Tampilkan postingan dengan label perusahaan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label perusahaan. Tampilkan semua postingan

Jumat, 23 Mei 2014

Prabowo, Pintu Lain Rothschild Kuasai Tambang di Indonesia

REP | 31 March 2014 |

Siapa sangka, di belakang tokoh yang gembar-gembor mengusung ekonomi kerakyatan bernama Prabowo Subianto, calon presiden RI dari Partai Gerindra (apabila kuota Presidential Threshold memenuhi), ada kepentingan keluarga Rothschild untuk tujuan penguasan tambang-tambang di Indonesia.

Bagaimana bisa? Bukankah Rothschild selalu mengedepankan kebebasan pasar, investasi asing dan pemangkasan kekuasaan negara atas capital?

Ketika saya ke melancong ke Bali akhir tahun 2013, seorang teman dari Amerika Serikat, beliau bekerja bersama George Friedman dalam lembaga bernama Strategic Forecast atau yang lebih dikenal sebagai Stratfor.

Beliau katakan, para global bankers (termasuk Rothschild) menerapkan pola kebebasan pasar untuk menaklukkan negara-negara Barat. Alasannya, karena Barat adalah tempat mereka berasal, para global bankers itu, sehingga siapapun yang menduduki kekuasaan jangan sampai menghalangi kompetisi para pemilik modal.

Perlakuan berbeda diterapkan pada negara-negara Timur, khususnya yang pernah dekat dengan ideologi Kiri atau Komunisme. Mereka, para global bankers itu belajar pada kasus Rusia. Barat berhasil mendemokratisasi Uni Soviet, memecah belah negara-negara di dalamnya, tetapi mereka tidak mampu memenangkan sepenuhnya kompetisi di kawasan eks-Uni Soviet.

Kenapa?

Karena dengan mendemokratisasi dan memberikan kebebasan pasar, maka kekuatan modal pribumi juga memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi dan berkongsi dagang, sehingga pada akhirnya penguasaan penuh tidak dapat dilakukan.

Di sisi lain, pada negara-negara eks-komunis atau yang terpengaruh pada ideologi kiri seperti Indonesia, terdapat karakter yang mendorong wacana nasionalisasi atau wacana yang menolak produk-produk asing. Khususnya ketika senjang ekonomi masyarakat sudah semakin jauh.

Kapitalis Barat juga belajar dari beberapa negara Amerika Latin yang berhasil menasionalisasi sejumlah aset-aset Barat yang berarti kerugian maha besar bagi para Global Bankers.

Belajar dari kasus Uni Soviet dan Amerika Latin, para global bankers melihat perlunya dilakukan adaptasi terhadap pola untuk penguasaan negara-negara berkarakter kiri tersebut. Solusinya adalah, perlunya mengunci industri pada kekuasaan negara dan investasi asing dibuka secara selektif.

Apa artinya ini?

Sebuah pasar yang eksklusif. Hanya investor yang menjadi “Sahabat atau Strategic Partnership” kekuasaan negara saja yang bisa melakukan investasi. Pola ini berhasil diterapkan para Global Bankers di China. Dengan sistem investasi selektif seperti China, tidak semua investor bisa investasi di China, sehingga hanya beberapa saja yang bisa mengolah pasar China atau memproduksi disana dengan murah lalu menjualnya ke seluruh dunia dengan selisih / laba yang lebih besar.

Menurut rekan Stratfor tersebut, pola yang sama menjadi salah satu opsi bagi para Global Bankers untuk Indonesia. Alasannya jelas, Indonesia memiliki sumber daya melimpah, batubara, CPO, emas, tembaga, timah, minyak, gas bumi dan sebagainya.

Membiarkan Indonesia terbuka secara pasar terlalu luas tidak menguntungkan. Mereka, para Global Bankers itu, lebih menyukai jika Indonesia tidak terbuka pasarnya dan dikuasai negara, sehingga hanya segelintir investor Strategis (Strategic Partnership) yang menjalin hubungan erat dengan kekuasaan Indonesia saja yang diizinkan mengolah sumber daya.

Dalam pola ini, ujar rekan Stratfor tersebut, akan bermunculan tokoh-tokoh yang menjual isu “Nasionalisme” namun sebenarnya mereka ini tidak lain hanya boneka asing untuk penguasaan aset secara eksklusif.

Dan itulah mengapa Rothschild mendukung Prabowo sebagai salah satu opsi. Untuk tujuan penguasaan tambang secara eksklusif di Indonesia.

Hubungan Prabowo Subianto dengan keluarga Rothschild dilakukan melalui Hashim Djojohadikusumo (adik kandung Prabowo) yang memang menjadi pendana utama gerakan Prabowo melalui Gerindra, Tidar dan sebagainya.

Hashim Djojohadikusumo merupakan pendiri Arsari Group yang berkantor pusat di Mid Plaza (Intercontinnental Hotel). Semua keuangan bisnisnya Hashim, pendanaan Gerindra, Prabowo dan lainnya diatur dari salah satu lantai tertutup di gedung tersebut.
Hashim dulu menjadi pemilik tambang batubara Adaro Indonesia sebelum diambil alih dengan skema keuangan licik oleh Edwin Suryajaya melalui bonekanya Sandiaga Uno, pemilik Saratoga Group. Sandiaga Uno bekerja sama dengan Bank Mandiri dipimpin Agus Martowardoyo dan Deutsche Bank untuk merebut paksa saham Adaro Indonesia dengan skema Hostile Takeover (pengambilalihan paksa).
Kehilangan Adaro Indonesia yang merupakan salah satu tambang tunggal batubara terbesar di Indonesia, membuat Hashim lebih banyak main minyak di luar negeri. Salah satunya Nation’s Energy yang memiliki ladang minyak di negara-negara bekas Uni Soviet seperti Kazakhztan dan sebagainya.
Di Rusia, Hashim cukup dekat dengan kelompok penguasa tambang Rusia seperti bangsawan Rusia Oleg Deripaska dan Reuben Brothers (investor Yahudi global asal London). Oleg Deripaska dan Reuben Brothers bersama Nat Rothschild dan Peter Mandelson (politikus Rusia) berinvestasi bersama di United Company Rusia Aluminium (Rusal).
Melalui pertemanannya dengan Reuben Brothers dan Oleg Deripaska, Hashim juga diperkenalkan dengan Robert Friedland, seorang Yahudi pemain tambang legendaris asal AS. Robert Friedland memiliki tambang emas dan tembaga raksasa di kawasan Mongolia dan menjual hasil tambangnya salah satunya ke Rusia, sehingga Robert Friedland juga dekat dengan Oleg Deripaska dan Reuben Brothers.
Robert Friedland kemudian memperkenalkan Hashim kepada Nat Rothschild untuk keperluan mengambil alih tambang batubara di Indonesia. Robert Friedland diminta bantuan oleh Nat Rothschild untuk mengumpulkan investor untuk membentuk konsorsium dalam rangka akuisisi tambang-tambang di Indonesia.
Pada September 2012, Hashim dipertemukan dengan Nat Rothschild oleh Robert Friedland di London. Nat Rothschild mempresentasikan konsepnya untuk penguasaan tambang di Indonesia. Nat Rothschild juga menyebutkan kalau kerjasama dengan Hashim ini akan menjadi kerjasama strategis jangka panjang, karena Prabowo Subianto, kakak Hashim sedang maju Pilpres 2014.
Seperti biasa, Rothschild selalu berbisnis apabila juga didukung kekuatan politik. Contoh, ketika membentuk British Petroleum (BP), Rothschild bekerja sama dengan kerajaan Inggris. Ketika Rothschild membentuk Royal Dutch Shell untuk menggali ladang minyak di Sumatera, Indonesia satu abad lalu, Rothschild menggandeng Kerajaan Belanda. Begitu pula ketika membentuk Rusal bersama Reuben Brothers, mereka menggandeng Oleg Deripaska dari barisan kebangsawanan Rusia.
Di Indonesia, Rothschild telah memiliki hubungan dengan Partai Demokrat dan Presiden SBY melalui Hillary Clinton. Pasangan Bill Clinton dan Hillary Clinton di AS didukung secara pendanaan oleh Lynn Forester de Rothschild, pemilik sekaligus Chairman di majalah The Economist.
Namun, mendukung Partai Demokrat saja tidak cukup, karena SBY banyak digoyang oleh kompetitor utamanya seperti Partai Golkar dan PDIP. Rothschild sempat merapat ke keluarga Bakrie untuk 2 alasan. Pertama, menjalin bisnis untuk menguasai tambang-tambangnya Bakrie. Kedua, menjalin hubungan politik mengingat Ical hendak maju sebagai Capres Golkar.
Sayangnya, rencana itu gagal dan dibatalkan juga karena 2 alasan. Pertama, Ical dinilai sulit menang karena banyak masalah mulai dari utang, Lapindo, pajak, konflik internal Golkar dan sebagainya. Kedua, perusahaan Bakrie dinilai Rothschild terlalu banyak bermain skema-skema keuangan berisiko tinggi, sehingga tidak aman.
Akan tetapi, keluarga Rothschild tetap menginginkan tambang-tambang yang dikuasai Bakrie Group, khususnya PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Berau Coal Tbk (BRAU) dan PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS). Namun pengambilalihan tidak dapat dilakukan dengan kerjasama strategis karena alasan di atas. Maka harus dicari jalan lain.
Dari dunia internasional, Rothschild mengangkat dosa-dosa keuangan Bakrie untuk menghantam saham-saham Bakrie agar bisa dibeli murah. Dari sisi nasional, Rothschild perlu dukungan dari kandidat yang potensial menang untuk nantinya menggoyang tambang-tambang, termasuk tambangnya Bakrie melalui penataan ulang regulasi pertambangan. Rothschild perlu ‘boneka politik’ yang bisa menang dan mampu menggoyang regulasi tambang.
Prabowo sebagai tokoh yang gembar-gembor isu nasionalisme menjadi sasaran empuk bagi Rothschild. Dengan isu nasionalisme, tentu akan mudah menggoyang regulasi tambang sehingga Rothschild bisa merebut tambang-tambang itu lewat kapal-kapalnya yang lain nantinya.
Sebagai informasi, Rothschild sebetulnya sudah memiliki kaki di Indonesia sejak lama. Bahkan sebelum negara ini berdiri. Pada pemerintahan Orde Baru, hubungan dagang juga tidak dapat dibangun secara politik karena persoalan Suharto yang anti Yahudi.
Hubungan Rothschild dengan tanah Nusantara sebetulnya sudah berlangsung lebih dari 100 tahun. Demam bisnis minyak pada paruh kedua abad 19 (tahun 1.800-an) dipicu oleh kesuksesan Standard Oil milik John D Rockefeller yang didirikan tahun 1870 di Amerika Serikat. Kesuksesan Rockefeller mendorong Rothschild ikutan mengincar bisnis minyak.
Baku Oil di Rusia adalah bisnis minyak Rothschild yang pertama. Kemudian pada tahun 1885, Royal Dutch milik kerajaan Belanda menemukan minyak di Sumatera, Hindia Belanda. Sayangnya, Belanda sebagai penjajah berkarakter Agraris kurang menguasai bisnis minyak. Rothschild yang melihat “peluang” itu lantas mengakuisisi perusahaan jual beli kerang dan jasa angkut laut bernama Shell Transport and Trading Company (didirikan tahun 1833) milik Samuel Marcus. Shell yang semula perusahaan jual beli kerang dan jasa angkut laut, kemudian disulap menjadi perusahaan minyak
Melalui jaringan kuat Rothschild di kerajaan-kerajaan Eropa, termasuk Belanda, kemudian terbentuklah Royal Dutch Shell, kongsi bisnis minyak Rothschild dengan pemerintah Belanda untuk mengeruk minyak Sumatera.
Royal Dutch Shell juga menjadi perusahaan minyak pertama yang memiliki kapal angkut minyak untuk melalui Terusan Suez. Terusan Suez adalah kanal yang dibangun oleh dana Rothschild untuk mengangkut minyak dari Baku Oil di Rusia, juga milik Rothschild.
Tanpa Terusan Suez, biaya angkut minyak Rothschild dari Rusia ke Eropa jauh lebih mahal karena harus memutar Afrika. Besarnya biaya angkut Rothschild sebelum adanya Terusan Suez membuat bisnis minyak Rothschild kalah dari Rockefeller. Dengan adanya Terusan Suez, biaya angkut minyak Rothschild dari Baku Oil di Rusia dan Shell di Sumatera menjadi jauh lebih murah. Kombinasi Baku Oil di Rusia - Shell di Sumatera dan Terusan Suez menjadikan Rothschild sejajar dengan Rockefeller di bisnis minyak.
Tak hanya itu, Rothschild juga ikut serta dalam pembentukan British Petroleum, kongsi bisnis minyak antara Rothschild dengan pemerintah Inggris. Jadi jangan heran kalau Rothschild bisa begitu berkuasa di dunia modern ini, beliau termasuk di antara sedikit orang yang mengendalikan bisnis minyak dunia.
Pada sektor tambang, Rothschild juga tercatat sebagai pemilik Rio Tinto yang dibelinya pada tahun 1880. Rio Tinto merupakan raksasa tambang, termasuk yang mengendalikan bisnis batubara Australia bersama BHP Biliton yang juga dikendalikan oleh Rothschild.
Lantas apa hubungannya dengan Indonesia masa kini?
Sangat jelas. Rothschild melalui kepemilikannya di British Petroleum, Rio Tinto dan BHP Biliton sempat menguasai aset-aset batubara nasional, terutama sebelum memasuki era milenium. Tambang batubara Kaltim Prima Coal (KPC) sebelum diambil alih grup Bakrie dimiliki oleh British Petroleum dan Rio Tinto, masing-masing memiliki 50% saham, sedangkan tambang Arutmin Indonesia juga dimiliki oleh BHP Biliton dan Yayasan Ekakarsa Yasakarya, sebelum dibeli oleh grup Bakrie.
Ketika masa konsesi KPC di bawah Rio Tinto dan British Petroleum serta konsesi Arutmin di bawah BHP Biliton habis, grup Bakrie melalui Bumi Resources mengambil alih tambang tersebut dari tangan asing, lebih tepatnya Rothschild. Akuisisi grup Bakrie terhadap 2 perusahaan tambang ini tuntas pada tahun 2004.
Hengkang dari batubara di Indonesia tak membuat Rothschild urungkan niat untuk kembali ke Indonesia. Apalagi, bisnis batubaranya di Rio Tinto dan BHP Biliton tengah terancam. Krisis pasar modal global 2008 yang disebabkan oleh kekacauan kredit rumah berisiko tinggi (Subprime Mortgage), menghantam ekonomi barat.
Negara-negara Barat tak lagi mampu memborong habis batubara yg dijual BHP Biliton dan Rio Tinto milik Rothschild. Rothschild sempat wacanakan merger Rio Tinto dan BHP Biliton untuk mengatasi krisis keuangan, tapi batal. Rothschild melihat, BHP Biliton dan Rio Tinto yang tambangnya ada di Australia, memerlukan pembeli batubara di Asia. Pembeli batubara Rio Tinto dan BHP Biliton yang semua negara-negara Barat mengalami penurunan daya beli akibat krisis 2008.
China, India, Jepang yang menjadi pembeli batubara besar di kawasan Asia menjadi sasaran perubahan target pasar Rio Tinto dan BHP Biliton. Sayangnya, China, India dan Jepang tak mau beli batubara Rio Tinto dan BHP Biliton yang ada di Australia. Akan ada pembengkakan ongkos angkut jika China, Jepang dan India membeli dari Australia (Rio Tinto dan BHP Biliton). Rio Tinto dan BHP Biliton milik Rothschild pun tak mampu menekan harga menghadapi harga pembelian batubara di Asia. Sementara China, India dan Jepang sudah nyaman membeli batubara dari Indonesia.
Tahukah kamu, 25% batubara Jepang dibeli dari Bumi Resources milik Bakrie?
Jadi kalau Bumi Resources bangkrut, seperempat Jepang mati lampu. Harga jual batubara Indonesia ke India, China dan Jepang juga lebih murah karena ongkos kirim lebih rendah. Batubara Rothschild, Rio Tinto dan BHP Biliton tak mampu menyaingi harga jual batubara Indonesia ke China, Jepang dan India. Rothschild akhirnya putuskan harus menguasai tambang batubara di Indonesia secara langsung. Agar batubara Rio Tinto dan BHP Biliton dapat dipasok dan dijual melalui tambang di Indonesia. Selain itu, kartel harga tentunya.
Rothschild lalu membentuk Vallar Plc untuk investasi (baca : rebut tambang2 strategis) di Indonesia. Selain Vallar Plc, Nat Rothschild juga membentuk Vallares Plc untuk mengambil migas-migas Indonesia. Vallar dan Vallares. Sepasang kekasih karya Nat Rothschild untuk menguasai tambang di Indonesia.
Gagal berkongsi dengan Bakrie yang dinilai kurang berpotensi menang dan bisnisnya dijalankan dengan risiko tinggi, Rothschild pilih jalan lain, menggandeng Hashim Djojohadikusumo untuk agenda penguasaan tambang di Indonesia.
Melalui perkenalan yang diperantarai Robert Friedland, orang yang ditunjuk Rothschild menjadi pemimpin konsorsium tersebut, Nat Rothschild pun menawarkan kerjasama bisnis dan politik tersebut kepada Hashim. Pada Oktober 2012 (satu bulan setelah presentasi Rothschild kepada Hashim di London), Hashim memberikan persetujuan atas proposal tersebut.
Dimulailah kongsi Rothschild sebagai perwakilan Global Bankers / Investor dengan Hashim Djojohadikusumo sebagai perwakilan bisnis sekaligus mewakili kakaknya Prabowo Subianto untuk agenda penguasaan tambang-tambang di Indonesia.
Mari kita simak pernyataan Hashim sebelum dan sesudah bergabung dengan Nat Rothschild, di bawah ini :

Bisnis Indonesia : 1 Maret 2012 (Sebelum Hashim Berkongsi dengan Rothschild)

Kompas, Kontan dan Okezone : 19 Februari 2013 (setelah Hashim bergabung dengan Rothschild)
http://politik.kompasiana.com

Selasa, 12 November 2013

Proyek JSS Tak Bisa Groundbreaking 2014

http://www.suarapembaruan.com
Senin, 29 Juli 2013 | 12:00




[JAKARTA] Pemerintah pesimistis pembangunan proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) dapat dikonstruksi atau groundbreaking pada 2014, karena belum ada kejelasan mengenai studi kelayakan (feasibility study/FS). Apalagi, studi kelayakan proyek senilai Rp 200 triliun tersebut dijadwalkan rampung pada tahun depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah harus memastikan studi kelayakan pembangunan JSS ini clear and clearsebelum dilakukan groundbreaking pada tahun ini. "Saya pesimistis megaproyek pembangunan JSS bisagroundbreaking 2014, karena waktu saya habis dua tahun hanya untuk membahas studi kelayakan khususnya soal pendanaan," ujar dia di Jakarta, akhir pekan lalu.

Hatta mengatakan, pemerintah juga harus realistis dalam menetapkan target pembangunan JSS ini karena akan berdampak pada pemerintahan yang akan datang. Menurut dia jika proyek pembangunan JSS ini dianggap penting, pada tahun ini pemerintah harus segera memastikan bahwa studi kelayakan sudah ada kejelasan.

Menurut dia, saat ini sudah ada dua opsi yang ditetapkan Tim Tujuh untuk studi kelayakan pembangunan JSS, yaitu didanai sepenuhnya oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau didanai badan usaha milik negara (BUMN) dengan konsorsium pemrakarsa PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS).

Hatta mengatakan berdasarkan hasil rapat yang dilakukan baru-baru ini dengan Tim Tujuh, sebagian besar dari tim lebih memilih agar proyek JSS didanai oleh BUMN dan konsorsium pemrakarsa. Namun, keputusan itu belum final karena dalam rapat tersebut Menteri Keuangan Chatib Basri tidak hadir.

Hatta juga menegaskan bahwa studi kelayakan pembangunan JSS masih dibahas dan ditargetkan selesai pada 2014. Anggaran yang dibutuhkan untuk studi kelayakan itu cukup besar, yakni berkisar Rp 1,5 triliun. Sedangkan untuk pembangunan jembatan yang menghubungkan Jawa dan Sumatera tersebut dibutuhkan anggaran sekitar Rp 200 triliun.

"Studi pembangunan JSS ini sudah lama dilakukan, bahkan sejak zaman Presiden Bung Karno, dan memang sangat layak. Tugas kita sekarang harus merealisasikan pembangunannya," tandas dia.

Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak sebelumnya menuturkan, proyek JSS diharapkan dapat menumbuhkan delapan klaster kawasan ekonomi di sekitar wilayah proyek tersebut. Kedelapan klaster tersebut menjadi bagian dari kawasan strategis dan masuk tata ruang wilayah nasional.

Kedelapan klaster itu di antaranya kawasan Paninmbang di Banten disiapkan menjadi wilayah pengembangan pariwisata, Cilegon sebagai kawasan industri, Serang sebagai pusat perdagangan, dan Maja dialokasikan sebagai wilayah permukiman. Adapun Lampung selatan dan Lampung Timur dijadikan wilayah pertanian dan perkebunan, Bandar Lampung sebagai pusat pemasaran, dan Pringsewu menjadi wilayah produksi hasil pertanian dan industri pengolahan.

Kedelapan klaster tersebut dinilai memiliki kriteria untuk dikembangkan sebagai kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Adapun kriteria itu antara lain memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh, memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional, memiliki potensi ekspor, serta didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.

“Selain itu, memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi, serta berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional,” papar Hermanto.

Guna mendorong pertumbuhan kawasan-kawasan ekonomi di Lampung dan Banten itu, Hatta melanjutkan, pemerintah telah memprogramkan pembangunan tiga jalan tol di Sumatera, yakni di Lampung, Palembang, dan Dumai. "Anggaran untuk pembangunan tiga jalan tol tersebut mencapai Rp5 triliun, dan Rp 2 triliun di antaranya akan kami serahkan tahun ini kepada BUMN, sedangkan Rp 3 triliun sisanya diberikan pada 2014," ujarnya. [ID/H-12]





Selasa, 20 Agustus 2013

5 Instruksi dari Jero Wacik Dkk untuk SKK Migas

  • Penulis :
  • Ihsanuddin
  • Selasa, 20 Agustus 2013




JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt) SKK Migas Johanes Widjonarko mengatakan telah menerima lima instruksi dari Komisi Pengawas SKK Migas yang dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik terkait kasus dugaan suap yang menyeret Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Instruksi tersebut, lanjutnya, tertuang dalam Surat Keputusan 010/SKK/P/000/2013 mengenai perbaikan dalam industri migas.

"Surat keputusan tersebut sudah diterbitkan sejak Senin kemarin (19/8/2013). Ini agar langkah pembenahan SKK Migas agar industri migas mendatang berjalan lebih baik," ujar Johanes dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (20/8/2013).

Komite Pengawas itu juga beranggotakan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, Kepala BKPM Chatib Basri, dan Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo. Instruksi pertama yang diberikan adalah mendukung sepenuhnya upaya KPK menyelesaikan kasus hukum kepada mantan Kepala SKK Migas hingga tuntas. 

Kedua, SKK Migas diminta melakukan langkah apa pun dalam rangka reformasi birokrasi di internal dan memastikan adanya tata kelola yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel, bebas KKN. 

"Ketiga, menjaga tata kelola dengan menjalankan proses bisnis sesuai peraturan perundangan," kata Johanes. 

Keempat, Komite Pengawas juga meminta seluruh jajaran SKK Migas memegang teguh kode etik, profesionalisme, dan fakta integritas dalam menjalankan proses bisnis migas. 

"Kelima, penelaahan terhadap seluruh proses bisnis di SKK Migas adalah dengan bekerja sama dengan institusi seperti KPK, BPK, dan lembaga kompeten lainnya," tambahnya kemudian. 

Setelah Rudi ditangkap oleh KPK, SKK Migas menjadi sorotan publik belakangan ini. Rudi diduga menerima menerima suap dari Kernel Oil Pte Ltd. Bersama Rudi, KPK juga menangkap dua orang lain dari pihak swasta tersebut, yakni Simon Gunawan dan Deviardi. 

KPK menyita uang senilai 400.000 dollar AS, 90.000 dollar AS, dan 127.000 dollar Singapura dari kediaman Rudi. KPK juga menyita sepeda motor mewah bermerek BMW dengan pelat nomor B-3946-FT. Tim penyidik KPK juga telah menggeledah sejumlah tempat, termasuk ruangan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno. 

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK menyita uang tunai 200.000 dollar AS dalam sebuah tas hitam. Asal usul uang itu masih diselidiki KPK. Dalam penggeledahan di ruangan Rudi di kantor SKK Migas, penyidik menyita uang lain dalam bentuk dollar Singapura senilai 60.000, 2.000 dollar AS, dan kepingan emas seberat 180 gram. Bukan hanya itu, penyidik juga menemukan uang dalam deposit box Rudi di Bank Mandiri, Jakarta, senilai total 350.000 dollar AS.
Editor : Caroline Damanik
Ik

Minggu, 18 Agustus 2013

KPK: Ada yang Disembunyikan Rudi Rubiandini..



JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengungkapkan, tersangka kasus dugaan penerimaan suap kegiatan hulu minyak dan gas Rudi Rubiandini belum sepenuhnya kooperatif kepada KPK. Sejauh ini, kata Bambang, ada sesuatu yang masih disembunyikan Rudi. 

"Ada sesuatu yang disembunyikan, belum sepenuhnya membuka diri," kata Bambang di Jakarta, Jumat (15/8/2013). 

Belum semua informasi terkait serah terima uang yang diungkapkan Rudi kepada penyidik KPK. "Pas ditangkap, dia menunjukkan tasnya, dia bekerja sama. Tapi, belum dibuka semuanya. Kami berdoa Pak RR ini dapat hidayah di bulan Syawal," tutur Bambang. 

Sejauh ini, menurutnya, Rudi belum memenuhi syarat sebagai justice collaborator atau pelaku yang bekerja sama mengungkap suatu kasus. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Rudi sebagai tersangka penerimaan suap. Lembaga antikorupsi itu juga menjerat seorang pelatih golf bernama Deviardi alias Ardi, serta petinggi dari PT Kernel Oil Private Limited, Simon Gunawan Tanjaya. 

Diduga, Rudi dan Ardi menerima suap dari Simon terkait pengelolaan kegiatan hulu migas di lingkungan SKK Migas. Ditemukan uang 400.000 dollar AS, 90.000 dollar AS, dan 127.000 dollar Singapura dari kediaman Rudi. KPK juga menyita uang 200.000 dollar AS di kediaman Ardi, 200.000 dollar AS di ruang Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno, serta uang 320.100 dollar AS milik Rudi yang disimpan di Bank Mandiri.

Menurut pemberitaan Tempo, kepada penyidik KPK, Rudi mengatakan kalau uang 200.000 dollar AS tersebut akan diberikan kepada Menteri ESDM Jero Wacik. Saat dikonfirmasi, Bambang mengatakan bahwa Rudi belum menyampaikan informasi demikian. 

Meskipun begitu, menurut Bambang, KPK tetap mengembangkan penyidikan kasus ini. Jika ditemukan dua alat bukti yang cukup, bukan tidak mungkin KPK menetapkan tersangka baru.
Editor : Hindra Liauw

Selasa, 26 Juni 2012

Cornelis de Houtman: Pembuka Jalan Penjajahan Belanda di Nusantara


CORNELIS de Houtman (lahir di Gouda, Belanda, 2 April 1565 – Tewas di Aceh, 1599), adalah seorang penjelajah Belanda yang menemukan jalur pelayaran dari Eropa ke Nusantara dan berhasil memulai perdagangan rempah-rempah bagi Belanda. Saat kedatangan de Houtman, Kerajaan Portugis telah lebih dahulu memonopoli jalur-jalur perdagangan di Nusantara. Meski ekspedisi de Houtman banyak memakan korban jiwa di pihaknya dan bisa dikatakan gagal, namun ekspedisi de Houtman yang pertama ini merupakan kemenangan simbolis bagi pihak Belanda karena sejak saat itu kapal-kapal lainnya mulai berlayar untuk berdagang ke Timur.

Awal perjalanan

Pada tahun 1592 Cornelis de Houtman dikirim oleh para saudagar Amsterdam ke Lisboa/Lisbon, Portugal untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai keberadaan "Kepulauan Rempah-Rempah". Pada saat de Houtman kembali ke Amsterdam, penjelajah Belanda lainnya, Jan Huygen van Linschoten juga kembali dari India. Setelah mendapatkan informasi, para saudagar tersebut menyimpulkan bahwa Banten merupakan tempat yang paling tepat untuk membeli rempah-rempah. Pada 1594, mereka mendirikan perseroan Compagnie van Verre (yang berarti "Perusahaan jarak jauh"), dan pada 2 April 1595 berangkatlah ekspedisi perseroan ini di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Tercatat ada empat buah kapal yang ikut dalam ekspedisi mencari “Kepulauan Rempah-rempah” ini yaitu: Amsterdam, Hollandia, Mauritius dan Duyfken.

Ekspedisi de Houtman sudah direcoki banyak masalah sejak awal. Penyakit sariawan merebak hanya beberapa minggu setelah pelayaran dimulai akibat kurangnya makanan. Pertengkaran di antara para kapten kapal dan para pedagang menyebabkan beberapa orang terbunuh atau dipenjara di atas kapal. Di Madagaskar, di mana sebuah perhentian sesaat direncanakan, masalah lebih lanjut menyebabkan kematian lagi, dan kapal-kapalnya bertahan di sana selama enam bulan. (Teluk di Madagaskar tempat mereka berhenti kini dikenal sebagai "Kuburan Belanda").

Tiba di Tanah Jawa

Pada 27 Juni 1596, ekspedisi de Houtman tiba di Banten. Hanya 249 orang yang tersisa dari pelayaran awal. Penerimaan penduduk awalnya bersahabat, tapi setelah beberapa perilaku kasar yang ditunjukkan awak kapal Belanda, Sultan Banten, bersama dengan orang-orang Portugis yang telah datang lebih dulu di Banten, mengusir rombongan “Wong Londo” ini.

Ekspedisi de Houtman berlanjut ke utara pantai Jawa. Namun kali ini, kapalnya takluk ke pembajak. Saat tiba di Madura perilaku buruk rombongan ini berujung ke salah pengertian dan kekerasan: seorang pangeran di Madura terbunuh sehingga beberapa awak kapal Belanda ditangkap dan ditahan sehingga de Houtman membayar denda untuk melepaskannya. Kapal-kapal tersebut lalu berlayar ke Bali, dan bertemu dengan raja Bali. Mereka akhirnya berhasil memperoleh beberapa pot merica pada 26 Februari 1597.

Saat dalam perjalanan pulang ke Belanda, mereka singgah di Kepulauan St. Helena, dekat Angola untuk mengisi persediaan air dan bahan-bahan lainnya. Kedatangan mereka ini dihadang oleh kapal-kapal Portugis yang merupakan pesaing mereka.

Akhirnya pada akhir 1597, tiga dari empat kapal ekspedisi ini kembali dengan selamat ke Belanda. Dari 249 awak, hanya 87 yang berhasil kembali.

Akibat dari ekspedisi de Houtman

Meski perjalanan ini bisa dibilang gagal, namun juga dapat dianggap sebagai kemenangan bagi Belanda. Pihak Belanda sejak saat itu mulai berani berlayar untuk berdagang ke Timur terutama di tanah Nusantara. Beberapa ekspedisi memang mengalami kegagalan, sementara lainnya sukses gilang-gemilang dengan keuntungan berlimpah-limpah dari total modal ekspedisi yang dikeluarkan.

Totalnya dalam rentang waktu antara 1598 dan 1601 ada 15 ekspedisi dikirim ke Nusantara, yang melibatkan 65 kapal. Sebelum Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) didirikan pada 1602, tercatat 12 perusahaan telah melakukan ekspedisi ke Nusantara dalam masa 7 tahun, yakni: Compagnie van Verre (Perusahaan dari Jauh), De Nieuwe Compagnie (Perusahaan Baru), De Oude Compagnie (Perusahaan Lama), De Nieuwe Brabantse Compagnie (Perusahaan Brabant Baru), De Verenigde Compagnie Amsterdam (Perhimpunan Perusahaan Amsterdam), De Magelaanse Compagnie (Perusahaan Magelan), De Rotterdamse Compagnie (Perusahaan Rotterdam), De Compagnie van De Moucheron (Perusahaan De Moucheron), De Delftse Vennootschap (Perseroan Delft), De Veerse Compagnie (Perusahaan De Veer), De Middelburgse Compagnie (Perusahaan Middelburg) dan De Verenigde Zeeuwse Compagnie (Perhimpunan Perusahaan Kota Zeeuw).

Kedatangan kapal-kapal inilah yang menjadi cikal bakal penjajahan Belanda atas tanah Nusantara.

Photobucket

Tewas di Aceh

Tahun 1598, Cornelis de Houtman bersama saudaranya Frederick de Houtman diutus lagi ke tanah Nusantara di mana kali ini ekspedisinya merupakan ekspedisi dalam jumlah besar. Armada-armadanya telah dipersenjatai seperti kapal perang.

Pada 1599, dua buah kapal pimpinan de Houtman yang bernama de Leeuw dan de Leeuwin berlabuh di ibukota Kerajaan Aceh. Pada awalnya kedua kapal ini mendapat sambutan baik dari pihak Aceh karena darinya diharapkan akan dapat dibangun kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan. Dengan kedatangan Belanda tersebut berarti Aceh akan dapat menjual hasil-hasil bumi, khususnya lada kepada Belanda.

Namun dalam perkembangannya, akibat adanya hasutan dari pihak Portugis yang telah lebih dahulu berdagang dengan Kerajaan Aceh, Sultan Aceh menjadi tidak senang dengan kehadiran Belanda dan memerintahkan untuk menyerang kapal-kapal mereka. Pemimpin penyerangan adalah Laksamana Keumala Hayati. Dalam penyerangan ini, Cornelis de Houtman dan beberapa anak buahnya tewas sementara Frederick de Houtman ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Frederick de Houtman mendekam dalam tahanan Kerajaan Aceh selama 2 tahun. Selama di penjara, ia menulis buku berupa kamus Melayu-Belanda yang merupakan kamus Melayu-Belanda pertama dan tertua di Nusantara.

Sumber:

Kamis, 15 Maret 2012

Marantau - Ditentang, Dahlan Urung Bubarkan Petral


 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri BUMN Dahlan Iskan mengisyaratkan tetap ingin melakukan perubahan Pertamina Energy Trading Ltd (PT Petral), meskipun belum menemukan cara yang tepat.
"Kemarin saya sempat menyatakan setuju Petral dibubarkan saja asalkan ditemukan cara yang tepat dan lebih baik," kata Dahlan, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (2/3).
Menurut Dahlan, pada prinsipnya rencana untuk melakukan perbaikan di tubuh Petral tetap ada karena tidak ingin perusahaan itu dijadikan tempat korupsi seperti yang disebut-sebut sejumlah kalangan.
Sebelumnya Dahlan melontarkan pemikirannya untuk membubarkan Petral, anak perusahaan PT Pertamina yang berbasis di Singapura. Dahlan bahkan menyatakan bahwa Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan menyetujui usulan tersebut.
Namun pada perkembangannya terdapat penolakan dari sejumlah kalangan terkait rencana pembubaran perusahaan yang bertugas melakukan ekspor impor minyak mentah untuk Pertamina itu.
Karen Agustiawan seperti diberitakan sebelumnya menegaskan bahwa Petral tetap dipertahankan sebagai 'sole trading arm' atau satu-satunya anak perusahaan yang melaksanakan kegiatan trading Pertamina.
Menanggapi hal itu, Dahlan mengatakan itu merupakan hak Dirut Pertamina untuk berbicara. "Ya, itu haknya dia (Karen) ngomong gitu, tapi kita ingin Petral itu lebih baik lagi," tegas Dahlan.
Masalahnya ditambahkan Dahlan, hingga kini belum ditemukan cara untuk membenahi Petral. Mantan Dirut PT PLN ini sempat melontarkan ide agar Petral digabung saja dengan perusahaan BUMN yang bergerak pada usaha perdagangan, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).