Kampanye Partai Nasdem Palembang

KAWAN LAMA: apel pancasila

KAWAN LAMA: apel pancasila

NasDem Incar 15 Persen Suara di Jawa Timur

SENIN, 31 MARET 2014 | 14:50 WIB

TEMPO.CO, Surabaya - Partai Nasional Demokrat menargetkan perolehan suara di Jawa Timur mencapai 15 persen dari 87 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur yang diperebutkan dalam Pemilihan Umum 2014. 

"Kami optimistis target tersebut diraih, apalagi kantong-kantong massa NasDem merata di sebelas daerah pemilihan Jawa Timur," kata Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat ditemui wartawan di Hotel JW Marriott Surabaya, Ahad, 30 Maret 2014.

Sebagai partai baru, Surya mengakui bahwa NasDem mempunyai obsesi besar untuk meraih hasil optimal dalam pemilu legislatif 2014. Partai ini harus berhadapan dengan para kompetitor yang memiliki jam terbang tinggi. 

Ada partai dengan ketua umum seorang presiden atau kepala pemerintah. Belum lagi prasarana dukungan lain seperti banyaknya menteri, gubernur, bupati/wali kota, dan anggota fraksi di kabupaten/kota yang terlibat langsung mengkampanyekan partai masing-masing. "Sedangkan NasDem tidak punya apa-apa. Tapi partai baru ini rupanya ada harapan di tengah lorong kegelapan, ada cahaya," ujarnya.

Berbalut gerakan "Restorasi untuk Indonesia", Surya ingin menawarkan sejumlah perubahan jika nantinya terpilih. Di antaranya melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945; memikirkan dan mengkaji ulang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah; serta memperkokoh kearifan lokal, budaya, dan adat istiadat.

Kehadiran Surya Paloh di Surabaya dalam rangka kampanye terbuka di Gelora 10 Nopember, Ahad, 30 Maret 2014. Ribuan simpatisan dari Jawa Timur menghadiri kampanye tersebut. Turut mendampingi Surya Paloh yaitu Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai NasDem Jawa Timur Laksamana (purnawirawan) Tedjo Edhy Purdjianto, Wakil Ketua NasDem Jawa Timur Mufti Mubarak, dan Ketua DPP NasDem pusat Bidang Agama dan Adat Hasan Aminuddin.

AGITA SUKMA LISTYANTI

Jokowi Digugat Rp343 Miliar

Bramantyo - Okezone

Rabu, 26 September 2012 13:12 wib wib

Jokowi (Foto: Okezone/Bramantyo)

SOLO - Sidang perdana gugatan dua warga Solo, Jawa Tengah, terhadap Joko Widodo (Jokowi) digelar di Pengadilan Negeri Surakarta. Dua warga tersebut menganggap Jokowi melanggar sumpah jabatan sebagai wali kota dan melakukan praktik wanprestasi. Jokowi digugat sebesar Rp343 miliar.

Pengacara penggugat, Hadi Fahrudin, menjelaskan, saat terpilih sebagai wali kota untuk periode kedua, Jokowi berjanji akan mengemban amanat rakyat Solo sampai habis masa jabatannya hingga 2015 mendatang.

“Saat kampanye dulu, Jokowi berjanji akan menjadi wali kota dan itu diucapkan saat kampanye di mana-mana. Selain itu, Jokowi juga sudah mengucapkan sumpah atau janji jabatan sebagai Wali Kota Solo di hadapan anggota DPRD dan masyarakat untuk menjaga amanat sampai habis masa jabatannya,” jelas Hadi, saat ditemui Okezone di PN Surakarta, Rabu (26/9/2012).

Menurut dia, dengan mengikuti pilgub DKI, Jokowi sama saja telah melecehkan masyarakat Solo. Padahal, saat pemilukada lalu, warga Solo mutlak mendukung Jokowi sehingga dia mampu mengumpulkan 248.243 suara atau sekira 90 persen.

“Itu kan sebagai wujud kecintaan warga Solo terhadap Jokowi, tapi kok ditinggalkan begitu saja,” ucap Hadi.

Sementara itu, salah seorang penggugat Jokowi, Paidi, mengatakan, gugatan itu dilayangkan karena dia tidak rela Jokowi menjadi Gubenur DKI Jakarta sebelum masa tugasnya sebagai wali kota berakhir.

“Kami tidak rela Jokowi jadi Gubenur DKI Jakarta kalau jabatan di Solo belum tuntas. Apalagi, Jokowi telah menikmati fasilitas yang dananya dari keringat warga Solo,” kata Paidi, usai sidang. Dia juga berharap PN Surakarta memutus perkara ini dengan adil.

Sementara itu, pengacara Jokowi, Suharso, meminta pihak pengadilan tidak melanjutkan persidangan. Pasalnya, gugatan yang dilayangkan tidak mendasar dan mengada-ada.

Dalam sidang perdana itu, pihak pengadilan memberi kesempatan dua pihak untuk melakukan mediasi.
(ton)

Intervensi Partai Pendukung Jokowi-Basuki, Bentuk Arogansi Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski KPU Provinsi DKI Jakarta belum mengeluarkan hasil penghitungan suara resmi pilkada DKI, dua partai politik pengusung pasakang Joko Widodo-Basuki Thajaja Purnama sudah mulai memasang ancang-ancang.
Kedua partai politik itu -PDI Perjuangan dan Gerindra- sudah mulai mengincar untuk ikut serta dalam penyusunan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Langkah kedua parpol ini menurut pakar psikologi Universitas Indonesia Hamdi Muluk bisa diartikan sebagai bentuk arogansi politik dan perlawanan terhadap publik.
"Untuk apa dua partai itu ikut cawe-cawe tentang siapa yang berhak duduk di jajaran SKPD. Kalau begitu, sama saja dengan gubernur lama nantinya," kata Hamdi, saat dihubungi, Selasa (25/9/2012).
Keberhasilan pasangan Jokowi-Basuki pada Pilkada DKI Jakarta 2012 ini seharusnya dilihat merupakan hasil kerja keras dan kinerja yang solid dari para relawan yang umumnya anak-anak muda yang rindu perubahan.
Ide-ide segar yang mampu membuat mata warga Jakarta melirik pasangan Jokowi-Basuki adalah jerih payah relawan. Tidak hanya itu, sosok sederhana dan terbuka pasangan Jokowi-Basuki juga meruntuhkan gambaran calon yang berasal dari partai politik selama ini.
Namun sikap partai pendukung yang kontribusinya tidak terlalu besar ini justru bisa menjadi blunder politik.
"Kemenangan Jokowi-Basuki lebih dominan ditentukan oleh masifnya relawan bekerja," ujar Hamdi.
"Klaim kedua partai dan intervensi di pemerintahan Jokowi-Basuki ini dapat mengancam kinerja pemerintahan baru," imbuhnya.
Untuk itu, Hamdi mengusulkan, agar Jokowi ketika resmi menjabat gubernur tetap konsekuen dan menjaga komitmen untuk transparan pada publik.
Dengan transparansi maka intervensi kedua parpol yang kemungkinan menghambat program yang sudah direncanakan bisa diketahui publik.
"Jika memang ada intervensi. Dua partai itu terancam berhadapan dengan publik yang dulu mendukung Jokowi-Basuki," tandasnya.
Pada Senin (24/9/2012) lalu, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra, Sanusi, mengungkapkan telah mengajukan sejumlah nama untuk ditempatkan dalam SKPD pada pemerintahan Jokowi-Basuki.
Namun pernyataan ini mendapat perlawanan keras dari sesama anggota DPRD DKI Jakarta yaitu Boy Sadikin dari Fraksi PDI P.
Boy menegaskan hal tersebut hanya pernyataan sepihak dari pihak Gerindra bukan keputusan dari tim sukses.
"Itu klaim sepihak dari Sanusi bukan dari timses. Timses saat ini masih menunggu keputusan KPU Provinsi," tegas Boy.

Editor :

Ervan Hardoko

Harry Tanoe Berurusan dengan KPK, Citra NasDem Terancam

 
Jakarta Harry Tanoe menjadi salah seorang yang diminta keterangannya oleh KPK dalam kasus dugaan suap pajak PT Bhakti Investama. Fakta tersebut bisa membuat masyarakat memandang negatif pengusaha yang baru terjun ke politik ini dan berdampak terhadap citra partai Nasional Demokrat.

"Menurut saya, perlahan tapi pasti, akan menuai pandangan kurang positif. Itu bisa dicegah kalau yang bersangkutan proaktif. Seperti kemarin menunda dari Senin ke Jumat, seharusnya itu jangan dilakukan," kata pengamat politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti, di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (23/6/2012).

Harry Tanoe sebelumnya dipanggil oleh KPK pada hari Senin (18/6), namun ia tidak hadir dengan alasan tidak menerima surat panggilan. Petinggi kelompok usaha MNC itu akhirnya berinisiatip datang ke Kantor KPK pada Jumat (22/6), namun KPK enggan memeriksanya sebab bukan jadwalnya.

Ray belum bisa melihat dampak hal tersebut terhadap partai NasDem. Namun menurutnya dampak bisa saja muncul seperti kasus-kasus yang menyelimuti beberapa mantan kader partai Demokrat.

"Kita lihat saja nanti, buktinya Demokrat kena. Ini akan mengganggu tapi tidak akan drastis betul, tapi sedikit banyak akan mengurangi pandangan positif publik ke NasDem. Apalagi mereka akan mendanai para caleg, ini yang akan dipertanyakan publik," ujar Ray.

Ray menyarankan agar pihak-pihak yang berurusan dengan KPK agar proaktif dalam menjalani proses hukum. Publik sudah antipati terhadap tokoh yang menolak berurusan dengan KPK dan memilik 'bernyanyi' di luar.

"Mereka harus proaktif. Sekarang ini jadi basi oleh publik, Anda membela diri berkoar-koar di luar tidak terlibat, tapi tidak berani mengikuti proses hukum, itu basi. Ketimbang diam saja di luar tapi mengikuti proses hukum, itu lebih baik," tutup Ray.

(edo/lh)

Tiga Tokoh

tribunnews.com - http://www.tribunnews.com/
Prioritas tabloid - http://www.prioritasnews.com/
Asiaone.com - http://www.asiaone.com/A1Home/A1Home.html 
Budisan's Blog - http://budisansblog.blogspot.com/2012/06/

JK Mesra dengan Partai NasDem - Fajar Online

JK Mesra dengan Partai NasDem - Fajar Online

Ke Jakarta Bukan Adu Nasib

JAKARTA-Cagub DKI Jakarta nomor urut 6, Alex Noerdin, membantah tudingan bahwa maksud mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur DKI untuk mengadu nasib. Sebab, dirinya mencalonkan diri memimpin Jakarta karena diminta untuk membenahi Jakarta dari segala masalah yang disandang ibu kota.

Hal itu ditegaskan Alex Noerdin menanggapi sindiran yang dilontarkan Cagub incumbent Fauzi Bowo pada program acara ’BBM Show’ di salah satu stasiun televisi swasta, Kamis (24/5).

Ketika itu, Foke yang menjawab pertanyaan peserta menjawab bahwa Jakarta memang seperti magnet yang mempunyai daya tarik tersendiri bagi rakyat Indonesia. Sehingga, mereka berbondong-bondong datang ke Jakarta untuk mengadu nasib. Bahkan, tambah Foke, saat ini kepala daerah pun ingin mengadu nasib di Jakarta. 

Pernyataan itu dibantah oleh Alex Noerdin. Menurut Alex, kedatanganya ke Jakarta karena dirinya diminta membenahi Jakarta dari segala problematika yang disandangnya dari mulai masalah banjir, kemacetan, keamanan dan masalah masalah sosial lainnya yang tak kunjung usai.  Dan kesanggupan ini, menurut Alex, bukan tanpa dasar. Tetapi karena pihaknya telah mempelajari segala permasalahan yang ada di Jakarta. Modalnya adalah pengalaman yang dimiliki Alex semenjak menjadi Bupati Muba hingga menjadi Gubernur Sumatera Selatan.

"Jadi saya bukan mau mengadu nasib tetapi diminta," tegas Alex. Acara yang diikuti lima pasangan kandidat Cagub DKI Jakarta ini dipandu pakar komunikasi politik Effendi Gozali dan pelawak Kelik Pelipur Lara.

Kelima Kandidat Cagub itu masing masing Alex Noerdin, Faisal Basri, Hidayat Nurwahid dan Hendarji Supanji serta calon incumbent Fauzi Bowo.  Kelima Cagub DKI itu menyampaikan visi dan misinya untuk pembangunan Jakarta ke depan.

Seperti yang disampaikan Alex Noerdin dirinya akan mengatasi masalah Jakarta seperti banjir dan macet dalam waktu 3 tahun. Sedangkan untuk masalah kemanan akan diselesaikanya dalam waktu 1 tahun. Untuk masalah kesehatan dan pendidikan pihaknya akan membebaskan biaya sekolah dan biaya berobat satu hari setelah dilantik.  

Ketika menjawab pertanyaan tentang perhatian pemerintah pada dunia seni dan budaya, Alex mengatakan nantinya akan merevitalisasi kembali tempat-tempat yang mewadahi para seniman dan budayawan. Mengingat keberadaan gedung kesenian yang ada saat ini memang perlu pembenahan. 

Dalam acara itu kepada para kandidat juga diberi kesempatan untuk saling bertanya.  Menurut Hendarji Supanji, untuk membenahi Jakarta harus diawali dengan menghilangkan ’kumis’ yaitu kumuh dan miskin. (fol)

Momen Jatuhnya Demokrat, NasDem Disarankan Konvensi Capres

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai NasDem, sebagai partai baru yang prospektif perlu melakukan konvensi calon presiden (capres) melalui pemilu pendahuluan, seperti yang dilakukan di Amerika Serikat (AS).
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens mengatakan, ide konvensi capres melalui pemilu pendahuluan seperti di AS mestinya diambil oleh partai baru yang prospektif seperti NasDem.
“Primary election adalah tradisi Amerika Serikat (AS) yang menarik. Sebuah model demokrasi deliberatif, dimana pertimbangan publik dibutuhkan sebelum partai menentukan siapa capres dalam pilpres,” katanya, Rabu (23/5/2012).
Boni mengatakan primary election biasanya dimulai di negara bagian Iowa, dan selalu dimulai pada hari selasa sehingga disebut Super Tuesday.

Pemilihan pendahuluan selalu mencerminkan pemilihan yang sesungguhnya, ketika para kandidat dari dua partai besar di AS bertarung dalam pilpres.Keuntungan dari sistem ini, kata Boni, rakyat menentukan sendiri capresnya. Deliberasi publik benar-benar optimal.
Keuntungan lain, sportivitas dalam menerima hasil pemilu cukup terjamin, karena kedua capres dari dua partai ditentukan berdasarkan kehendak mayoritas rakyat.
Boni mengakui, isu konvensi ini sudah ada di tubuh Partai Demokrat.

"Tapi kan Partai Demokrat sudah selesai, dengan gagalnya pemerintahan SBY, korupsi di teras elitenya, dan lain-lain, yang membuat Partai Demokrat bukan begawan lagi," katanya.
Partai Demokrat sama sekali tidak seksi lagi. Bahkan partai tersebut bisa mati muda. Partai-partai tua lain, termasuk partai menengah baru seperti PKS, juga tidak memiliki kinerja yang begitu spektakuler, sehingga tidak pantas mengusung isu modern seperti pemilihan pendahuluan tersebut.
“NasDem harus merebut peluang itu, memulai sebuah pendidikan politik yang modern, melakukan gebrakan yang seksi, karena ia partai baru yang masih bening dan sudah jelas mendapat dukungan publik, seperti terlihat dalam hasil survei bberapa lembaga selama ini. Apalagi tubuh NasDem banyak kader muda yang cerdas dan memiliki track record bagus,” katanya.

           

Padang today.com - Padang today.com           

nagari Sungai Pua - nagari Sungai Pua       

IKSP Jabotabek - IKSP Jabotabek     

merdeka.com - merdeka.com       

Bupati Agam - Bupati Agam       

Minang Forum - Minang Forum       

West Sumatra .com  -  West Sumatra .com

Padangmedia.com - Padangmedia.com

     

                                                                            

Obrolan Mas Dodol dan Mas Kecap

 

Gempar Soekarnoputra

Pada hari minggu sore tadi, Mas Dodol (Penjual Dodol), Mas Kecap (Penjual Kecap) mampir di Warung Kopi milik Mbak Konde. Sambil menikmati kopi panas dan pisang goreng panas Mas Dodol disodori koran Warta Ibukota yang memuat berita menggemparkan yakni M. NAZARUDDIN, Mantan anggota DPR/mantan Bendahara Umum PARTAI DEMOKRAT hanya dijatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun. Mbak Konde, "Mas Dol ini berita koran kemarin. Ternyata putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hanya menjatuhkan hukuman penjara pada Terhukum M. Nazaruddin selama 4 tahun. Sedangkan Nazaruddin melakukan korupsi sehingga merugikan perekonomian/keuangan Negara sebanyak ratusan milyar rupiah bahkan mendekati angka trilyun rupiah. Menurut pendapat Mas Dol apakah adil putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta tersebut?" Mas Dodol, "Jelas putusan itu tidak adil dan melukai rasa keadilan Rakyat. Saya jujur saja bahwa saya ingin berbuat seperti Nazaruddin melakukan korupsi ratusan milyar rupiah bahkan bisa mencapai angka trilyunan rupiah dan "siap pasang badan" untuk ditangkap, ditahan dan dijatuhkan hukuman penjara 4 tahun. Tidak apa2 saya hidup di dalam penjara asal saja saya punya uang banyak. Nanti setelah saya keluar penjara tentu uang ratusan milyar rupiah tersebut akan saya gunakan untuk modal usaha saya. Daripada sekarang ini hidup dan pekerjaan saya sebagai Tukang jual dodol. Sembako sudah naik terus jadi keuntungan saya semakin menipis. Memang lebih enak jadi Nazaruddin, masuk penjara hanya 4 tahun dan di dalam penjara tidur enak di atas kasur spring bed, kamar ber-ac movebell (AC yang bisa dipindah-pindah), jadi kalau ada sidak oleh Wamen Depkumham tentu AC-nya bisa dikeluarkan dan disimpan digudang Lapas, kamar mandi/wc istimewa, ada TV 20 flat 20 ince, DVD BF, punya 3 hand phone Black Berry, ada I Pad, ada laptop pakai modem supaya bisa chatting, semua fasilitas komplit dan makan juga bisa dipesan dari luar penjara (ada makanan ala Sederhana Padang, chinese food, steak ala Barat, ayam bakar, ikan bakar, sop buntut) semua makanan tinggal di pesan dari luar. Yang penting uang banyak dan semua bisa diatur dan bisa dibeli dengan uang. Kalau perlu saya minta ijin 2 atau 3 jam untuk keluar "jajan" di hotel berbintang lima sekalipun tentu dengan menyamar (pake kacamata, topi, baju kaos, celana jeans) dan diantar dengan mobil Sipir sekaligus menjadi Pengawal/Ajudan saya. Kalau saya "jajan" di kamar hotel tersebut tentu Sipir jaga juga di depan pintu kamar karena kuatir saya melarikan diri. Dengan uang banyak, saya juga bisa pulang ke rumah menemui isteri dan anak2 saya paling tidak seminggu 2 kali, meskipun hanya setengah harian tapi lumayan bisa bertemu dengan keluarga dan bisa memberitahukan kepada keluarga di Bank2 mana uang hasil korupsi disimpan. Pasti uang hasil korupsi sudah disimpan di luar negeri, khususnya Singapore yang tidak ada hubungan ekstradisi dengan Indonesia atau yang lebih aman lagi mendeposit uang hasil korupsi di Negara2 yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia seperti: Israel tapi harus via Belanda dan Perancis atau Taiwan via Jepang. Yang penting saya Mas Kecap dapat kesempatan untuk berpeluang dipercaya oleh Pak SBY dan Anas Urbaningrum. Ya seperti keadaan Nazaruddin pada waktu dia belum ketahuan korupsi dan tertangkap." Mas Kecap, "Masya Allah, Mas Dol memang kamu bermimpi dengan setan. Apakah kamu tidak takut dengan dosa dan hukuman dunia akhirat? Eling2 Mas Dol. Buat apa kita beragama kalau semuanya hanya diukur dengan uang dan harta dunia? Semua uang dan harta kekayaan dunia tidak akan kita bawa ke dunia akhirat sebab semuanya adalah fana dan akan musnah bersama dunia ini suatu kelak (hari Kiamat). Hanya Ibadah (iman dan taqwa) kita kepada TUHAN YME dan perbuatan2 yang baik dari kita kepada sesama kita yang membawa kita ke jalan Sorga. Memang terus terang saya pribadi "tidak setuju" dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang menjatuhkan hukuman terlalu ringan terhadap Nazaruddin." Pembicaraan Mas Kecap terhenti karena disela oleh Mbak Konde, "Mas Kecap dan Mas Dodol, mungkin Majelis Hakim "lupa membaca" Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tersebut yang mana bisa dihukum dengan hukuman maksimal yakni 20 tahun penjara atau hukuman penjara seumur hidup (Pasal 2 dan Pasal 3)." Mas Kecap, "Lha mereka kan Hakim profesional dan pasti seorang Sarjana Hukum serta telah lulus dalam pendidikan dan latihan Hakim pada saat direkrut menjadi Hakim, belum lagi dengan berbagai pengalaman yang ada. Malahan saya curiga tentu ada apa2nya sehingga putusannya tersebut sangat ringan hukumannya. Ada "batu dibalik udang." Kalau semua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi demikian adanya lebih baik KPK dibubarkan saja dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibubarkan juga sebab uang Rakyat yang dipakai untuk membiayai KPK dan Pengadilan Tipikor tersebut supaya tidak sia2. Bagaimana Pemerintah SBY, DPR dan Mahkamah Agung R.I mau memberantas korupsi dan kolusi kalau hal ini terjadi seperti itu. Ini jelas2 menyakiti hati Rakyat. Lebih baik Para Koruptor itu diadili langsung oleh Massa (peradilan jalanan) seperti seorang Pencuri tertangkap tangan dengan barang buktinya langsung digebukin sampai mati atau dibakar hidup2. Itu baru keadilan sesungguhnya." Mas Dodol, "Wah itu saya tidak setuju sebab Negara kita kan Negara Hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945) jadi Supremasi Hukum harus berjalan sebagaimana mestinya sebagai Negara Hukum. Kalau cara Mas Kecap tadi itu namanya main Hakim sendiri (eigenrechteg) dan sangat berbahaya bagi kepentingan hukum." Mbak Konde, "Hehehehehe....bilang saja kamu jadi takut mengikuti perbuatan Nazaruddin kalau memang cara main Hakim itu sebagaimana yang diungkapkan oleh Mas Kecap itu terjadi pada diri kamu dan Nazaruddin atau Para Koruptor." Mas Kecap, "Mudah2an Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung R.I (baik ditingkat kasasi dan Peninjauan Kembali) dapat membatalkan putusan tersebut yang sangat tidak adil dan menyakiti rasa keadilan Rakyat di Negara hukum tercinta ini." Mbak Konde, "By the way, kemarin saya baru kembali dari Malaysia dan sempat bertemu dengan isterinya Nazaruddin. Herannya isteri Nazaruddin di Malaysia tenang2 saja, sedangkan dia itu termasuk DPO (Daftar Pencarian Orang). Kan Malaysia punya perjanjian ekstradisi dengan Indonesia tapi tidak ditangkap oleh pihak yang berwajib?" Mas Kecap, "Kemarin ada issue2 bahwa Nazaruddin sudah beberapa kali diancam akan "di sukabumikan atau dimunirkan" jika Nazaruddin membuka tuntas perkara korupsi yang terkait dengan dirinya dan "orang2 tertentu" yang pernah dia sebutkan ketika dia berada dalam pelarian di luar negeri. Jadi terang saja dia tidak terbuka blak2an karena ada ancaman terhadap nyawanya dan nyawa isteri dan anak2nya." Mas Kecap, "Memang kejam kalau sudah masuk dalam Mafia APBN. Dapat uang banyak tapi haram dan sewaktu-waktu nyawa bisa terancam. Pantas kasus korupsi dan kolusi yang melibatkan Nazaruddin tidak dapat terungkap seluruhnya sebab ada "Kelompok2 SUPERMAN" yang terlibat dalam jaringan Mafia APBN dimaksud. Masya Allah, mau bawa ke mana Bangsa dan Negara kita ini?" Mas Dodol, "Emangnya gue pikirin. Gue aja lagi susah sebab dodol tidak laku2 dan jadi berjamur." Mbak Konde, "Ya sudah2 bubar aja kan warungnya udah mau ditutup. Bentar lagi magrib." Akhirnya Mas Dodol dan Mas Kecap pergi meninggalkan Warung Kopi milik Mbak Konde dan kemudian Mbak Konde langsung menutup warung kopinya dan semuanya pulang ke rumah masing2.

· · Bagikan · 13 jam yang lalu

• 
  
• Gempar Soekarnoputra dan 40 orang lainnya menyukai ini.
• • 

    Nunung Said

    Sebetulnya Rakyat kecil sudah pada pintar... dan celotehannya itu sgt benar, bahwa hukum di Negeri ini tidak berjalan dg semestinya shg wajar klo tercetus ingin mengadakan hukum rimba atau diadili oleh massa... bgmna tidak gemes, yg ratusan...Lihat Selengkapnya

    13 jam yang lalu ·
  • 

    Djeng Atik ck..ck..ck...sangatlah kurang adil bahkan tdk adil...

    12 jam yang lalu ·
  • 

    Gempar Soekarnoputra

    Mbak Nunung memang saya kuatir kalau putusan semua Pengadilan seperti itu nanti ada Pengadilan jalanan atau main Hakim sendiri oleh Rakyat sebab Rakyat sudah muak dengan berbagai macam sandiwara. Setiap kasus korupsi terjadi pasti ada pihak...Lihat Selengkapnya

    12 jam yang lalu · · 1
  • 

    Gempar Soekarnoputra Betul Djeng Atik memang membuat Rakyat menjadi geram karena hukum kita dipermainkan hanya dengan uang yang dihambur-hamburkan Para Koruptor. Kapan Kurawa2 itu akan berakhir hidupnya di atas ting gantungan?

    12 jam yang lalu · · 1
  • 

    Djeng Atik KUHP, Karena Uang Habis Perkara...itulah hukum di negeri ini ..hehehhehheeee

    12 jam yang lalu ·
  • 

    Djeng Atik kok hukumannya sama dg pencuri sandal jepit...hehehheheee...

    12 jam yang lalu · · 1
  • 

    Karyafilm Alangalang

    negeri ini butuh PEMIMPIN bukan PENGUASA....!!!! saya pernah membaca sebuah tulisan Bapak Proklamator RI (Bung Karno)...yang bunyinya begini "Kalau dulu saya dipenjara, dibuang dan diasingkan sama Belanda, saya tidak marah, tidak dendam dan...Lihat Selengkapnya

    12 jam yang lalu ·
  • 

    Melani Suharniati kita hanya bisa nonton ,dan teriris hati ,bukti nya kami yg tinggal di luar indonesia juga sama ,sebagai masyarakat ,yg di lecehkan orang asing minta bantuan,nya ke dlm ,tapi orang asing bekerja dan tinggal di wilayah boss,pemimpin tak di gubris ,anya tunggu kekuasaan tuhan semata sambil linangan air mata

    12 jam yang lalu ·
  • 

    Gempar Soekarnoputra Djeng Atik kata sindiran untuk KUHP = Kasih Uang Habis Perkar. HAKIM = Hubungi Aku Kalau Ingin Menang. Hehehehe Maaf ya Pak Hakim sebab sindiran tersebut sudah menjadi rahasia umum.

    12 jam yang lalu · · 2
  • 

    Gempar Soekarnoputra Djeng Atik sebab hukum hanya dibuat khusus untuk menghukum Rakyat kecil dan bukan untuk Pembuat dan Pelaksana Hukum itu sendiri.

    12 jam yang lalu · · 1
  • 

    Djeng Atik heheheheeee...kl HAKIM atik baru tahu sekarang pak...waah atik jadi tambah wawasan nih dg akronim kata HAKIM...mantabbbbs...hehehehheee...

    12 jam yang lalu ·
  • 

    Gempar Soekarnoputra

    ‎@ Karyafilm Alangalang sebab itu Bung Karno juga pernah merisaukan bahwa saat ini (sebelum tahun 1945) Bangsa Indonesia sedang dijajah oleh Bangsa lain (Bangsa Belanda dan Jepang) tapi itu sudah merupakan resiko untuk mengadakan perlawanan...Lihat Selengkapnya

    12 jam yang lalu · · 1
  • 

    Gempar Soekarnoputra Dik Melani percayalah dan yakinlah bahwa TUHAN YANG MAHA KUASA adalah juga MAHA ADIL sehingga hanya menunggu waktu saja bahwa Pemimpin2 korup dan zolim itu akan bernasib malang sampai tujuh turunannya. Percayalah dan tunggu serta saksikan bahwa satu per satu orang2 tersebut akan mati binasa.

    12 jam yang lalu ·
  • 

    Djeng Atik wah kl hukum dibuat utk rakyat kecil, betapa naifnya ya pak...

    12 jam yang lalu ·
  • 

    Weddhus Gembel Merapi Mengapa .. Owh Kenapa??..
    
    Keadilan Milik siapa...
    Kini kta tak sedang Berada di Negeri Yg
    Berwibawa.

    11 jam yang lalu ·
  • 

    Gempar Soekarnoputra Weddhus lama kelamaan Negeri kita tercinta ini direbut dan dijajah oleh Kurowo2 dan Suyudana serta Adipati Sangkuni....hehehehe

    11 jam yang lalu ·
  • 

    Gempar Soekarnoputra Djeng Atik itulah hukum di Negeri kita sekarang. Selain tidak ada keadilan hukum juga tidak ada kepastian hukum. Semuanya tergantung dari bargaining dan uang. Seperti dagang sapi layaknya.

    11 jam yang lalu ·
  • 

    Weddhus Gembel Merapi Ya.. Bisa jadi Bung!..
    Karna Sengkolo tu tergantung Hati.. Selama hatinya Buruk ya ada aj .. Buruknya buat Negeri ini. Satu yg tak bisa ku Mengerti. Mengapa Amanat Sang Proklamator belum juga di Laksanakan.

    11 jam yang lalu ·
  • 

    Gempar Soekarnoputra

    Weddhus jelas bahwa tidak mungkin mereka itu mau mengikuti atau meneladani serta melaksanakan amanat penderitaan Rakyat sesuai dengan cita2 dan keinginan Sang Proklamator Bung Karno sebab mereka lebih mengikuti sifat2 dan karakter2 Kurowo y...Lihat Selengkapnya

    11 jam yang lalu · · 2
  • 

    Didi Suradi Biar,smpai mereka muntah.dan hukuman KARMA

    5 jam yang lalu ·

Ikut Diklat Pemuda NasDem

SBY Takut PKS Besar Bila Ditendang dari Koalisi

 Selasa, 10/04/2012
Jakarta Presiden SBY dinilai tak akan berani mengeluarkan PKS dari koalisi. Banyak hal menjadi pertimbangan, salah satunya kemungkinan keputusan itu justru malah akan membesarkan PKS.

"SBY itu punya kalkulasi poltik yang terkait PKS. Kenapa SBY bingung? Karena SBY tahu kalau PKS ditendang akan membesarkan PKS. Kalau PKS dikeluarkan, justru makin mensolidkan PKS di luar," jelas konsultan politik Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanudin Muhtadi di peluncuran bukunya 'Dilema PKS' di UIN, Jakarta, Selasa (10/4/2012).

Bukan hanya soal itu saja, PKS memiliki massa yang solid. PKS juga akan rajin unjuk rasa kalau mereka menjadi oposisi, tentu hal ini akan merepotkan.

"Belum lagi stabiltas politik baru yang dimunculkan akibat PKS dikeluarkan dari koalisi. PKS ini kan partai yang rajin demo, kalau mereka menggelar aksi-aksi yang menantang pemerintahan, justru mensolidkan basis dukungan PKS dan itu bisa membesarkan PKS," jelasnya.

Namun menurut Muhtadi, dengan sikap SBY yang mengambangkan PKS ini pun berimbas kepada internal partai itu. PKS mengalami disorientasi, massa partai itu akan melihat dan bertanya kenapa elite mereka tetap mendukung pemerintahan.

"Di saat yang sama orang di luar partai akan mengaggap PKS sebagai partai yang plin plan, meskipun ada kemudahan kalau di dalam mobilisasi finansial lebih mudah," ungkapnya.

Hal lain, bisa juga karena faktor Golkar. "SBY juga mencoba melihat politik equilibrium yang ada, kalau PKS dikeluarkan, posisi tawar Golkar akan meningkat tajam, padahal Golkar memiliki rekam perlawanan pembangkangan yang tidak kalah banyak dengan PKS," tuturnya.

(ndr/vta)

APBN biayai operasional parpol

MEDAN – Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW (Indonesian Corruption Watch), Apung Widadi   mengatakan dari sembilan partai politik yang mendapatkan subisidi dana dari APBN, tiga parpol diantaranya tidak menganggarkan untuk biaya pendidikan partai politik.

Tiga parpol yang tidak menganggarkan dana subsidi APBN untuk kepentingan pendidikan politik itu yakni Partai Golkar, PDIP dan PPP.Data yang diperoleh ICW, dana yang diperoleh PDIP dari APBN mencapai Rp1,574 miliar, Partai Golkar mencapai Rp1,623 miliar, PPP mencapai Rp598 juta, Partai Demokrat sebesar Rp2,338 miliar, PKS sebesar Rp886 juta, PAN sebesar Rp677 juta, PKB sebesar Rp556 juta, Partai Gerindra sebesar Rp517 juta dan Partai Hanura sebesar Rp501 juta.

Berdasarkan pasal 22 Permendagri No 24 Tahun 2009, bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai penunjang kegiatan partai politik dan operasional sekretariat parpol. Namun ketiga partai politik tersebut lebih banyak menghabiskan subsidi dari APBN itu untuk membayar staff sekretariat dan operasional sekretariat.

“Hal tersebut dinilai melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 24 Tahun 2009 tentang pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik,” kata Apung.

Menurut Apung, pengeluaran terbesar Partai Golkar, PKS, PDIP dan PAN digunakan untuk biaya telepon, sementara Demokrat untuk rapat internal sekretariat, PKB untuk biaya pemeliharaan data dan arsip serta pengeluaran terbesar PPP dan Gerindra untuk gaji pegawai.

“Tetapi, PKS, PAN, PKB, Partai Gerindra, dan Demokrat masih menyisihkan subsidi APBN tersebut untuk pendidikan politik. Porsinya pun masih terhitung sedikit. Sementara Partai Hanura tidak menyerahkan laporan penggunaan subsidi APBN itu kepada publik,” imbuh Apung.

Di tempat yang sama, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan mengatakan, berdasarkan Permendagri itu seharusnya dana APBN digunakan untuk kepentingan partai politik, bukan sebagian besar digunakan untuk operasional sekretariat. Ia pun mendukung PAN yang telah menganggarkan subsidi APBN untuk pendidikan partai. PAN menganggarkan dana untuk pendidikan politik paling besar dibandingkan partai lainnya, kata Dahlan.


Sementara itu, Dahlan juga menyayangkan sikap Partai Hanura yang tidak menyerahkan laporan penggunaan dana APBN kepada publik, dalam hal ini ICW.

Editor: ANGGRAINI LUBIS

PKS TV - SIKAP FPKS MENOLAK KENAIKAN BBM

PKS - Koalisi, Putus Sudah

Hubungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Koalisi putus sudah. Rapat pimpinan Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, memutuskan bahwa PKS telah melanggar kontrak dan code of conduct. Ini merupakan buntut dari sikap mbalelo PKS sebagai bagian dari Setgab Koalisi --yang beranggotakan enam partai, yakni Demokrat, PKS, PAN, PKB, PPP, dan Golkar. PKS, dalam Sidang Paripurna DPR yang membahas usulan pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada akhir pekan lalu, memilih berseberangan dengan Setgab Koalisi yang mendukung usulan pemerintah tersebut.


Apakah PKS dikeluarkan dari Koalisi? "Tidak ada istilah dikeluarkan. Memang semua sudah berakhir," jelas Syarief Hasan, Sekretaris Setgab Koalisi, kepada wartawan, seusai pertemuan pimpinan parpol Koalisi (minus PKS) dengan Presiden Yudhoyono, di Puri Cikeas, Bogor, yang berakhir pukul 22.30 WIB, Selasa (3/4). Pertemuan itu dihadiri, antara lain Anas Urbaningrum (PD), Aburizal Bakrie (Golkar), Hatta Rajasa (PAN), Suryadharma Ali (PPP), dan Muhaimin Iskandar (PKB). Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq tidak diundang dalam pertemuan tersebut.

Inti dari rapat tersebut, PKS secara otomatis dianggap mengundurkan diri. Syarief menjelaskan, di kontrak Koalisi dinyatakan bahwa kebijakan pemerintah yang strategis wajib dilaksanakan anggota Setgab Koalisi. "Kalau ada anggota Koalisi Setgab itu berseberangan, maka anggota koalisi itu harus mengundurkan diri. Keikutsertaannya dalam koalisi ini akan berakhir. Code of conduct-nya demikian," jelas Syarief, yang menjabat Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah itu.

PKS sendiri, berani mengambil sikap berseberangan dengan pemerintah, tentu memiliki alasan tersendiri. Menurut Luthfi Hasan Ishaaq, sebagaimana dikutip kader PKS yang duduk di Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Refrizal, sudah cukup PKS menjadi teman yang baik dan sudah tuntas tugas dalam menjaga musyarakah (maksudnya, Koalisi). "PKS harus lebih mengedepankan kesejahteraan rakyat di atas semuanya," ujar Refrizal, mengutip Luthfi.

Cerainya PKS dengan Koalisi ini, tentu membawa dampak terhadap menteri-menteri asal PKS dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Apakah mereka akan dicopot? Sejauh ini Presiden Yudhoyono belum menyatakan secara tegas akan melakukan perombakan (reshuffle) kabinet, meski desakan ke arah sana sudah mengemuka.

Namun politisi PKS, Zulkieflimansyah, sudah memperhitungkannya. "Bisa jadi berimbas ke kedudukan menteri, apalagi kementerian yang dijabat kader PKS merupakan kementerian yang strategis, seperti Menkominfo dan Menteri Pertanian. Itu banyak yang mau," ungkapnya kepada reporter Gatranews, Iwan Setiawan, Selasa, di Jakarta. Meski demikian, Zul, sapaan akrab anggota Komisi VII DPR itu memperkirakan, semua menteri asal PKS tidak akan mempermasalahkannya. "Saya kira semua berpendapat sama, nggak masalah," ujarnya.

Salah seorang menteri dari PKS, Menteri Pertanian Suswono, menyatakan kesiapannya untuk di-reshuffle, terkait sikap PKS yang tidak sejalan dengan Koalisi dalam menyikapi kebijakan menaikkan harga BBM. "Dari dulu pertama kali diangkat jadi menteri, maka saya harus siap juga direshuffle," kata Suswono, usai menghadiri acara "One Day No Rice" di Balai Kota Depok, Selasa.

Akankah diceraikannya PKS dari Koalisi ini berdampak pada kursi Koalisi di DPR? Seorang politisi Partai Amanat Nasional menyatakan keyakinannya, bahwa Koalisi akan tetap kuat, pasca-hengkangnya PKS dari Koalisi. "Saya rasa tidak ada masalah, tetap kuat. Memang berkurang kursi di DPR, tapi tetap mayoritas," kata Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR, kepada wartawan, Senin, di Jakarta.

Konsekuensi berkurangnya parpol anggota Koalisi, adalah bertambahnya parpol oposisi pemerintah. Mudah-mudahan ini akan membawa angin segar bagi kehidupan politik negeri ini. [TMA, Ant]

Voting, Ini Dua Opsi Kenaikan Harga BBM

 Sabtu, 31 Maret 2012
JAKARTA, KOMPAS.com - Paripurna DPR RI menempuh jalan pemungutan suara (voting) secara terbuka untuk memutuskan penghapusan pasal 7 ayat 6 UU No.22 Tahun 2011 tentang APBN 2011 terkait penentuan kenaikan harga BBM. Ketua DPR RI Marzuki Alie yang memimpin sidang paripurna DPR RI, Jumat (30/3/2012) malam, mengetuk palu untuk mengesahkan mekanisme voting dalam pengambilan keputusan.
Dalam mekanisme ini, anggota fraksi akan memilih dua opsi yang akhirnya diputuskan setelah lobi berlangsung sekitar 5 jam sejak tadi sore. Opsi ini juga diciutkan setelah Fraksi Demokrat menyesuaikan opsi persyaratan tanpa mengubah sikap serta Fraksi PKS mencabut pernyataan sikapnya yang semula.
"Opsi pertama adalah Pasal 7 ayat 6 tetap, tidak berubah. Artinya tak ada kenaikan BBM. Pemerintah diperintahkan untuk tidak menaikkan harga BBM," ungkap Marzuki.
"Opsi kedua, pasal 7 ayat 6 tak berubah ditambah ayat 6 a yang berbunyi dalam hal harga minyak mentah rata-rata Indonesia dalam kurun waktu berjalan yaitu 6 bulan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen, maka pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya," lanjutnya kemudian.
Marzuki tampak kesulitan untuk memulai jalannya mekanisme voting karena masih mendapat pertentangan dari anggota sidang paripurna. Pertentangan ini menyangkut opsi yang dipilih melalui voting. Namun, karena opsi sudah tercetak dan Marzuki merasa opsinya sudah jelas, proses voting pun dilanjutkan.

Angelina Sondakh Resmi Diberhentikan

Partai Demokrat telah menggelar rapat pleno pada hari Kamis (23/2) lalu sebagai tindak lanjut rekomendasi Dewan Kehormatan partai untuk memberhentikan kader yang bermasalah. Dari rapat yang dipimpin oleh Ketua Umum PD Anas Urbaningrum tersebut, akhirnya diputuskan bahwa Angelina Sondakh dipecat dari jabatannya sebagai wakil sekretaris jenderal Partai Demokrat.

“DPP memutuskan menindaklanjuti rekomendasi DK (Dewan Kehormatan) untuk memberhentikan Angelina Sondakh sebagai pengurus DPP Partai Demokrat,” kata Andi Nurpati selaku juru bicara Partai Demokrat.

Dengan keputusan rapat tersebut, Angelina Sondakh otomatis sudah tidak aktif lagi dalam Demokrat. Walau begitu Andi mengakui bahwa belum ada surat keputusan pemecatan bagi Angie.

“(Surat pemecatan) segera akan dikeluarkan,” kata Andi menambahkan.

Selain Angie, kader partai lain yang juga diberhentikan adalah Sudewo. Sudewo sendiri adalah Sekretaris Divisi Pembinaan dan Organisasi Partai Demokrat yang dipecat karena melakukan pelanggaran Ad/ART.
Andi Nurpati lalu menuturkan bahwa sampai saat ini belum ada keputusan tentang siapa yang akan mengganti posisi Angie dan Sudewo di Demokrtat. Menurut Andi, partai sendiri masih mencari-cari seseorang yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut.

“Segera diputuskan penggantinya. Kita tunggu saja, pimpinan harus diberi waktu kesempatan mencari figur yang tepat,” ujarnya.

Marantau - Presiden Minta Koalisi Amankan APBN-P 2012

BOGOR--MICOM: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minta Sekretaris Gabungan (Setgab) mengamankan kepentingan pemerintah dalam pengajuan APBN P 2012. Presiden menegaskan penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam APBNP tidak hanya untuk kepentingan fiskal.

"Tentu kebijakan pemerintah dalam APBNP 2012 harus diamankan supaya lebih baik dalam prosesnya dan pelaksanaannya," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, usai menggelar pertemuan dengan pimpinan puncak partai koalisi di kediamannya, Puri Cikeas, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/3) malam.

Ia menyatakan pemerintah memberikan penjelasan kepada seluruh pimpinan puncak partai koalisi tentang dinamika perekonomian terkini, termasuk pembukaan opsi penaikan BBM dalam APBNP 2012.

Presiden merasa selama ini opsi penaikan BBM dituding hanya untuk menyelamatkan fiskal dan APBN. Ia menyanggah bahwa pandangan ini salah.

Menurutnya, opsi ini dibuka justru untuk menyelamatkan kehidupan ekonomi nasional. Penaikan harga minyak dunia harus mendapatkan reaksi dari pemerintah.

"Walaupun penyelamatan fiskal dan APBN itu penting, ini untuk menyelamatakan ekonomi nasional," jelasnya.

Ia menyatakan pemerintah sudah memperhitungkan dampak bagi kesejahteraan rakyat. Pemerintah sendiri tengah mempersiapkan program antisipasi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pucuk pimpinan partai koalisi yang hadir dalam pertemuan ini antara lain Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq, Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Sekjen PPP Romahurmuziy, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar, dan Sekretaris Setgab Syariefuddin Hasan.

Sedangkan, pemerintah diwakili Wakil Presiden Boediono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, dan Menteri ESDM Jero Wacik.

Dalam pertemuan ini, pemerintah sendiri juga meminta pucuk pimpinan partai koalisi untuk memberikan pandangannya.

Selama ini partai koalisi yang masih menolak opsi penaikan BBM adalah PKS. Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq mengungkapkan menyerahkan seluruhnya pada mekanisme UU.

Pertemuan ini belum menghasilkan keputusan.

"Kita lihat nanti. Ini hanya sosialisasi, belum memutuskan. Sekarang saya tidak mau berkomentar," jelasnya.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengaku bahwa opsi penaikan BBM ini merupakan pilihan terberat. (Yoi/OL-10)