta," tegas Alex. Acara yang diikuti lima pasangan kandidat Cagub DKI Jakarta ini dipandu pakar komunikasi politik Effendi Gozali dan pelawak Kelik Pelipur Lara.

Kelima Kandidat Cagub itu masing masing Alex Noerdin, Faisal Basri, Hidayat Nurwahid dan Hendarji Supanji serta calon incumbent Fauzi Bowo.  Kelima Cagub DKI itu menyampaikan visi dan misinya untuk pembangunan Jakarta ke depan.

Seperti yang disampaikan Alex Noerdin dirinya akan mengatasi masalah Jakarta seperti banjir dan macet dalam waktu 3 tahun. Sedangkan untuk masalah kemanan akan diselesaikanya dalam waktu 1 tahun. Untuk masalah kesehatan dan pendidikan pihaknya akan membebaskan biaya sekolah dan biaya berobat satu hari setelah dilantik.  

Ketika menjawab pertanyaan tentang perhatian pemerintah pada dunia seni dan budaya, Alex mengatakan nantinya akan merevitalisasi kembali tempat-tempat yang mewadahi para seniman dan budayawan. Mengingat keberadaan gedung kesenian yang ada saat ini memang perlu pembenahan. 

Dalam acara itu kepada para kandidat juga diberi kesempatan untuk saling bertanya.  Menurut Hendarji Supanji, untuk membenahi Jakarta harus diawali dengan menghilangkan ’kumis’ yaitu kumuh dan miskin. (fol)