http://www.suarapembaruan.com
Senin, 29 Juli 2013 | 12:00
Senin, 29 Juli 2013 | 12:00
[JAKARTA] Pemerintah pesimistis pembangunan proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) dapat dikonstruksi atau groundbreaking pada 2014, karena belum ada kejelasan mengenai studi kelayakan (feasibility study/FS). Apalagi, studi kelayakan proyek senilai Rp 200 triliun tersebut dijadwalkan rampung pada tahun depan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah harus memastikan studi kelayakan pembangunan JSS ini clear and clearsebelum dilakukan groundbreaking pada tahun ini. "Saya pesimistis megaproyek pembangunan JSS bisagroundbreaking 2014, karena waktu saya habis dua tahun hanya untuk membahas studi kelayakan khususnya soal pendanaan," ujar dia di Jakarta, akhir pekan lalu.
Hatta mengatakan, pemerintah juga harus realistis dalam menetapkan target pembangunan JSS ini karena akan berdampak pada pemerintahan yang akan datang. Menurut dia jika proyek pembangunan JSS ini dianggap penting, pada tahun ini pemerintah harus segera memastikan bahwa studi kelayakan sudah ada kejelasan.
Menurut dia, saat ini sudah ada dua opsi yang ditetapkan Tim Tujuh untuk studi kelayakan pembangunan JSS, yaitu didanai sepenuhnya oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau didanai badan usaha milik negara (BUMN) dengan konsorsium pemrakarsa PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS).
Hatta mengatakan berdasarkan hasil rapat yang dilakukan baru-baru ini dengan Tim Tujuh, sebagian besar dari tim lebih memilih agar proyek JSS didanai oleh BUMN dan konsorsium pemrakarsa. Namun, keputusan itu belum final karena dalam rapat tersebut Menteri Keuangan Chatib Basri tidak hadir.
Hatta juga menegaskan bahwa studi kelayakan pembangunan JSS masih dibahas dan ditargetkan selesai pada 2014. Anggaran yang dibutuhkan untuk studi kelayakan itu cukup besar, yakni berkisar Rp 1,5 triliun. Sedangkan untuk pembangunan jembatan yang menghubungkan Jawa dan Sumatera tersebut dibutuhkan anggaran sekitar Rp 200 triliun.
"Studi pembangunan JSS ini sudah lama dilakukan, bahkan sejak zaman Presiden Bung Karno, dan memang sangat layak. Tugas kita sekarang harus merealisasikan pembangunannya," tandas dia.
Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak sebelumnya menuturkan, proyek JSS diharapkan dapat menumbuhkan delapan klaster kawasan ekonomi di sekitar wilayah proyek tersebut. Kedelapan klaster tersebut menjadi bagian dari kawasan strategis dan masuk tata ruang wilayah nasional.
Kedelapan klaster itu di antaranya kawasan Paninmbang di Banten disiapkan menjadi wilayah pengembangan pariwisata, Cilegon sebagai kawasan industri, Serang sebagai pusat perdagangan, dan Maja dialokasikan sebagai wilayah permukiman. Adapun Lampung selatan dan Lampung Timur dijadikan wilayah pertanian dan perkebunan, Bandar Lampung sebagai pusat pemasaran, dan Pringsewu menjadi wilayah produksi hasil pertanian dan industri pengolahan.
Kedelapan klaster tersebut dinilai memiliki kriteria untuk dikembangkan sebagai kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Adapun kriteria itu antara lain memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh, memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional, memiliki potensi ekspor, serta didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.
“Selain itu, memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi, serta berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional,” papar Hermanto.
Guna mendorong pertumbuhan kawasan-kawasan ekonomi di Lampung dan Banten itu, Hatta melanjutkan, pemerintah telah memprogramkan pembangunan tiga jalan tol di Sumatera, yakni di Lampung, Palembang, dan Dumai. "Anggaran untuk pembangunan tiga jalan tol tersebut mencapai Rp5 triliun, dan Rp 2 triliun di antaranya akan kami serahkan tahun ini kepada BUMN, sedangkan Rp 3 triliun sisanya diberikan pada 2014," ujarnya. [ID/H-12]
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah harus memastikan studi kelayakan pembangunan JSS ini clear and clearsebelum dilakukan groundbreaking pada tahun ini. "Saya pesimistis megaproyek pembangunan JSS bisagroundbreaking 2014, karena waktu saya habis dua tahun hanya untuk membahas studi kelayakan khususnya soal pendanaan," ujar dia di Jakarta, akhir pekan lalu.
Hatta mengatakan, pemerintah juga harus realistis dalam menetapkan target pembangunan JSS ini karena akan berdampak pada pemerintahan yang akan datang. Menurut dia jika proyek pembangunan JSS ini dianggap penting, pada tahun ini pemerintah harus segera memastikan bahwa studi kelayakan sudah ada kejelasan.
Menurut dia, saat ini sudah ada dua opsi yang ditetapkan Tim Tujuh untuk studi kelayakan pembangunan JSS, yaitu didanai sepenuhnya oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau didanai badan usaha milik negara (BUMN) dengan konsorsium pemrakarsa PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS).
Hatta mengatakan berdasarkan hasil rapat yang dilakukan baru-baru ini dengan Tim Tujuh, sebagian besar dari tim lebih memilih agar proyek JSS didanai oleh BUMN dan konsorsium pemrakarsa. Namun, keputusan itu belum final karena dalam rapat tersebut Menteri Keuangan Chatib Basri tidak hadir.
Hatta juga menegaskan bahwa studi kelayakan pembangunan JSS masih dibahas dan ditargetkan selesai pada 2014. Anggaran yang dibutuhkan untuk studi kelayakan itu cukup besar, yakni berkisar Rp 1,5 triliun. Sedangkan untuk pembangunan jembatan yang menghubungkan Jawa dan Sumatera tersebut dibutuhkan anggaran sekitar Rp 200 triliun.
"Studi pembangunan JSS ini sudah lama dilakukan, bahkan sejak zaman Presiden Bung Karno, dan memang sangat layak. Tugas kita sekarang harus merealisasikan pembangunannya," tandas dia.
Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak sebelumnya menuturkan, proyek JSS diharapkan dapat menumbuhkan delapan klaster kawasan ekonomi di sekitar wilayah proyek tersebut. Kedelapan klaster tersebut menjadi bagian dari kawasan strategis dan masuk tata ruang wilayah nasional.
Kedelapan klaster itu di antaranya kawasan Paninmbang di Banten disiapkan menjadi wilayah pengembangan pariwisata, Cilegon sebagai kawasan industri, Serang sebagai pusat perdagangan, dan Maja dialokasikan sebagai wilayah permukiman. Adapun Lampung selatan dan Lampung Timur dijadikan wilayah pertanian dan perkebunan, Bandar Lampung sebagai pusat pemasaran, dan Pringsewu menjadi wilayah produksi hasil pertanian dan industri pengolahan.
Kedelapan klaster tersebut dinilai memiliki kriteria untuk dikembangkan sebagai kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Adapun kriteria itu antara lain memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh, memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional, memiliki potensi ekspor, serta didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.
“Selain itu, memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi, serta berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional,” papar Hermanto.
Guna mendorong pertumbuhan kawasan-kawasan ekonomi di Lampung dan Banten itu, Hatta melanjutkan, pemerintah telah memprogramkan pembangunan tiga jalan tol di Sumatera, yakni di Lampung, Palembang, dan Dumai. "Anggaran untuk pembangunan tiga jalan tol tersebut mencapai Rp5 triliun, dan Rp 2 triliun di antaranya akan kami serahkan tahun ini kepada BUMN, sedangkan Rp 3 triliun sisanya diberikan pada 2014," ujarnya. [ID/H-12]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar